PSSI dan Kumis Menpora

SEKITAR lima tahun lalu, di ruang rapat lantai III Bumi Warta Waspada, saya (berdiri) mencecar Andi Malarangeng dengan satu tuntutan; berhentikan Nurdin Halid sebagai Ketua Umum PSSI, atau bekukan saja organisasi itu!

Sembari bersandar di tiang penyangga ruangan, dengan intonasi datar, saya katakan kepada beliau, “Jika abang sebagai Menpora tak bisa ambil tindakan apa-apa terhadap sepakbola kita, cuma cakap-cakap begini, mending abang balik jadi jubirnya Pak SBY saja. Lebih cocok.”

10384314_10204884508525705_1438281092359504364_n

Andi yang saat itu menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) tertawa. Beberapa petinggi Partai Demokrat yang mendampinginya pun ikut tertawa, dan menoleh ke arah saya. Ada Ibas Yudhoyono, Ramadhan Pohan, ada pula Ketua KONI Djohar Arifin (belakangan menjadi Ketua PSSI), dan Deputi Kemenpora Sahyan Asmara.

Hanya “bos” saya, Pemimpin Umum Harian Waspada Teruna Jasa Said, yang terlihat mesem melihat tingkah anak buahnya yang sok garang.

Dengan diplomatis, Andi semula menjawab, pemberhentian Ketua Umum PSSI tidak boleh ada campur tangan pemerintah. Jika pemerintah ikut dalam urusan internal PSSI, maka akan muncul sanksi dari FIFA, seperti yang pernah dialami Irak, Kuwait, Nigeria, Brunei, dll. Imbasnya, Timnas dan klub-klub Indonesia tidak boleh berlaga di pertandingan internasional.

Tidak ada yang istimewa dari jawaban itu. Toh sebelumnya saya sudah tahu aturan tersebut. Mungkin Andi paham jawabannya tak memuaskan saya, ketika acara dialog selesai, di lobby kantor Harian Waspada, dia mendatangi saya.

Sembari menepuk-nepuk pundak saya, Andi berjanji akan “menyelesaikan” rezim Nurdin Halid di PSSI secara elegan, yakni memfasilitasi pengurus daerah agar mendesak pelaksanaan Kongres Luar Biasa. Tapi saat itu dia minta “off the record” dulu.

Saya tak percaya desakan saya memberi banyak arti. Namun, beberapa pekan sesudah itu muncullah perseteruan PSSI versus Menpora. Laman media ramai dengan perang urat syaraf antara Nurdin dengan Andi.

Puncaknya, Andi membekukan PSSI pada 28 Maret 2011. Andi menyatakan Nurdin Halid tidak kompeten, tidak bertanggung jawab, dan gagal menyelenggarakan kongres. Setelah itu, Menpora menyatakan tidak mengakui lagi seluruh kegiatan keolahragaan yang diselenggarakan kepengurusan PSSI tersebut.

Keputusan ini disambut positif banyak pecinta sepakbola nasional. Maklum, belasan tahun sudah Timnas Indonesia tak meraih prestasi apapun, dan apa boleh buat Nurdin jadi sasaran tembak kegagalan menahun PSSI tersebut. Semua telunjuk mengarah ke keningnya, dan karena itu apapun ceritanya dia harus hengkang.

Namun, apakah sepakbola kita semakin membaik setelah itu? Sejarah mencatat, justru dari sinilah gonjang ganjing dan gontok-gontokan sengit makin mengerikan terjadi di tubuh PSSI. Boro-boro fokus mengurusi Timnas, yang muncul kemudian malah dualisme PSSI. Sialnya, kedua kubu sangat lekat dengan aroma politik.

Kubu Arifin Panigoro sangat kental berbau PDI Perjuangan, sementara kubu Nirwan Bakrie jelas sangat berbau Golkar. Keduanya terus bertarung mengklaim diri sebagai penguasa PSSI, bahkan akhirnya melahirkan dua liga; kubu Arifin dengan Liga Prima Indonesia (LPI), sementara Nirwan dengan Indonesia Super League (ISL).

Pun begitu, FIFA masih berbaik hati, tak memberi sanksi apapun. Dualisme dan gontok-gontokan itu berlangsung hingga 2013, dan hasilnya adalah Timnas Indonesia untuk pertama kali dibantai tim sekelas Bahrain dengan skor sangat telak 10-0! Lagi-lagi, Timnas kita babak belur di pelbagai ajang internasional, bahkan takluk dari Timor Leste di even Piala AFF U-16.

Semua itu terjadi di saat sepakbola Indonesia dianggap sedang mencoba bangkit setelah pemerintah intervensi membekukan PSSI dinasti Nurdin dkk. Timnas kita bisa disebut paling buruk di era sesudah itu. Parah betul. Sebab, dualisme pengurus dan liga membuat pembentukan Timnas tak maksimal. Banyak pemain yang enggan memperkuat Timnas.

Hingga kemudian ribut-ribut itu, harus diakui, bisa diredam oleh Menpora sesudah Andi, Roy Suryo. Lepas dari segala kontroversinya, Roy setidaknya berhasil menghentikan dualisme liga dan dualisme pengurus PSSI. Diambil jalan tengah; Djohar yang ada di gerbong LPI jadi Ketua Umum PSSI, dan La Nyala yang ada di gerbong ISL jadi Wakil. Liga Indonesia kembali menjadi satu, di bawah kendali BLI yang notabene selama ini berafiliasi ke kubu Nirwan.

Suasana adem memberi sedikit harapan saat Timnas U-19 berhasil lolos ke putaran Final Piala Asia setelah mengalahkan Korea Selatan, si Macan Asia. Publik terlupa, bahwa pengurus federasi sepakbola kita sebenarnya tak menanam pondasi apapun untuk perbaikan prestasi sepakbola kita ke depan.

Euforia membuat publik tak terlalu menyoal ketika perlahan Timnas U-19 pun digeret ke berbagai kota untuk sirkus politik. Publik baru nyinyir ketika kemudian hasilnya adalah babak belur dihantam Uzbekistan, Australia dan Uni Emirat Arab pada putaran final Piala Asia di Myanmar, 2014 lalu.

Di level senior, liga tetap diurus centang perenang. Janji-janji profesionalisme tak kunjung terpenuhi, bahkan yang lebih memiriskan; banyak pemain tak digaji oleh klubnya, termasuk PSMS. Tragisnya, kondisi itu tetap tak membuat PSSI terusik, misalnya membuat regulasi untuk memberi jaminan bahwa kondisi yang sama tak akan terulang.

PSSI lewat BLI justru lebih tertarik mengejar untung saja; menggelar liga, menghadirkan ribuan penonton ke stadion, menggeruk uang dari sponsor, dan tetap masa bodo dengan nasib ratusan pemain yang tak mendapat jaminan apapun atas jerih payahnya di lapangan. Jika liga dijalankan acakadut begitu, layaklah Timnas yang dihasilkannya pun sama acakadutnya, karena kita memang tak diberi bakat alam luar biasa seperti beberapa negara Afrika dan Amerika Latin.

Nah, jadi sudah tepat Menpora yang sekarang mengambil langkah yang kurang lebih sama dengan yang dibuat Andi dulu? Menjawab itu saya teringat satu adagium; bagaimana mungkin mengharapkan hasil berbeda dengan cara yang sama? Kita baru saja mengalami fase sangat karut marut yang membuat Timnas kita tetap hanya jadi pelengkap penderita di semua ajang internasional yang diikutinya, lantas dari mana logikanya cara itu harus kita ulangi lagi?

Dan, semoga saya salah, aroma politik dari kubu Menpora Imam Nahrowi sekarang kok terasa lebih bau daripada yang dulu? Kenapa yang diangkat hanya persoalan menyangkut Arema Cronus dan Persebaya? Sementara banyak klub lain yang persoalannya lebih pelik karena tak sanggup menggaji pemain, Menpora tak pernah menyoal? Apakah itu karena Arema dibiayai oleh Bakrie yang Golkar, dan Persebaya diperebutkan oleh La Nyala (Golkar) dengan Saleh Mukadar (PDIP)?

Hmm.. menelisik rentetan itu, kok rasanya jadi semacam sinetron bersambung dari kisah campur tangan pemerintah terhadap Golkar? Ada kaitan kah? Apakah memang persaingan PDIP dengan Golkar di panggung politik ikut merengsek ke area sepakbola, dan karena itulah sebenarnya yang memicu pembekuan PSSI ini?

Entahlah. Namun, sepertinya kita harus siap melihat kemungkinan terburuk; kisruh ini tak berlangsung sekejap. Kita tetap akan disajikan aksi akrobat para beruk politik berjugling memperebutkan kursi di PSSI, dan bising di media. Tak usah lah bermimpi di tengah kondisi yang begitu Timnas kita jadi mendadak jago. Apalagi ngarep Timnas kita jadi hebat ketika diurus segelintir oknum yang sama targetnya dengan yang dia gulingkan; sama-sama berotak politik kekuasaan!

Andai bisa ketemu Andi lagi, atau Imam Nahrowi, saya akan lebih tertarik menanyakan kepada mereka tentang kiat menumbuhkan kumis, ketimbang bicara tentang PSSI. Karena mengurus PSSI jelas tak semudah mengurus kumis! ‪#‎YNWA‬

~ oleh rahmadlbs pada 20 April 2015.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: