Rudolf, Dizalimi atau Memang Tak Berijazah?

Kendati bukan pendukung Rudolf Pardede, apalagi tim suksesnya, tapi saya bisa membayangkan bagaimana perasaaan pendukung mantan pejabat Gubernur Sumatera Utara ini sekarang. Sedih, kesal, marah dan bingung menjadi satu.

Secarik keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan telah cukup untuk menggugurkan hak Rudolf untuk dipilih dalam Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) Walikota Medan 2010-2015. Sia-sia sudah kerja kerasnya mengumpulkan sedikitnya 81 ribu lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai persyaratan utama keikutsertaannya dari calon independen. Sia-sia sudah upayanya menggalang kekuatan dengan road show ke beberapa tempat seperti yang kerap dia lakukan sebulan belakangan.

Sia-sia sudah dia membentuk tim sukses yang telah bekerja membangun opini publik. Tak kalah sia-sianya, spanduk bergambar Rudolf dan Afifuddin yang bertebaran di beberapa ruas jalan Kota Medan. Dan bisa dipastikan, sia-sia pula dana yang dia gelontorkan untuk semua itu yang tentunya jumlahnya tidak sedikit.

KPU Medan telah mengambil keputusan final; Rudolf dan calon wakilnya Afifuddin Lubis dicoret dari daftar calon Walikota Medan. Cukup mengejutkan memang, mengingat dari enam calon pasangan independen, hanya Rudolf yang dibatalkan. Satu calon lagi, Denny Ilham Panggabean, dibatalkan karena tidak mendapat restu dari partainya, Partai Demokrat, yang lebih memilih untuk mengajukan nama Rahudman Harahap-Dzulmi Eldin.

Alasan KPU Medan menggugurkan pencalonan Rudolf pun sebenarnya cukup unik dan mengandung tanda tanya. KPU Medan menilai surat keterangan lulus Rudolf dari SMA Penabur Sukabumi tidak memenuhi syarat. Singkatnya, pria yang masih menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sumatera Utara ini dianggap tidak pernah lulus SMA, sebagai syarat minimal pendidikan untuk bisa mencalonkan diri dalam Pilkada.

Ya, ini tentu cukup unik. Dengan keputusan KPU tersebut, berarti 13 juta penduduk Sumut telah pernah dipimpin oleh seorang Gubernur yang tidak tamat SMA. Mungkin satu-satunya provinsi di dunia yang pernah punya Gubernur seperti itu.

Putra dari pengusaha terkenal TD Pardede ini menggantikan Gubernur Sumatra Utara Rizal Nurdin yang tewas karena pesawat yang ditumpanginya jatuh pada 5 September 2005. Sebelumnya, Rudolf adalah Wakil Gubernur Sumatra Utara. Dari September 2005 hingga 8 Februari 2006, jabatannya adalah pelaksana harian Gubernur Sumatra Utara. Melalui Keputusan Presiden No 27/2006, dia kemudian dikukuhkan sebagai Gubernur hingga masa jabatannya berakhir pada 2008 lalu. Jadi, paling tidak dua tahun, orang yang tak lulus SMA mengendalikan laju pembangunan di provinsi ini.

Karena itu, di satu sisi, keputusan KPU Medan tentu bisa dibenarkan. Bukan saja secara manual memang telah ditegaskan bahwa seorang calon harus tamat SMA, tapi juga alangkah bodohnya kita jatuh ke dalam lobang yang sama dua kali. Sudah pernah dipimpin oleh gubernur tak tamat SMA, dan juga (bisa jadi) memiliki Walikota tak tamat SMA pula.

Namun, menjadi mengherankan apabila menilik perjalanan politik Rudolf. Kenapa saat terpilih sebagai Wakil Gubernur Sumut pada 2003 lalu, ijazah SMA Rudolf tidak menjadi kendala? Apakah 80 orang anggota DPRD Sumut yang memilihnya saat itu tidak menemukan fakta yang sama dengan KPU Medan sekarang, bahwa mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut ini tidak pernah lulus dari bangku SMA?

Daftar pertanyaan itu akan semakin panjang jika menilik posisi Rudolf yang masih menjabat sebagai anggota DPD RI dari Sumut. Baru tahun lalu, pria berusia 63 tahun ini ikut dalam Pemilu Legislatif bersama 41 orang calon anggota DPD dari Sumut. Hasilnya, Rudolf meraup suara terbanyak untuk calon anggota DPD.

Nah, bukankah calon anggota DPD juga syarat minimalnya harus tamat SMA? Kenapa KPU Sumut yang anggotanya masih sama dengan yang sekarang meluluskan Rudolf sebagai calon anggota DPD? Bukankah berkas ijazah yang diberikan Rudolf saat itu tentunya sama dengan berkas ijazah yang dia ajukan dalam pencalonannya sebagai calon Walikota Medan ini? Kenapa dulu dinyatakan sah tapi sekarang tidak?

Beragam spekulasi pun sayup-sayup terdengar. Konon, beberapa calon lain memang berupaya untuk mengganjal Rudolf sebagai salah satu calon. Mereka ditengarai ‘gerah’ dan khawatir dengan peluangnya apabila Rudolf ikut menjadi calon.

Dan alasan berbau SARA ikut mengemuka. Maklum, dari 12 calon baik dari partai maupun independen, hanya Rudolf yang beragama Nasrani. Memang masih ada Binsar Situmorang yang menjadi wakilnya Ajib Shah, tapi popularitas Binsar di kalangan kaum Nasrani dianggap masih kalah jauh dari Rudolf yang disebut-sebut sebagai salah satu donatur Huria Kristen Batak Protestan (HKPB).

Harus dipahami, di tengah masih rendahnya pemahaman politik masyarakat, dasar pemilihan berdasar suku, agama dan ras tetap menjadi patokan. Apalagi, di tengah apatisme masyarakat terhadap calon walikota dan pola pikir ‘siapapun walikotanya sama saja, yang penting orang kita’, membuat masyarakat tidak terlalu mempersoalkan program kerja dan janji-janji politik yang pada faktanya memang tak lebih dari jualan kecap semata.

Berdasarkan itu, jika penganut Nasrani Kota Medan yang diperkirakan mencapai 40 persen dari jumlah pemilih bulat suara untuk Rudolf, ditambah 11 persen saja dari suara suku Mandailing sebagai basisnya Afifuddin Lubis, maka bisa dipastikan Rudolf akan menang dalam satu putaran. Cukup potensial memang si Rudolf ini, paling tidak untuk melaju sebagai salah satu calon di putaran kedua apabila tak ada calon yang mencapai suara di atas 50 persen dalam satu putaran.

Sebagaimana isu, spekulasi ini tentunya juga tidak bisa dikatakan valid betul. Dan alangkah naifnya KPU Medan jika memang benar mengambil keputusan berdasar spekulasi di atas. Itu jelas akan menjadi sumbu yang sewaktu-waktu bisa memicu api permusuhan antara penganut agama di daerah ini, karena akan ada satu penganut agama yang merasa dianaktirikan.

Karena itu, KPU Medan harus bisa menjawab spekulasi itu dengan serinci-rincinya. Caranya, KPU Medan harus proaktif memberikan bukti-bukti tambahan kepada kepolisian untuk menuntaskan persoalan ijazah Rudolf ini. Sebab, bila ada kekuatan hukum lewat proses peradilan bahwa ijazah Rudolf memang tidak sah, maka spekulasi tersebut otomatis akan terbantahkan dengan sendirinya.

Apalagi, sejatinya sejak 18 Juli 2003 lalu, Rudolf telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Polri atas kasus dugaan pemalsuan ijazah yang digunakannya saat mencalonkan diri menjadi Wakil Gubsu. Namun hingga detik ini, pengusutan kasus tersebut tak jelas ujungnya. Jadi sebenarnya belum ada satu kekuatan hukum pun yang mengatakan bahwa ijazah Rudolf tidak sah.

Kini, KPU telah berani mendahului pihak kepolisian, bahkan pengadilan. Maka itu, KPU tidak bisa membiarkan bara panas begitu saja. Walau kemungkinan besar bakal menghadapi gugatan dari kubu Rudolf, tapi KPU tetap harus bisa memberi pemahaman yang utuh kepada publik bahwa keputusannya itu adalah benar untuk menjalankan peraturan, bukan pesanan pihak tertentu. Dan lebih penting lagi, KPU harus bisa menjawab tanda tanya publik terkait ketidakkonsistenan mereka soal keabsahan ijazah Rudolf.

Di sisi lain, tentunya menjadi tanda tanya pula, mungkinkah Rudolf memang tidak pernah tamat SMA? Sebagai seorang anak pengusaha yang kaya raya, rasanya tidak masuk akal jika Rudolf tak bisa menyelesaikan sekadar SMA. Ke sekolah mana pun, TD Pardede pasti sanggup menyekolahkan anaknya. Namun, kenapa pula Rudolf tidak pernah bisa menunjukkan keabsahan ijazahnya, sehingga sejak tahun 2003 lalu, persoalan ijazahnya ini terus saja menjadi komoditi publik? Jika memang ijazahnya itu benar ada, rasanya tidak mungkin pula Rudolf terus menerus membiarkan dirinya jadi sorotan publik.

Entahlah. Hanya, jangan sampai kasus Rudolf tersebut mencoreng nilai-nilai demokrasi di negeri ini. Dan lebih penting lagi, jangan sampai merembet ke sensitifitas SARA. Walau mungkin saat ini masih desas-desus dari mulut ke mulut, tapi itu tetap bisa menjadi pemantik api permusuhan yang berbahaya apabila tidak diredam sejak jauh-jauh hari.

Wahai KPU Medan, kalian telah mengambil keputusan, dan kalian pulalah yang harus memberi pemahaman yang utuh kepada masyarakat. Kalau mau berantam, biarlah kalian yang berantam, rakyat yang sudah susah ini jangan sampai terbawa-bawa!!!

Rahmad Nur Lubis
Wartawan Harian Waspada

* Tulisan ini merupakan opini pribadi, bukan kebijakan redaksional media tempat saya bekerja.

~ oleh rahmadlbs pada 19 Maret 2010.

Satu Tanggapan to “Rudolf, Dizalimi atau Memang Tak Berijazah?”

  1. aku aja yg jawab ya bg, meskipun mungkin abg udah tau jawabannya.. itung2 latihan jadi komisioner KPU, heheh..

    Pertama, syarat pencalonan serta proses verifikasin saat menjadi calon wakil gubernur dan DPD berbeda dengan syarat pencalonan menjadi kepala daerah dalam pilkada medan. Ketika jadi wakil gubernur meskipun sejumlah partai di dewan saat itu cukup kencang memerotesnya, namun karena persyaratan dan proses verifikasinya dapat dikompromikan maka lolos lah dia.

    Sedangkan saat menjadi calon DPD, persyaratan yang harus diserahkan hanya pendidikan terakhir. Karena itu Rudolf hanya menyerahkan ijazah S1 dgn titel drs. Lagi pula tidak ada pengaduan resmi saat itu soal ijazah SMA nya yang bermasalah.

    Nah, ketika mencalonkan diri di Pilkada Medan, syarat pendidikan yang harus dipenuhinya adalah ijazah setiap jenjang pendidikan. Karena itu dia harus melampirkan ijazah dari SD hingga SMA yang rata-rata hanya memakai surat keterangan. dalam verifikasi awal semuanya berlangsung mulus karena setiap klarifikasi yang dilakukan ke sejumlah instansi yang berwenang membenarkan adanya surat keterangan Rudolf tersebut. Karena itu dianggap lolos.

    Lalu muncul pengaduan masyarakat secara resmi oleh FUI yang membawa bukti bahwa surat keterangan yang dilampirkan Rudolf sudah ditarik oleh kepsek yang bersangkutan. Berdasarkan peraturan, KPU Medan harus memverifikasinya kembali dan ternyata pihak sekolah juga mengakui kalau surat pembatalan tersebut juga sah. Atas dasar itu KPU Medan berkonsultasi ke atasannya dan dianjurkan ke dinas pendidikan setempat (Sukabumi) untuk memverifikasi kembali apakah surat keterangan tersebut sah atau tidak. Dan ternyata Dinas Pendidikan Sukabumi mengatakan kalau surat keterangan Rudolf tak sah. Untuk itulah dibatalkan pencalonannya.

    Kedua, soal SP3 kasus Rudolf di kepolisian terjadi karena yang dilaporkan mengenai ijazah palsu. Sementara Rudolf tidak pernah menunjukkan ijazahnya baik yang asli maupun yang palsu. Dia hanya menyerahkan surat keterangan. Karena itu Rudolf tidak dapat dikenakan pasal pemalsuan ijazah. Beda kalau yang dilaporkan pemalsuan surat keterangan.😀
    Karena itu setiap wartawan selalu diingatkan oleh redaktur untuk tidak mempersoalkan ijazah Rudolf karena yang jadi persoalan adalah surat keterangannya.
    Untuk sementara itu dulu penjelasan dari apa yang saya ketahui, meskipun masih sekedar kulitnya saja. Nanti kalau sudah jadi komisioner betulan baru kita buka secara terang benderang.. heheh..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: