Berita Hukum

Kamis, 15 Januari 2008

KY Periksa Hakim PN Medan

MEDAN (SINDO) – Seorang hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan Pinta Uli Tarigan, kemarin diperiksa oleh Komisi Yudisial (KY). Pemeriksaan tersebut dilakukan di ruang mediasi PN Medan mulai pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.45 WIB.

Pinta Uli merupakan anggota majelis hakim dalam kasus dugaan penggelapan dana nasabah di kantor kas Bank Mandiri Jalan Adam Malik Medan. Majelis hakim ini sebelumnya dilaporkan melakukan penyimpangan ketika menangani perkara tersebut dengan menerima sejumlah uang dari pihak lain.

Pemeriksaan terhadap Pinta Uli ini dilakukan oleh dua orang anggota tim penegakan KY, yaitu Soekoco Surapto dan Soeroto. Selain uitu, terlihat pula dua pegawai KY yang bertugas mencatat.

Seusai melakukan pemeriksaan, Soekoco mengatakan, pemeriksaan terhadap hakim PN Medan ini dilakukan berdasarkan tembusan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas laporan dari kuasa hukum terpidana Sabirin dan istrinya. Pelapor mengadu bahwa hakim di PN Medan yang menangani perkara tersebut telah menerima sejumlah uang dari pihak lain untuk menyatakan Sabirin bersalah.

“Jadi, kami datang kemari untuk mencari tahu apakah dalam laporan yang disampaikan ke KPK tersebut benar mengandung unsure penyalahgunaan wewenang atau tidak,” jelas Sukoco.

Sejatinya, ada tiga hakim yang harusnya menjalani pemeriksaan. Yaitu, Dolman Sinaga sebagai ketua majelis dan Asmuddin sebagai anggota majelis. Namun, keduanya sudah tidak berada di Medan lagi. Dolman telah dipindahkan menjadi Wakil Ketua PN di Curug, Provinsi Bengkulu, sedangkan Asmuddin saat ini menjabat Ketua PN Bukit Tinggi, Sumatera Barat.

“Namun, kami tetap akan memeriksa keduanya untuk melengkapi berkas laporan ini. Jika terbukti kami akan rekomendasikan untuk pemberian sanksi ke Mahkamah Agung (MA),” ujarnya.

Terkait hasil pemeriksaan, Sukoco masih enggan untuk membeberkannya. “Kami evaluasi dulu untuk menentukan bersalah atau tidak. Kami tidak berani mengekspos sebelum ada bukti kuat,” pungkasnya.

Sementara itu, Pinta Uli Tarigan ketika dikonfirmasi membenarkan dirinya diperiksa oleh tim dari KY mulai pukul 14.00 hingga 16.45 Wib. Namun, dia enggan memberikan keterangan menyangkut materi pemeriksaan.

“Saya belum bisa memberikan komentar. Sebab, berita acara pemeriksaan dari KY belum saya konsultasikan dengan Ketua PN Medan yang saat ini tidak berada di tempat,” ujar Pinta Uli.

Dua penasihat hukum Sabirin, Afrizon Alwi dan Budianto mengaku, telah mengadukan tiga hakim di PN Medan ini ke KPK dan KY. Surat pengaduan tersebut meraka layangkan pada tanggal 21 Agustus 2008 lalu.

Bahkan, Afrizon mengatakan dirinya sudah diperiksa sebelum KY memeriksa hakim Pinta Uli Tarigan. “Saya sudah dimintai keterangan oleh KY terkait pengaduan kami ini sebelum hakimnya diperiksa. Kami merasa hakim terlalu memaksakan untuk menghukum Sabirin sebagai pelaku tunggal penggelapan dana nasabah Bank Mandiri sebesar Rp800 juta,” jelasnya.

Pihaknya menengarai, ada oknum-oknum tertentu yang memaksakan agar mantan Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Jalan Adam Malik itu dihukum. Tujuannya, agar menutupi pelaku intelektual dari penggelapan dana nasabah tersebut. “Indikasi itu cukup kuat, di antaranya dengan tidak diberikannya klien kami kesempatan untuk memberikan bukti, dan tidak adanya bukti-bukti yang kuat atas keterlibatan Sabirin tapi dia tetap dihukum 5 tahun penjara,” tandas Afrizon. (rahmad nur lubis)

Oknum Kasubdis PU Ditahan

* Diduga Korupsi Drainase Senilai Rp3 Miliar

MEDAN (SINDO) – Seorang oknum Kepala Sub Dinas Pengairan Umum (Kasubdis PU) Kota Medan berinisial PL, kemarin petang resmi ditahan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Pria berusia 48 tahun ini dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan pemeliharaan drainase tertier di 11 dari 21 kecamatan se-Kota Medan.

PL sebelumnya diperiksa di ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejatisu sejak pukul 10.00 WIB. Setelah menjalani pemeriksaan sekitar 5 jam, sekira pukul 15.30 WIB, PL resmi ditetapkan sebagai tersangka sekaligus dilakukan penahanan. Saat itu pula dia langsung dibawa dari kantor Kejatisu menuju Rumah Tahanan (Rutan) Tanjunggusta Medan.

“Menurut penyidik, PL tidak koorperatif saat diperiksa. Berkali-kali pemanggilan yang kami layangkan tidak diindahkannya. Karena itu, kami menetapkannya sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan untuk mempermudah pemeriksaan,” ungkap Edi Irsan, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum)/ Humas Kejatisu, kepada wartawan, kemarin.

Lebih lanjut Edi menjelaskan, dalam pengerjaan proyek pemeliharaan drainase di kota Medan, sumber dananya berasal dari APBD Medan 2006/2007 sebesar Rp10,2 miliar. “PL yang bertindak sebagai pekerja di lapangan. Padahal, dia tidak berwenang untuk itu karena pengerjaannya menjadi tanggung jawab kecamatan,” tukas Edi.

Selain itu, PL juga ditengarai sebagai orang yang membuat pertanggungjawaban. Padahal, pertanggungjawaban pengerjaan proyek pemeliharaan tersebut diduga banyak yang dimark-up dan penggunaan dana tidak sesuai dengan hasilnya di lapangan.

Hal ini diketahui berdasarkan bukti bukti yang dikumpulkan Kejatisu. Diantaranya, berupa surat-surat pembayaran honor kepada para pekerja pembersihan di lapangan yang diduga di-mark-u, baik masa kerjanya maupun besaran honornya.

“Ada yang hanya bekerja selama 10 hari, tapi dibuat seolah-olah dia bekerja selama 90 hari. Berarti ada selisih pelaporan pembayaran honor dengan yang dibayarkan di lapangan,” beber alumni FH UISU ini.

Kemudian, ditemukan pula bukti kuat adanya hasil pengerjaan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Artinya, ada ketidaksesuaian antara laporan pengerjaan volume dan kubikasi parit yang dikerjakan. “Misalnya yang dibersihkan hanya sekitar 100 meter, tapi yang dilaporkan bisa 200 hingga 500 meter. Sementara anggaran yang dipakai tetap sama,” cetusnya.

Dalam hal ini, PL yang bertindak sebagai pemborong dan dia pula yang merekrut tenaga kerja pembersihan drainase itu di lapangan. “Dia bekerja di 11 kecamatan yang diduga bermasalah. Dia menggunakan tenaga kerja dengan upah 30 persen dari seluruh pembiayaan, sedagkan 70 persen lagi dia kelola sendiri,” jelas Edi.

Berdasarkan itu, lanjut Edi, dari dana Rp10,2 miliar itu ditemukan dugaan kerugian negara sekitar Rp3 miliar. Angka itu diambil dari kisaran dana sebesar 150 juta hingga Rp400 juta yang didapat per kecamatan untuk dana pembersihan drainase itu yang kemudian diserahkan kepada PL.

Disinggung soal kemungkinan adanya dugaan keterlibatan salah seorang petinggi di Pemko Medan yang mengarahkan para camat agar menyerahkan pengerjaan proyek pembersihan drainase kepada PL, Edi enggan berkomentar banyak. Namun, dia tidak menutup kemungkinan bakal adanya tersangka baru.

“Kami masih akan terus melakukan pengembangan penyidikan. Tidak tertutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus ini,” pungkasnya.

Sementara itu, PL saat diperiksa di ruangan Pidsus Kejatisu mengaku bahwa memang dirinya yang melakukan pekerjaan di lapangan. Dia juga mengatakan, mengerjakan sendiri laporan pertanggungjawaban hasil pekerjaan dan penggunaan dananya.

Sekadar mengingatkan, 11 kecamatan yang diduga pengerjaan proyek pembersihan drainasenya bermasalah itu adalah yaitu Kecamatan Medan Denai, Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Sunggal, Medan Timur, Medan Area, Medan Barat, Medan Maimun, Medan Perjuangan, Medan Polonia, dan Medan Baru. (rahmad nur lubis)

…………………………………………

Selasa, 13 Januari 2008

Mantan Kadisdiksu Divonis Setahun Penjara

* Dinyatakan Terbukti Korupsi UN Tahun 2006/2007

MEDAN (SINDO) – Mantan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Kadisdiksu) Taroni Hia dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun, kemarin petang. Selain itu, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan juga menghukum Taroni dengan denda Rp50 juta subsidair enam bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp126 juta.

Jika dalam jangka waktu satu tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Taroni tidak juga membayar ganti rugi itu, maka hartanya akan disita sesuai dengan jumlah ganti rugi. Dan bila tidak mencukupi juga, hukumannya akan ditambah satu tahun penjara.

Vonis ini masih lebih ringan dari tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diketuai Ali Nafiah Saragih. Sebelumnya JPU menuntut Taroni dengan hukuman penjara selama setahun enam bulan dan mengganti kerugian negara sebesar dituntut pula untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp662.004.711 secara tanggung renteng dengan dua terdakwa lain, yaitu Ketua Penyelenggara Ujian Nasional (UN) Sumut Syahrir Umar dan rekanan Diknas Sumut Rahman Jhoni.

Sementara itu, dua terdakwa lain juga dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama satu tahun dan denda Rp50 juta subsidair 6 bulan kurungan. Hanya, jumlah ganti kerugian negara yang mereka membayarkan bervariasi. Syahrir Umar dinyatakan membayar ganti kerugian negara sebesar Rp5 juta, sedangkan Rahman Jhoni membayar ganti kerugian negara sebesar Rp17.200.000.

Ketentuannya juga sama. Mereka diberi waktu membayar ganti kerugian negar itu paling lama setahun setelah adanya vonis berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, maka hartanya akan disita sesuai jumlah penggantian kerugian negara yang dibebankan. Bila belum memadai, hukuman akan ditambah masing-masing setahun penjara.

Dalam putusan yang dibacakan ketua majelis hakim Laurensius Sibarani dinyatakan, ketiga terdakwa ini terbukti melanggar pasal 3 junto pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana jo pasal 65 KUH Pidana.

Majelis menyatakan, pengurangan hukuman dari tuntutan JPU ini didasarkan kepada adanya pengembalian kerugian negara yang dilakukan Taroni Hia saat proses persidangan belum berlangsung. Saat itu, ditengarai negara dirugikan sebesar Rp1,5 miliar dari penggunaan anggaran UN 2006-2007 di Sumut. Namun, Taroni telah mengembalikannya sebesar Rp859.554.000.

Selain itu, majelis hakim juga menyatakan, tidak semua jumlah kerugian negara yang terungkap itu bisa dibebankan kepada kesalahan Taroni Hia. Sebab, ada beberapa pengeluaran dana tersebut yang dilakukan oleh Manahan Pandiangan, bendahara Disdik Sumut yang ditemukan tewas di Rumah Tahanan (Rutan) Tanjungggusta pada 4 Juni 2008 lalu.

Sebelumnya, dalam kasus dugaan korupsi ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menetapkan empat tersangka. Selain ketiga terdakwa di atas, Kejari juga menetapkan Manahan Pandiangan sebagai tersangka. Keempatnya mulai ditahan di Rutan Tanjunggusta sejak Mei 2008 lalu, dan sebulan kemudian Manahan ditemukan tewas di selnya dengan dugaan bunuh diri.

Kejari menyatakan, Taroni diduga melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp1,5 miliar lebih yang diambil dari Rp16 miliar dana Ujian Nasional (UN) 2006-2007 yang dialokasikan untuk Sumut. Jumlah kerugian negara itu berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan I Medan dengan nomor R-22/86/PW/02/5/2008 tertanggal 15 Juli 2008.

Namun, Taroni Hia telah mengembalikan sebesar Rp859.554.750. Dia melakukan pembayaran dalam dua kali termin, yaitu pada 28 Februari 2008 dan 19 April 2008. Sehingga, kerugian negara masih tersisa sebesar Rp662.004.711.

JPU memaparkan, dugaan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan Taroni bersama kedua rekannya dengan berbagai macam modus. Mulai dari dugaan mark-up penggunaan anggaran, kegiatan dan pengadaan barang yang diduga fiktif.

Ada tujuh pos kegiatan bermasalah yang dananya diduga dikorupsi. Ketujuh pos tersebut terdiri atas honor petugas input data siswa, kegiatan pemantauan dan sosialisasi, perjalanan dinas desiminasi SMP/MTS dan kosumsi, pencetakan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), pembayaran sewa mesin OMR/Op scan dan Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK).

Walau begitu, majelis hakim melihat jumlah kerugian negara yang ditimbulkan, tidak bisa dibebankan seluruhnya kepada ketiga terdakwa ini. Karena itu, majelis hakim tidak memutuskan memberikan ganti kerugian negara sesuai dengan yang ditemukan.

“Penghukuman dan pembebanan kerugian negara harus disesuaikan dengan perannya. Karena itu, kami melihat tidak semua kerugian negara yang timbul bisa dibebankan kepada ketiga terdakwa,” tandas Laurensius.

Kendati hukumannya lebih ringan, namun Taroni Hia langsung mengajukan banding sesaat setelah mendengarkan putusan hakim. “Saya banding, pak hakim,” tegas Taroni.

Saat wartawan menanyakan alasan bandingnya, Taroni enggan memberikan keterangan. “Sama penasehat hukum saya saja,” ujarnya singkat.

Sementara itu, tim JPU menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut. “Kami konsultasikan dulu dengan pimpinan. Maka itu, sementara ini kami mengambil sikap pikir-pikir,” tukas Fitri Sumarni, salah seorang anggota tim JPU, sesaat seusai sidang.

Aldian Pinem selaku penasihat hukum Taroni memaparkan, pihaknya mengajukan banding karena hakim menggunakan pertimbangan keadilan yang subjektif. “Pasal primer, yaitu pasal 2 Undang-undang korupsi sudah tidak terbukti. Kemudian hakim menggunakan pertimbangan keadilan yang subjektif dengan menjerat klien saya dengan pelanggaran pasal 3. Ini tidak adil demi hukum,” tukas Aldian.

Dia juga tidak menerima pertimbangan hakim yang mengutip berkas keterangan Manahan Pandiangan, tersangka yang tewas dalam proses penyidikan. Menurut Aldian, keterangan orang yang sudah mati tidak bisa dipergunakan lagi.

“Hakim mendasarkan vonisnya dari keterangan almarhum Manahan yang mengatakan Taroni menerima Rp126 juta. Ini kan keterangan yang tidak bisa dibuktikan di persidangan, karena orang yang mengatakannya sudah meninggal sehingga tidak bisa dikonfrontir lagi,” pungkas Aldian. (rahmad nur lubis)

Kronologis

  • Akhir tahun 2007, Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan mulai melakukan penyelidikan terhadap penggunaan dana Ujian Nasional (UN) di Sumut 2006-2007. Ditemukan indikasi kebocoran dari Rp16 miliar dana yang dialokasikan.
  • Setelah melalui penyelidikan, Kejari mendapatkan hasil audit dari dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan I Medan dengan nomor R-22/86/PW/02/5/2008 tertanggal 15 Juli 2008. Di situ dinyatakan, ada indikasi Rp1,5 miliar kerugian negara dari pelaksanaan UN di Sumut pada tahun 2006-2007.
  • Indikasi kerugian itu didapatkan dari tujuh peruntukan kegiatan yang bermasalah dan diduga tidak dilaksanakan atau di-markup. Ketujuh pos tersebut terdiri dari honor petugas input data siswa, kegiatan pemantauan dan evaluasi, perjalanan dinas desiminasi SMP/MTS dan kosumsi, pembayaran sewa mesin OMR/Op scan, pencetakan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasioanl (SKHUN) dan Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK).
  • Pada Mei 2008, Kejari Medan menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Kadisdiksu Taroni Hia, Ketua Penyelenggara UN Sumut Syahrir Umar, rekanan Diknas Sumut Rahman Jhoni, dan Bendahara UN Manahan Pandiangan.
  • Keempatnya mulai ditahan di Rutan Tanjunggusta sejak 13 Mei 2008. Namun, pada 4 Juni 2008, Manahan Pandiangan ditemukan tewas di selnya.
  • 3 September 2008, sidang perdana terhadap tiga terdakwa mulai digelar di PN Medan.
  • 25 November 2008, tim JPU menuntut Taroni Hia dengan hukuman penjara selama setahun enam bulan. Tuntutan yang sama juga diajukan kepada dua terdakwa lain. Dan, terhadap ketiganya dituntut membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar RpRp662.004.711.
  • Majelis hakim yang diketuai Laurensius Sibarani menjatuhkan vonis masing-masing setahun kepada ketiga terdakwa dan membayar ganti kerugian dengan jumlah bervariasi. Taroni sebesar Rp126 juta, Syahrir Umar Rp5 juta, dan Rahman Jhoni sebesar Rp17.200.000.
  • Taroni menyatakan banding atas vonis tersebut karena merasa keterlibatannya hanya berdasarkan keterangan Manahan yang sudah meninggal dunia. Sedangkan Syahrir Umar dan Rahman Jhoni menyatakan pikir-pikir.

Izin Notaris di Medan Ditutup

MEDAN (SINDO) – Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) wilayah I Sumut menutup perizinan notaris baru di Medan. Alasannya, jumlah profesi pembuat akta tanah di daerah ini sudah kebanyakan.

Namun, untuk notaris yang berada di luar kota Medan, perizinannya masih bisa diberikan. “Perizinan (notaris) hanya akan diberikan di daerah luar kota Medan, khususnya daerah yang baru mengalami pemekaran,” ungkap Juraini Sulaiman, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Depkumham Sumut, kepada wartawan, kemarin.

Dijelaskannya, jumlah notaris di Kota Medan saat ini sudah mendapai 253 orang atau sekitar 44 persen dari total 585 notaris yang bertugas di Sumut. “Jadi, ada ketidakmerataan notaris di daerah ini,” tegas Juraini.

Dia membeberkan, selama tahun 2008 ini, Kanwil Depkumham Sumut telah melantik 37 notaris baru yang bertugas di luar kota Medan sesuai keputusan Menkumham. “Pelantikan dilakukan di kantor Depkumham Sumut dengan mengatasnamakan Menkumham agar menghemat biaya notaris yang dilantik,” tuturnya.

Jika masih diberikan izin baru untuk notaris yang bertugas di Medan, lanjut Juraini, dikhawatirkan terjadi penumpukan notaris di satu tempat. Sedangkan di daerah lain masih membutuhkan. “Karena itu, jika ada notaris baru harus bersedia bertugas di luar kota Medan. Hanya itu yang bisa kami berikan izinnya,” tukasnya.

Selain di kota Medan, Juraini menambahkan, notaris juga banyak didapatkan di Kabupaten Deliserdang yang memiliki 153 notaris. Menyusul kemudian Kabupaten Serdang Bedagai dengan jumlah 44 notaris.

“Karena itu, meski belum ada keputusan resmi untuk menutup penerbitan izin notaris di kedua daerah itu, tapi kemungkinan besar kami tidak akan mengeluarkan izin baru bagi notaris yang akan bertugas di daerah itu,” jelasnya.

Namun, Depkumham Wilayah I Sumut akan mengutamakan pemberian izin di beberapa daerah lain di Sumut yang masih sedikit terdapat notaris. Yaitu Kabupaten Toba Samosir yang baru memiliki seorang notaris, Kabupaten Dairi yang baru memiliki 3 notaris, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara yang memiliki masing-masing 8 notaris.

Kemudian di Kabupaten Asahan dan Kotamadya Tanjungbalai yang sudah memiliki masing-masing 18 notaris, juga dianggap masih memungkinkan untuk diberi izin baru. “Perizinan menjadi notaris baru akan semakin terbuka jika memilih daerah yang baru dimekarkan, seperti Kabupaten Batubara, Padanglawas dan Padanglawas Utara,” pungkas Juraini.

Sementara itu, anggota DPRD Sumut Abdul Hakim Siagian menyatakan, langkah yang diambil oleh Depkumham Sumut itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Pada tahun-tahun sebelumnya, kebijakan yang sama sudah pernah dikeluarkan, namun dalam praktiknya justru tidak mengurangi jumlah profesi notaris di kota Medan.

“Kebijakan itu harus dijalankan konsisten dan tidak diakal-akali. Sebab, beberapa tahun lalu, sebenarnya jumlah notaris di Medan sudah terlalu banyak dan saat itu Depkumham juga telah menutup pemberian izin baru. Namun, diakal-akali dengan cara perpindahan dari daerah lain ke Medan,” beber Hakim.

Karena itu, Hakim menegaskan, jika kondisi yang sama tetap terjadi, maka kelebihan profesi notaris di Medan tetap akan terjadi. “Maka itu, tidak cukup jika sekadar kebijakan menghentikan pengeluaran izin notaris baru di Medan, tapi juga menolak perpindahan notaris dari satu daerah ke Medan. Karena bisa saja dia diangkat di daerah lain, tapi kemudian mengurus pindah ke Medan,” beber pria yang juga berprofesi sebagai advokat ini.

Di sisi lain, Hakim menekankan pentingnya juga penyuluhan hukum terhadap warga terkait pembuatan akta tanah oleh notaris ini. Sebab, masih banyak warga, khususnya di daerah tertentu yang enggan membuatkan akta tanahnya ke notaris, sehingga membuat kinerja notaris di daerah menjadi tidak maksimal.

“Akibat dari kondisi itu, notaris malas untuk bertugas di daerah tersebut. Siapa yang tahan, kalau dalam satu tahun dia cuma mengeluarkan satu akta, sementara di Medan dia bisa mengeluarkan beberapa akta setahun. Maka itu, pemerintah juga perlu memberikan pemahaman kepada warga untuk lebih sadar hukum dalam mengurus kepemilikan lahannya melalui notaris,” pungkas politisi dari PAN yang akan maju ke DPR RI pada Pemilu mendatang. (rahmad nur lubis)

……………………………….

Selasa, 6 Januari 2008

Delapan Kasus Korupsi Divonis

* Hukuman Dianggap Masih Terlalu Ringan

MEDAN (SINDO) – Dalam kurun tahun 2008 lalu, Pengadilan Negeri (PN) Medan menyidangkan 12 kasus korupsi. Delapan kasus diantaranya sudah dijatuhi vonis, sedangkan empat kasus lainnya masih dalam proses persidangan.

Jumlah ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebab, pada tahun 2007 lalu, PN Medan tidak ada menyidangkan kasus dugaan korupsi. “Terhitung sejak Januari sampai 31 Desember 2008, PN Medan menangani 12 kasus korupsi. Tahun 2007, tidak ada sama sekali,” beber Fachrial Ginting, Ketua Panitera Bidang Pidana PN Medan, kepada wartawan kemarin.

Dia memperkirakan, kondisi tersebut terjadi karena penyidikan di tahun 2007 baru dilimpahkan ke pengadilan pada tahun 2008. “Makanya terjadi lonjakan persidangan kasus korupsi. Hingga akhir tahun 2008, masih ada empat kasus lagi yang masih dalam proses persidangan” ungkap Fachrial.

Empat kasus korupsi yang masih proses persidangan tersebut, yakni kasus dugaan korupsi penyelenggraan Ujian Nasional (UN) dengan tiga terdakwa, kasus korupsi mark-up pembelian lahan pada pembangunan gedung Diklat BPK Wilayah I Medan dengan tiga terdakwa, kasus dugaan korupsi proyek pembersihan drainase dengan terdakwa Camat Belawan, dan kasus dugaan korupsi RPH Medan.

Berdasarkan catatan SINDO, sepanjang tahun 2008 beberapa kasus dugaan korupsi sudah diputus di PN Medan. Diantaranya, kasus dugaan korupsi perambahan hutan dengan terdakwa Adelin Lis, kasus korupsi sosialisasi lalulintas Dinas Perhubungan Medan dengan terdakwa mantan Kadishub Medan Aslan Harahap, kasus korupsi dana koordinasi kerja PD Pasar dengan terdakwa mantan Dirut PD Pasar Nawawi, kasus korupsi retribusi sampah dengan terdakwa mantan Lurah Kampung Aur Riflan, dan kasus korupsi pembangunan pasar Kandak dengan dua terdakwa.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Medan Harli Siregar mengungkapkan, sepanjang tahun 2008 Kejari Medan melimpahkan 8 kasus dugaan korupsi ke PN Medan. Sedangkan 4 kasus korupsi lainnya hasil penyidikan Kejatisu.

Dia menegaskan, di tahun 2009 ini pihaknya juga akan melimpahkan beberapa kasus dugaan korupsi ke PN Medan. “Ada beberapa kasus dugaan korupsi yang akan kita limpahkan di tahun 2009 ini. Namun, belum bias saya beberkan sekarang,” tandasnya.

Masih Dianggap Ringan

Kendati terjadi peningkatan jumlah persidangan kasus korupsi di PN Medan, namun dianggap masih belum menimbulkan efek jera. Itu diakibatkan masih rendahnya vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa.

“Ada ruang abu-abu dalam penjatuhan vonis ini. Jaksa tidak berani menuntut hukuman maksimal padahal dia yakin si terdakwa bersalah, sehingga hakim juga menjatuhkan hukuman yang relatif ringan,” ungkap Abdul Hakim Siagian, anggota DPRD Sumut dari PAN.

Dari amatan Hakim, hukuman maksimal yang dijatuhkan dalam kasus korupsi di PN Medan paling tinggi dua tahun. Itu pun dijatuhkan kepada mantan Lurah Aur dalam dugaan korupsi retribusi sampah senilai Rp300 juta lebih. Uniknya, hukuman lebih rendah dijatuhkan kepada kasus dugaan korupsi lain yang nilai kerugian negaranya jauh lebih besar.

“Ini harus menjadi perhatian. Sebab, jika menilik rendahnya hukuman kepada terpidana korupsi, saya khawatir tidak akan ada lagi orang yang takut untuk korupsi,” tandas Hakim.

Salah satu langkah penting, lanjut pria yang sebelumnya berprofesi sebagai pengacara ini, pihak kejaksaan harus berani mengajukan tuntutan yang tinggi apabila memang memiliki keyakinan terdakwa telah melakukan korupsi. “Jika tidak yakin, bagus tuntut bebas saja. Jangan seperti sekarang. Yakin terdakwa korupsi, tapi tidak berani menuntut maksimal,” pungkasnya. (rahmad nur lubis)

Grafis///

Kasus Korupsi yang Disidangkan di PN Medan

Tahun Jumlah Kasus

2002 2

2003 3

2004 4

2005 10

2006 13

2007

2008 12

* Sumber : Kepaniteraan PN Medan

Pemko Dituding Tak Beritikad Baik

MEDAN (SINDO) – Sidang perdana kasus gugatan puluhan warga Medan terhadap Pemko Medan cq Walikota Medan selaku tergugat I, Dinas PU Medan selaku tergugat II dan DPRD Kota Medan tergugat III di Pengadilan Negeri (PN) Medan, kemarin terpaksa ditunda. Pasalnya, ketiga tergugat tersebut tidak hadir di persidangan.

Majelis hakim yang diketuai Pratondo mengatakan, karena pihak tergugat tidak hadir, maka sidang ditunda hingga pekan depan. “Kami telah menyurati ketiga tergugat untuk hadir di persidangan. Namun, mereka tidak hadir. Kami akan melakukan pemanggilan kembali dan sidang terpaksa ditunda pekan depan,” ujar Pratondo setelah beberapa menit membuka sidang.

Farid Wajdi, salah seorang penasihat hukum dari 26 penasihat hukum yang mewakili warga, usai persidangan tidak dapat menyembunyikan kegeramannya akibat penundaan tersebut. Dia menegaskan, tiga tergugat tidak memiliki itikad baik dalam menanggapi tuntutan warga tersebut.

“Mereka sudah disurati, tapi tidak hadir tanpa alasan. Ini menjadi bukti ketiga tergugat tidak ada itikad dan niat baik untuk menjawab tuntutan warga Medan tentang banyaknya jalan yang rusak di kota ini,” cetus Farid.

Sebelumnya, puluhan warga memberikan kuasa kepada 26 pengacara yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia (LBH KAI) dan Persaudaraan Advokat konsumen Indonesia (Perak). Mereka mengajukan gugatan yang mereka sebut dengan Citizen Lawsuit.

Menurut warga, Pemko Medan selaku penyelenggara negara telah melakukan kelalaian untuk memenuhi hak-hak rakyat. Kelalaian tersebut berbentuk terjadinya pembiaran terhadap banyaknya ruas jalan yang rusak di wilayah kota Medan sehingga membuat warga tidak nyaman dalam beraktivitas.

“Saat ini, 80 persen dari total jalan sepanjang 2.091 km di Kota Medan dalam kondisi rusak. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, baik penyediaannya maupun pemeliharannya,” jelas Farid.

Dijelaskan Farid, bentuk kerusakan di 41 titik ruas jalan di Medan ini bervariasi. Ada yang berlubang mirip kubungan kerbau, tidak rata karena pemeliharaanya dengan tambal sulam dan menimbulkan genangan air ketika hujan turun.

Dalam konteks ini, menurut Farid, para tergugat sebagai pejabat negara telah lalai menunaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) UU No 12 Tahun 2008. Untuk itu, penggugat meminta majelis hakim menghukum tergugat memperbaiki infrastruktur jalan umum Kota Medan dengan menyediakan anggaran sebesar Rp500 miliar dari APBD 2009. (rahmad nur lubis)

———————————————————————–

Oknum PNS Pempropsu Diadukan

* Mengaku Bisa Masukkan PNS Tanpa Testing

MEDAN (SINDO) – Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pusdiklat Pemprovsu) berinisial MA diadukan ke Poltabes Medan Sekitarnya. Dia ditengarai melakukan penipuan untuk mendapatkan sejumlah uang dengan menjanjikan bisa memasukkan orang sebagai PNS tanpa testing.

Pengaduan tersebut dilayangkan Suwarno sebagai korban. Pria berusia 55 tahun yang juag sebagai PNS di Kota Medan ini mengaku telah ditipu oleh MA sebesar Rp235 juta. Surat pengaduannya tersebut tercatat dengan nomor STPL/2203/IX/2008/Tabes.

Dipaparkan Suwarno, dirinya bertemu dengan MA pada awal tahun 2003 lalu. Saat itu, MA menyatakan kesanggupan memasukkan dua orang untuk menjadi pegawai di Departemen Kehakiman Sumut. Untuk itu, MA meminta uang sebesar Rp235 juta.

Tanpa curiga, Suwanro menyerahkan uang sejumlah yang dimaksud tersebut. Dia semakin yakin karena MA bersedia membuat kuitansi dan perjanjian bahwa apabila tidak jadi masuk maka uang akan dikembalikan secara utuh.

Namun, empat tahun sudah, kedua orang tersebut tak kunjung masuk jadi PNS. MA pun mulai mengelak saat ditagih soal pengembalian uang. “Saya sudah rugi ratusan juta, dan berkali-kali meminta uang itu dikembalikan seperti perjanjian semula. Padahal, surat kuitansi dan tanda bukti ada sama saya. Makanya, saya memilih mengadukan kasus ini agar jangan ada korban-korban lain,” bebernya wartawan, kemarin.

Ternyata, lanjut MA, kasus dugaan penipuan ini tak hanya menimpa dirinya. Sebab, dalam suatu hari dia pernah mendatangi rumah MA dan menemukan ada beberapa tamu yang kebetulan juga mencari MA.

Saat si empunya rumah belum keluar, Suwarno memberanikan diri mempertanyakan maksud kedatangan para tamu-tamu yang ada di situ. “Setidaknya ada enam orang kami ingin bertamu di rumah MA. Saat saya tanya kepada salah seorang tamu urusan kedatangan mereka, ternyata maksud kedatangan kami sama semua, yakni mempertanyakan kejelasan soal PNS,” jelas Suwarno.

Nah, dari sana terbongkar bahwa bukan hanya dirinya yang sudah termakan janji-janji dari MA. Tercatat ada Amirullah Damanik sebesar Rp511 juta, Yansen Marpaung sebesar Rp137 juta, Amiruddin Situmorang sebesar Rp33,5 juta, Sulhan Nasution sebesar Rp52,5 juta dan Lothfi Karoenoen sebesar Rp63,3 juta.

Jalan keluar secara kekeluargaan sebenarnya sudah berkali-kali diupayakan dan ditempuh oleh para korban tersebut. Namun, karena tidak ada titik temu masing-masing korban telah melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib. “Kami bertiga, saya, Sulhan Nasution dan Lothfi Karoenoen sudah membuat pengaduan ke Poltabes,” ungkap Suwarno.

Saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, MA membantah adanya aksi penipuan tersebut. “Saya sudah siapkan pengacara saya untuk menuntut balik si pelapor itu,” ujarnya dengan nada tinggi. (rahmad nur lubis)

Senin, 22 Desember 2008

Dua Oknum Polisi Terancam 20 Tahun Penjara

* Didakwa Membawa 163 Kg Ganja dari Aceh

MEDAN (SINDO) – Citra Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali tercoreng. Ini setelah dua petugas Polri asal Lhokseumawe diadili di Pengadilan Negeri (PN) Medan, kemarin.

Keduanya dinyatakan sebagai terdakwa karena diduga membawa dan memiliki 163 kilogram (kg) ganja kering yang dikemas dalam 141 bal dan dibungkus dalam 7 kotak kardus. Kedua oknum Polri tersebut adalah Bripka T Musriadi, 34, warga Jalan Eskape, Lhokseumawe; dan Briptu Irwinsyah Sembiring, 27, warga Aspol Blang Kejeren, Gawo Lues.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Satia Tambunan dinyatakan, perbuatan kedua oknum Polri itu telah melanggar pasal 82 (1) huruf a dan pasal 81 (1) huruf a UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika golongan I jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana.

JPU membeberkan, T Musriadi bersama Irwansyah Sembiring dengan Siti Hajar, M Eman alias Eman (berkas terpisah) serta Pak Sur (DPO) ditangkap Senin 29 September 2008 di Hotel Pelangi Kamar 114 di Jalan Djamin Ginting Medan. Di tempat itu kedua terdakwa bersama rekannya hendak menjual narkotika jenis ganja seberat 163 kg.

Awalnya, Minggu 28 September 2008, T Musriadi bertemu dengan Pak Sur (DPO). T Musriadi ditawarkan untuk membawa ganja 163 Kg dari Desa Uring Aceh ke Medan dengan diberi uang jalan sebesar Rp3 juta dan ongkos sebesar Rp200 ribu per kilonya.

Jika tiba di Medan, daun ganja itu akan diterima oleh Siti Hajar, warga Aceh yang merupakan pemilik barang haram tersebut. Setelah sepakat, Pak Sur juga mengatakan bahwa Siti Hajar telah berangkat dari Aceh ke Medan dengan menumpang Bus Kurnia.

Untuk menjalankan misinya, Pak Sur menyerahkan uang Rp1 juta kepada Musriadi untuk menyewa mobil rental selama 2 hari. Kemudian, Musriadi pun menyewa mobil Xenia No Pol B 2789 DT warna silver.

Dengan mobil tersebut, T Musriadi ditemani oleh rekannya sesama anggota Polri yakni Briptu Irwansyah Sembiring. Ganja seberat 163 Kg tersebut mereka simpan di dalam bagasi mobil.

Setiba di Medan, kedua terdakwa bertemu dengan Siti Hajar yang ditemani Muhammad Eman alias Eman. Mereka lantas berangkat menuju penginapan di Hotel Pelangi di Jalan Djamin Ginting Medan.

Di dalam hotel, Musriadi dan Irwansyah Sembiring memberikan ganja pesanan kepada Siti Hajar selaku pemiliknya. Rencananya, daun ganja itu akan dijual oleh terdakwa Siti Hajar. Namun, tiba-tiba petugas Poltabes Medan yang mendapat informasi dari masyarakat langsung melakukan penggerebekan. Ketika digeledah, petugas menemukan 7 kotak kardus berisikan 141 bal.

Setelah mendengarkan dakwaan JPU, majelis hakim yang diketuai Ardi Djohan menunda sidang hingga pekan depan. Agendanya, mendengarkan keterangan saksi-saksi. (rahmad nur lubis)

Senin, 22 Desember 2008

Calo Tilang Marak di PN Medan

MEDAN (SINDO) – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan setiap pekannya menyidangkan lebih dari 6.000 kasus tilang, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalulintas, perlengkapan kendaraan hingga keberadan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Pantauan SINDO di PN Medan, setiap hari Jum’at sejak pukul 09.00 Wib, ribuan warga Medan sudah berdesakan di ruang sidang 7 untuk menunggu giliran sidang mengambil STNK mereka yang ditilang oleh petugas Satuan Lalulintas Poltabes Medan.

Bahkan, tak jarang terjadi pertengkaran antara masyarakat yang mengantri dengan petugas tilang dari satuan lalulintas Poltabes Medan dan PN Medan. Masyarakat kerap merasa diperlama proses pengambilan STNK mereka.

Bukan itu saja, para calo yang mengambil kesempatan ini juga terkesan didahulukan oleh petugas. “Budaya antri itu bagus. Namun kalau kita mengikuti aturan, sementara calo boleh leluasa berbuat, itu yang gak bisa diterima,” ungkap Pak Min, salah seorang warga yang ikut mengantri untuk mengambil STNK miliknya yang ditilang karena tidak memiliki SIM.

Saat SINDO berbicara dengan sejumlah warga yang tengah mengantri giliran sidang mengaku, cara yang bertele-tele mengurus SIM membuat mereka menjadi enggan membuat SIM. “Proses dan harga pembuatan SIM yang mahal membuat kami malas ngurusnya. Selama ini kalau kami dirazia polisi, bisa 86 (damai ditempat) sama oknum polisi yang merazia. Tapi ini kan mau tutup tahun, jadi gak bisa 86 lagilah,” beber seorang warga yang diamini oleh beberapa warga lain.

Sementara itu, data yang diperoleh dari Satuan Lalulintas (Sat Lantas) Poltabes Medan, ditemukan 80 persen Warga Medan tidak lulus ujian mendapatkan SIM C dan kebanyakan telah memiliki kendaraan rata-rata 3 sampai dengan 5 tahun. Bahkan, jumlah pengemudi yang mengikuti tes ujian untuk mendapatkan SIM C hanya 20 persen setiap bulannya.

Kepala Unit (Kanit) Registrasi Identifikasi (REGIDENT) Satuan Lalulintas Poltabes Medan, Inspektur Satu (Iptu) Julanda beberapa waktu lalu mengatakan, jika dikalkulasikan setiap harinya jumlah pengemudi yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan SIM C hanya 20 orang dari 100 orang yang mengikuti ujian. Padahal ujian yang diberikan dianggap tidak sulit karena sehari-hari telah dilalui pengemudi, terutama masalah rambu lalulintas.

Lebih jauh Julanda mengatakan, penyebab lain banyaknya pengemudi yang tidak lulus, karena menganggap remeh ujian dan tidak mau mempelajari teori mengenai aturan berkendaraan. “Padahal selama menunggu giliran, para pengemudi yang ikut tes diberikan pengarahan dan di ruang tunggu juga diputar film dokumenter tentang bagaimana aturan berkendaraan di jalan raya,” jelasnya.

Menyikapi tudingan adanya calo dan mahalnya biaya pembuatan SIM di Salantas Poltabes Medan, Julanda dengan tegas mengatakan tidak ada calo yang lolos untuk mengurus SIM pengemudi. Dia juga menegaskan, biaya pembuatan SIM hanya Rp75 ribu termasuk pajaknya.

“Bohong kalau ada yang mengatakan bisa ngurus pembuatan SIM tanpa ujian terlebih dahulu. Kalau memperpanjang SIM kita hanya butuh waktu 10 menit. Sedangkan untuk yang belum pernah memiliki SIM C, ujiannya hanya 1 jam,” tandasnya. (rahmad nur lubis)

Minggu, 21 Desember 2008

Kejari Medan Tahan Ketua Tim Sukses Bupati

* Ditengarai Terlibat Money Loundring Rp10 M

MEDAN (SINDO) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menahan Ketua Tim Sukses Bupati Naganraya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), berinisal TID. Dia ditengarai terlibat dalam praktik money loundring dana kampanye Pilkada di Kabupaten Naganraya Provinsi NAD sebesar Rp10 miliar.

“TID terindikasi terlibat kasus money laundering dana Pilkada di Aceh. Karena itu, untuk memudahkan pemeriksaan, dia kami tahan di Rutan Tanjunggusta,” ungkap Kepala Seksi Pidana Khusus ( Kasi Pidsus) Kejari Medan Harli Siregar, kepada wartawan, kemarin petang.

Menurut Harli, hingga kini TID masih terus diperiksa secara intensif untuk menelusuri alokasi dana pencucian uang itu. Bahkan, Harli menyebutkan, tidak menutup kemungkinan Bupati Naganraya T Zulkarnaini bakal dimintai keterangannya.

“Itu tergantung hasil penyidikan. Nantilah kita lihat hasil pemeriksaan. Kalau memang dibutuhkan, ya dipanggil, ” tukasnya.

Penahanan TID itu sempat membuat sejumlah pejabat di Kabupaten Naganraya gelisah. Sebab, diduga TID akan membeberkan secara rinci kronologis pengalokasian dana liar itu. Termasuk keberadaan uang Rp10 miliar yang sempat disimpan di beberapa bank di Medan dan Jakarta.

Seperti diberitakan, Mei 2008 lalu, majelis hakim yang diketuai Robinson Tarigan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun kepada Said Jamalul Quris (SJQ) yang merupakan ajudan Bupati Naganraya T Zulkarnaini.

Said dinyatakan terbukti bersalah melakukan praktik pencucian uang dalam pelaksanaan Pilkada di Kabuaten Naganraya NAD pada tahun 2007, yang di menangkan oleh T Zulkarnaini. Dalam persidangan juga terungkap, terjadinya pelarian uang mencapai miliaran rupiah ke luar Naganraya.

Tujuannya, diduga untuk simpanan dana kampanye Bupati Naganraya T Zulkarnaini. Menurut pengakuannya, lokasi penyimpanan awalnya di Banda Aceh. Namun, karena dianggap tidak terlalu aman, lokasinya dipindahkan ke Medan.

Bank yang menjadi tempat penyimpanan uang milyaran rupiah itu adalah BCA Cabang Medan, Danamon, Lippo Bank, dan Bank Muamalat cabang Jakarta. Jumlah saldo awal membuka rekening sekitar Rp800 juta.

Selanjutnya penyimpanan itu disetor dengan uang tunai, dan sempat dibawa dari Naganraya dalam jumlah miliaran rupiah dengan menggunakan mobil. Sedangkan ketika pengambilan uang, terdakwa selalu ditemani T Idris yang berperan sebagai pengumpul dana dari para kontraktor untuk kepentingan kampanye T Zulkarnaini.

Berdasarkan keterangan Said, dana kampanye sebesar itu memang merupakan setoran dari para kontraktor yang ada di Naganraya. Namun, Mabes Polri memblokirnya karena ditengarai ada unsur money loundring. (rahmad nur lubis)

Pembunuh Abang Kandung Dituntut 10 tahun

MEDAN (SINDO) – Tan Kim Hong alias Rusli, 50, terdakwa dalam kasus pembunuhan terhadap abang kandung dituntut menjalani hukuman penjara selama 10 tahun. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Baktiar Koto dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, kemarin.

Menurut JPU, terdakwa bersalah melanggar pasal 338 KUH Pidana. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada 14 Juli 2008 sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa berada di rumah orang tuanya di Jalan KL Yos Sudarso Medan.

Saat itu terdakwa disuruh oleh ibunya, Tio Giok Boj, untuk datang. Namun, saat akan membelikan sarapan, tiba-tiba ibu terdakwa memarahinya. Sebabnya, dia merasa tidak diperhatikan terdakwa yang membiarkan dinding rumahnya dalam keadaan bocor.

Bahkan, sang ibu mengancam akan pergi dari rumah tersebut jika dinding rumah itu tidak diperbaiki.Ancaman sang ibu itu ditanggapi dingin oleh Tan Kim. Dia mengatakan, “Mak, kalau mau pergi, pergilah.”

Mendengar perkataan anaknya tersebut, Tio lantas keluar dari rumah itu. Belum jauh melangkah, Tio bertemu dengan Tan Kim Leng yang tak lain adalah abang terdakwa korban. Melihat ibunya berjalan, Tio lantas menanyai ibunya apa yang terjadi.

Oleh Tio dijawab bahwa dirinya akan dipukul Tan. Mendengar cerita tersebut, Tan Kim Leng lalu mendatangi terdakwa. Tanpa banyak anya-tanya, korban langsung memukul terdakwa hingga kepala terdakwa terluka.

Namun, saat korban hendak memukulkan batu bata ke kepala terdakwa, perkelahian sengit pun mulai terjadi. Terdakwa membalas dengan melayangkan pukulan ke wajah korban hingga akhirnya korban terjejer ke dinding rumah.

Meski ibu terdakwa berteriak tolong, tapi terdakwa tetap memukul korban yang masih abang kandungnya tersebut. Hingga, korban meninggal dunia akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan JPU, sidang ditunda hingga dua pekan ke depan. Agendanya, mendengarkan nota pledoi (pembelaan) dari penasihat hukum terdakwa. (rahmad nur lubis)

Istri Kedua Aniaya Anak Tiri Diadili

Eka Susana, 25, warga Kelambir V Medan, hanya bisa menangis sembari tertunduk saat mendengarkan kesaksian suaminya di depan persidangan Pengadilan Negeri (PN) Medan, kemarin.

Eka didakwa melakukan penganiayaan terhadap dua anak tirinya, IM, 10, dan HPA, 7, warga Jalan Cempaka, Pasar III, Medan Selayang. Karena itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nur Ainun menjerat wanita berparas manis ini dengan pelanggaran pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dakwaan kedua melanggar pasal 356 KUH Pidana atau melanggar pasal 335 KUH Pidana.

Dalam kesaksiannya di depan majelis hakim, suami Eka yang juga ayah kandung dari kedua anak tirinya, Sabaruddin Marbun mengatakan, kedua anaknya sering dianiaya terdakwa hingga mengalami luka dan lecet. “Maka itu, saya laporkan perbuatannya itu ke polisi agar dia dapat berubah,” ujar Marbun.

Lebih jauh dia menjelaskan, terdakwa merupakan istri keduanya. Mereka menikah pada 14 Juni 2004. Sedangkan istri pertamanya yang juga ibu kandung dari kedua korban telah pergi meninggalkan dirinya dan kedua anaknya ke Pekanbaru sejak tahun 2003.

Walau mengaku anaknya sering dianiaya, namun Marbun mengatakan tidak pernah melihat secara langsung. Dia juga menarik kembali pengakuannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuatnya di kepolisian.

Dalam BAP tersebut, Marbun mengaku pernah melihat istri keduanya itu melempar muka putrinya HPA dengan piring berisikan nasi panas. “Itu tidak benar, Pak hakim. Saya tidak pernah melihat langsung,” katanya.

Karena ragu dengan kesaksian Marbun, majelis hakim yang diketuai Krisman Sormin lantas memintai keterangan dari kedua korban. Di hadapan majelis hakim, IM dan HPA mengakui bahwa mereka sering dipukul dan dianiaya oleh ibu tirinya.

Kemudian majelis hakim menunjukkan pipa air kepada IM untuk menanyakan apakah alat tersebut pernah dipergunakan terdakwa untuk memukulnya. Dan hal itu dibernarkan oleh IM. Pria cilik ini mengaku, terdakwa sering memukulnya dengan pipa air itu, karena tidak mau disuruh tidur siang oleh terdakwa.

Hal senada juga dinyatakan HPA. Gadis cilik berparas manis ini mengungkapkan, dirinya sering dianiaya terdakwa, karena tidak mau makan. Jenis penganiayaan itu seperti membakar pahanya dengan menggunakan mancis, dipukul dan ditampar. “Saya juga pernah dikurung dalam kamar mandi akibat terlambat makan,” ungkapnya.

Setelah mendengarkan kesaksian suami terdakwa dan kedua kroban, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan. Agendanya, masih mendengarkan keterangan saksi lain. (rahmad nur lubis)

Terdakwa Trafficking Dituntut 6 Tahun

MEDAN (SINDO) – Nurhayati alias Nur, terdakwa perdagangan orang (trafiicking) dituntut menjalani hukuman penjara selama 6 tahun. Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dwi Meli Nova dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, kemarin.

Dalam tuntutannya, JPU menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 4 UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dianggap telah mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia, dan terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya di persidangan.

Sedangkan meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan dan dianggap masih muda. Sehingga, diharapkan dapat menjadi penjeraan dengan hukuman yang diberikan kepadanya.

Usai mendengarkan tuntutan JPU, majelis hakim yang diketuai Kaswanto kembali menggelar sidang dengan kasus yang sama sama dengan terdakwa Nawati Alias Wati, warga Jalan Tembung Pasar V, Deliserdang, yang ditengarai merupakan komplotan dari Nur.

Hanya, sidang untuk Wati ini masih dengan agenda mendengarkan nota pembelaan dari Leo Sembiring selaku penasihat hukum terdakwa. Dalam pembelaannya, Leo mengatakan JPU tidak mampu membuktikan adanya tindak pidana perdagangan orang yang didakwakan kepada kliennya.

Rehulina Purba selaku JPU yang menangani kasus perdagangan orang ke luar negeri dengan terdakwa Wati mengatakan, dari berkas dakwaan yang ada, jelas terbukti adanya keterlibatan terdakwa untuk menjual korban berinsial VA, dan LO. Hal itu semakin diperkuat dengan hasil penyidikan Polda Sumut masih banyak korban yang telah di bawa ke luar negeri untuk dipekerjakan sebagai PSK.

“Macam gak ada anak perempuan aja para terdakwa ini. Cari pekerjaan kok yang kayak gini. Aku aja ngeri liatnya,” cetus Rehulina usai persidangan.

Sekadar mengingatkan, Wati bersama Nurhayati didakwa telah menjual korban yang masih berumur 16 tahun kepada seorang pria berkewarganegaraan Malaysia untuk dijadikan PSK pada April 2008 lalu. Modus yang dilakukan para terdakwa yakni dengan melakukan upaya bujuk rayu dengan janji dipekerjakan sebagai TKW dengan gaji tinggi.

Namun setibanya di Malaysia, ternyata para korban dijual dan kemudian dibawa ke sejumlah negara lain untuk dijadikan PSK. Beruntung, aparat kepolisian RI berhasil mengungkap kasus ini dan berhasil menangkap para terdakwa, meskipun otak pelaku masih dapat berkeliaran bebas. (rahmad nur lubis)

KPU Diminta Ganti Rugi

* Terkait Miliaran Rupiah Dana Pilkada Taput

MEDAN (SINDO) – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 14 kecamatan dari 15 kecamatan di Tapanuli Utara (Taput) menyisakan persoalan baru. Anggaran yang telah dihabiskan puluhan miliar rupiah dalam pelaksanaan Pilkada Taput lalu dianggap menguap.

Karena itu, pihak-pihak penyelenggara Pilkada Taput dituntut tidak hanya untuk menjalankan Pilkada ulang dengan lebih cermat, tapi juga mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pada Pilkada lalu. “Dengan turunnya putusan MK tersebut menunjukkan bahwa kinerja KPU Sumut dan KPU Taput tidak becus. Padahal, puluhan miliar dana diberikan kepada mereka untuk menyelenggarakannya,” tukas Aswin D Lubis, praktisi hukum di Medan, kepada SINDO kemarin.

Sebagai induk langsung dari seluruh KPU di Sumut, Aswin mengatakan, KPU Sumut juga harusnya ikut bertanggung jawab dalam berbagai kecurangan yang ditimbulkan dalam Pilkada Taput itu. “Dalam hal ini, tidak saja KPU Daerah Taput yang bersalah. KPU Sumut juga tidak bisa cuci tangan, karena seluruh KPU daerah di Sumut ini pasti berkoordinasi dengan KPU Sumut,” jelasnya.

Konsekuensi logisnya, lanjut Aswin, KPU Taput dan KPU Sumut bisa dituntut untuk tanggung renteng mengembalikan anggaran Pilkada Taput tersebut. “Ini tentunya tugas penegak hukum. Tapi, sudah selayaknya anggaran untuk Pilkada Taput lalu diusut tuntas. Sebab, uang miliaran tersebut adalah uang rakyat,” pungkas praktisi alumnus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) ini.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pengusutan terhadap dugaan penyelewengan penggunaan anggaran pada Pilkada Taput lalu. “Jika ada bukti awal yang kuat, kami pasti akan mengusut dugaan penyelewengan tersebut,” tegas Edi Irsan, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum)/ Humas Kejatisu, kepada SINDO kemarin.

Namun, Edi belum bisa memastikan apakah sudah ada tim dari kejaksaan yang melakukan pengusutan tersebut. Sebab, kalaupun sudah dilakukan pengusutan, masih memasuki tahap awal penyelidikan yang bisa bersifat tertutup.

“Jadi, saya tidak bisa menyampaikan apakah kami sudah melakukan pengusutan atau tidak. Lihat sajalah nanti. Lagipula kan keputusan MK baru turun kemarin,” ujarnya.

Edi menegaskan, pihak kejaksaan tidak mengurusi soal kinerja KPU dalam pelaksanaan Pilkada. Hanya, jika ada dugaan penyelewengan dana, pihak KPU bisa dipanggil kejaksaan untuk dimintai keterangannya. “Kami tidak terpaku untuk mengusut penggunaan anggaran oleh KPU Taput dan KPU Sumut semata. Pengusutan bisa saja melebar ke instansi pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada tersebut,” pungkasnya. (rahmad nur lubis)

Oknum Guru Olahraga Disidangkan

* Didakwa Mencabuli Anak Usia Dua Tahun

MEDAN (SINDO) – Aljamih Elfajar, 30, oknum guru olahraga di salah satu perguruan swasta di Medan Labuhan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan. Pria warga Labuhan, Lingkungan VIII B, Pekong, Belawan, ini didakwa melakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak yang masih di bawah umur lima tahun (balita).

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Theresia kemarin menegaskan, perbuatan cabul tersebut dilakukan Aljamih terhadap Bunga, sebut saja begitu, yang masih berusia 2 tahun. Menurut JPU, terungkapnya kasus ini berawal pada tanggal 23 Oktober 2008 sekitar pukul 19.00 WIB.

Ketika itu, ibu korban Imar telah berada di rumah sepulang dari kerjanya. Namun, dia merasa heran karena anaknya tidak terlihat di rumah, sehingga dia pun menanyakan kepada pengasuhnya bernama Idah. “Mana anakku, kok gak ada,” tanya Imar kepada Idah sebagaimana ditirukan JPU.

Idah menjawab, Bunga dibawa terdakwa ke rumahnya. Idah tidak merasa curiga, karena terdakwa merupakan keponakannya sendiri. Namun, hingga pukul 21.00 WIB, Bunga tidak juga dipulangkan oleh terdakwa.

Selanjutnya, Imar kembali mendatangi rumah Idah menanyakan keberadaan anaknya. Lalu, Idah menyarankan agar Imar menghubungi terdakwa. Saat dihubungi, terdakwa menyatakan bahwa Bunga sedang berada di rumahnya dan akan diantar pulang secepatnya.

Tidak lama berselang, terdakwa datang membawa korban yang dalam keadaan menangis ke rumah Idah. Imar langsung membawa korban pulang ke rumahnya. Namun, saat buang air kecil, kemaluan korban mengeluarkan darah dan terasa perih sehingga membuat korban menangis terus-menerus.

Karena merasa curiga, Imar membawa korban ke klinik terdekat. Setelah diperiksa , kemaluan korban memar merah dan pihak klinik menyarankan agar dibawa ke RS Pirngadi.

Berdasarkan hasil visum et repertum dari RS Pirngadi ditemukan luka robek pada lingkaran kemaluan korban akibat benda tumpul yang dipaksa masuk. Dengan membawa hasil visum tersebut, Imar melapor ke Polsek Labuhan.

Berdasarkan hal tersebut, JPU menjerat terdakwa dengan pelanggaran Pasal 82 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setelah mendengar dakwaan JPU, majelis hakim menunda siding hingga 23 Desember 2008 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Sementara itu, ibu korban kepada wartawan mengatakan dirinya tidak menyangka anaknya akan menjadi korban pencabulan sang oknum guru tersebut. Sebab, dia merasa terdakwa sudah sangat dekat dengan keluarganya karena terdakwa merupakan keponakan dari Idah yang sehari-hari menjadi pengasuh Bunga.

“Saya awalnya tidak curiga. Tapi setelah dia kembalikan, anak saya terus menangis. Puncaknya, setelah saya lihat kemaluannya mengeluarkan darah saat buang air kecil baru saya yakin bahwa anak saya telah diapa-apain,” jelasnya.

Karena itu, dia berharap agar majelis hakim menjatuhkan hukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa. “Anak saya sudah diperlakukan begitu. Saya minta hakim menjatuhkan hukuman berat kepada terdakwa,” tandasnya. (rahmad nur lubis)

Perwira Polisi Dituntut 2 Tahun Penjara

* Didakwa Telantarkan Anak dan Istri Selama 5 Tahun

MEDAN (SINDO) – Karena tak memberi nafkah terhadap istri dan anaknya selama lima tahun, seorang perwira polisi yang bertugas di Polres Nias Selatan AKP Ricardo Silaen dituntut dua tahun penjara. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Harry Darmawan pada persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan kemarin.

Dalam tuntutannya, JPU menjerat Ricardo dengan pelanggaran pasal 77 huruf b UU No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan pasal 49 huruf g UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

“Ricardo sudah mengabaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang mentelantarkan anak dan istrinya selama lima tahun terhitung antara tahun 2003 hingga 2008 ini,” ungkap JPU.

Dibeberkan JPU, perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap istri dan anaknya tersebut mulai terjadi pada tahun 2003 saat terdakwa dipindahkan bertugas dari Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ke Sumatera Utara. Sejak itu, dia tidak pernah lagi menjenguk dan memberi nafkah buat anak dan istrinya yang tinggal di Jalan HT Daudsyah, Kuta Alam, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, itu.

Bahkan. setelah bencana tsunami melanda Aceh di penghujung tahun 2004 silam, terdakwa menyatakan bahwa anak dan istrinya telah meninggal dunia akibat tsunami tersebut. Itu dilakukannya ketika hendak menikah dengan wanita lain

Setelah mendengarkan tuntutan JPU, terdakwa terlihat hanya tertunduk lesu di hadapan majelis hakim yang diketuai I Ketut Sudira. Apalagi, dalam persidangan tersebut tampak hadir istri dan anaknya yakni Juniar dan Satria Wira Utama Silaen yang selama lima tahun tidak pernah dinafkahi dan dikunjunginya.

Setelah pembacaan tuntutan dari JPU, majelis hakim menunda siding hingga Rabu (7/1/09) untuk mendengarkan pembelaan terdakwa.

Sementara itu, istri terdakwa, Juniar mengatakan, perbuatan suaminya itu sudah sangat keterlaluan. Sebab, wanita yang sehari-hari berprofesi sebagai pengusaha roti di Aceh ini mengaku telah begitu banyak berkorban untuk suaminya.

“Bahkan, untuk mendapatkan perwiranya itu rela kujual rumah warisan keluargaku. Tapi, apa kini balasannya, dia tinggalkan aku dan anaknya selama lima tahun tanpa adanya kepastian,” cetus Juniar. (rahmad nur lubis)

Sidang Ranmor Ricuh

* Ibu Terdakwa Protes JPU

MEDAN (SINDO) – Sidang kasus Pencurian Sepeda Motor (Ranmor) yang digelar di Pengadilan Negeri Medan kemarin petang sempat ricuh. Pemicu kericuhan tersebut dikarenakan ibu terdakwa yang hadir di persidangan langsung mencecar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Irma Hasibuan dengan teriakan-teriakan histeris.

Ibu terdakwa menengarai, saksi-saksi yang dihadirkan JPU pada persidangan tersebut palsu. “Jangan kau hadirkan saksi-saksi palsu. Hadirkan polisi yang menangkap dan menyiksa anakku,” teriak perempuan berbadan tambun itu di depan ruangan JPU.

Selain cecaran untuk menghadirkan saksi dari kepolisian, perempuan berambut panjang itu mengaku, JPU Irma telah mendatangi kediamannya pagi-pagi untuk merundingkan cara penyelesaian perkara yang dialami anak semata wayangnya. “Apa maksudnya itu?” ujarnya dengan suar histeris sehingga sempat menggangu sidang di ruangan lain.

Dia menjelaskan, anaknya, Ade Ilham Pandapotan Tobing, ditangkap petugas Polsekta Medan Kota atas tudingan pencurian sepeda motor pada 8 Oktober 2008 lalu dekat SPBU Jalan Bakti, Medan. Setelah ditangkap, dia menengarai, polisi telah melakukan penganiayaan dengan cara mata dilakban, wajah dibenam ke sumur dan badan disetrum listrik.

Akibatnya, Ade Ilham mengalami pelipis koyak dan kuping menjadi pekak. “Polisi sempat meletuskan senjata apinya ke telinga anak saya itu. Maka itu, sekarang telinganya pekak,” tukasnya.

Menanggapi tudingan itu, JPU Irma mengatakan, kalau dirinya telah menghadirkan saksi-saksi yang melihat anaknya melakukan pencurian. “Kita sudah hadirkan saksi-saksi, tetapi ibu itu minta polisi yang menangkap anaknya untuk dihadirkan. Kita ajukan saksi perbalisan (saksi polisi pembuat berkas alias Juper) tidak mau. Ya, seharusnya ibu itulah yang menghadirkan saksi yang meringankan ke persidangan, kalau memang anaknya benar-benar disiksa polisi saat ditangkap,” beber Irma.

Atas perkara yang dialami Ade Ilham Pandapotan Tobing itu, Irma mengatakan, selama persidangan terdakwa didampingi seorang penasihat hukum. “Saya kan seorang jaksa. Dalam perkara ini saya harus bisa membuktikan perkara yang dilakukan terdakwa. Kalau untuk menghadirkan polisi-polisi yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya, itu bukan kerjaan saya,” ujarnya.

Ketika disinggung mengenai tudingan ibu terdakwa atas kedatangannya ke rumah terdakwa untuk mengajak ‘nego’ atas perkara pencurian sepeda motor itu, Irma menampik tegas. Dia menyatakan, kedatangannya itu untuk mengantar berkas T-7.

“Memang benar saya ke rumahnya. Tapi saat itu saya mengantar T-7 terdakwa, dan itu pun kebetulan saya mau membayar listrik yang kebetulan dekat rumahnya. Itu saja kok, tak ada yang lain. Untung saja saya tak makan di rumahnya. Kalau tidak saya sudah dituduh macam-macam lagi,” pungkas Irma. (rahmad nur lubis)

Penetapan Tersangka Walikota Sesuai Prosedur

MEDAN (SINDO) – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menyatakan penetapan status tersangka terhadap Walikota Tanjungbalai Sutrisno Hadi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai sudah sesuai prosedur hukum.

“Jika sudah masuk dalam penyidikan, maka sudah bisa ditetapkan tersangka. Kecuali kalau tersangka itu ditetapkan ketika status kasus masih dalam penyelidikan, itu baru tidak boleh,” tukas Edi Irsan, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum)/ Humas Kejatisu, kepada SINDO kemarin.

Dia mengakui, Sutrisno belum pernah dimintai keterangan. Namun, lanjut Edi, hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk menetapkan status tersangka terhadap Walikota Binjai tersebut.

Pertimbangannya, dalam ketentuan hukum, ada lima jenis alat bukti yang diatur. Dua saja dari alat bukti tersebut mengarah kepada seseorang, maka bisa saja ditetapkan sebagai tersangka. “Memang ada satu alat bukti berupa keterangan tersangka. Tapi, walau tidak ada keterangan tersangka, masih ada empat alat bukti lainnya yang bisa dicari,” jelas Edi.

Dalam kasus Walikota Tanjungbalai ini, menurut Edi, penyidik telah mendapatkan minimal dua alat bukti lainnya. Hal itu berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi lainnya. “Jadi, tidak ada isitilah terlalu pagi dalam hal ini. Jika sudah ada dua alat bukti yang mengarah kepada keterlibatannya, dia bisa dijadikan tersangka kendati belum dimintai keterangannya,” terang Edi.

Hanya, Edi memastikan, untuk melimpahkan berkas perkara ini nantinya ke pengadilan, tetap harus ada keterangan tersangka. Karena itu, pihaknya masih menunggu balasan dari Presiden RI terkait permohonan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Walikota Tanjungbalai.

“Keterangannya memang harus ada dalam berkas. Kami pasti memintai keterangannya itu setelah surat izin dari Presiden turun,” tegasnya.

Lantas, bagaimana jika surat izin dari Presiden tak turun-turun sementara Sutrisno sudah terlanjur ditetapkan sebagai tersangka? Menurut Edi, kemungkinan tersebut sangat kecil. Sebab, Presiden SBY dikenal sangat concern terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Yang jelas, pihak Kejari Tanjungbalai memberikan status tersangka itu tentu lewat pertimbangan yang matang. Dan itu juga setelah persetujuan dari Kejati,” pungkasnya.

Sekadar mengingatkan, Walikota Tanjungbalai Sutrisno Hadi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (sprint dik) No print-2547/N.215/fpk.I/12/2008 tertanggal 11 Desember 2008 yang ditandatangani Kepala Kejari Tanjungbalai Miduk Hutapea. Dia ditengarai melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Sumatera Utara tahun 2008 senilai Rp1,6 miliar lebih.

Miduk mengatakan, Walikota Tanjungbalai yang juga menjabat sebagai Ketua Umum MTQ tersebut diduga melakukan pelanggaran Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keppres No 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa dan kepres No 42 tahun 2002.

Ketentuannya, dana bantuan sosial propinsi harusnya ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tanjungbalai. Namun, berdasarkan disposisi Walikota Tanjungbalai tertanggal 23 Desember 2007, dana tersebut disalurkan pada panitia MTQ .

Kemudian, Walikota Tanjungbalai ditengarai melanggar Keppres No 80 tahun 2003. Sebab, ada surat keputusan Walikota Tanjungbalai bernomor 050/90/K/2008 tertanggal 28 Maret 2008 yang menggariskan pengadaan beberapa peralatan untuk MTQN itu dilakukan dengan penunjukan langsung.

Anggaran MTQ XXXI tingkat Sumatera Utara itu berjumlah Rp5,6 miliar lebih. Dana tersebut bersumber dari dua mata anggaran, yakni APBD Tanjungbalai 2008 senilai Rp4,1 miliar lebih dan dari bantuan sosial APBD Propsu tahun 2007 senilai Rp350 juta yang ditambah pada tahun 2008 sebesar Rp1,2 miliar. (rahmad nur lubis)

Terjerat Kasus Gara-gara Ajakan Pacar

Wajah manis Yurika Indah Sari, 23, tiba-tiba berubah menjadi murung saat majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan mencecarnya dengan beragam pertanyaan pada persidangan, kemarin. Wanita asal Langsa ini dihadapkan di kursi pesakitan sebagai terdakwa dalam kasus peredaran ganja seberat 6 kilogram.

Dalam keterangannya, Yurika mengaku ikut membawa ganja tersebut dari Peurlak, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan menaiki mobil pick up yang dikendarai Slamet, 24, yang tak lain merupakan pacar Yurika. Mereka berdua berangkat dari Peurlak pada 9 Agustus 2008 sekira pukul 18.00 WIB.

“Dia (Slamet) mengajak saya mengantarkan ganja itu ke Medan. Saya tahu itu ganja, tapi saya merasa tidak enak menolaknya,” ujar wanita berkulit kuning langsat ini.

Setibanya di Medan sekira pukul 22.00 WIB, mereka langsung menuju ke depan Taman Makam Pahlawan (TMP) di Jalan Sisingamangaraja, Medan. Sebab, di sana telah menunggu Elisa (terdakwa dalam berkas terpisah) yang akan menampung ganja tersebut.

Mereka tidak tahu, ternyata Elisa telah keburu ditangkap polisi ketika sedang menunggu di depan TMP tersebut. Semula, tak ada kecurigaan polisi bakal ada transaksi ganja, karena polisi hanya menemukan 1 jie sabu-sabu di tangan Elisa.

Hanya saja, saat diinterogasi petugas, warga Jalan Utama, Gang Abadi, Medan, itu mengaku sedang menunggu kiriman ganja dari Aceh di tempat tersebut. Tak ayal, bersama Elisa, petugas pun menunggu di depan Taman Makam Pahlawan.

Berselang 10 menit kemudian, Slamet dan Yurika tiba di lokasi. Keduanya pun langsung ditangkap bersama barang bukti 6 kg ganja, mobil dan dua unit handphone.

Ketika majelis hakim yang diketuai Catur Iriantoro menanyakan berapa upah yang diterimanya, Yurika mengatakan tidak mendapat apa-apa sama sekali. “Ganja itu punya dia. Saya hanya menemani, dan saya tidak dijanjikan imbalan apa-apa,” tuturnya.

Namun, dia mengaku mengantarkan uang pembelian ganja itu dari Slamet ke Edi (DPO) di Peurlak. Untuk pembelian 6 Kg ganja tersebut, Yurika mengaku menyerahkan uang Rp1 juta kepada Edi. “Saya tidak tahu berapa harganya. Tapi saya memang pernah disuruh Slamet untuk menyerahkan uang Rp1 juta kepada Edi sebelum kami berangkat ke Medan,” terangnya.

Sementara itu, Slamet yang disidangkan dalam berkas terpisah saat dikonfontir mengaku ganja tersebut memang miliknya. “Ya, Pak Hakim. Ganja itu milik saya. Elisa telah memesannya terlebih dahulu melalui pembicaraan di telepon. Lantas, saya ajak dia (Yurika) untuk menemani mengantar ganja itu ke Medan,” jelasnya.

Sedangkan Elisa mengaku menjual ganja untuk tambahan penghasilannya sebagai ibu rumah tangga. Keuntungan yang dia dapat berkisar Rp100 ribu perkilogram.

Setelah mendengarkan keterangan para terdakwa, majelis hakim menunda sidang hingga 6 Januari mendatang. Agendanya, mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Satya Tambunan. (rahmad nur lubis)


Satu Tanggapan to “Berita Hukum”

  1. bagus gan artikelnya….

    jangan lupa berkunjung ke web ane di
    http://www.medanrentalcars.com – rental mobil di medan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: