Bayar Gaji PNS atau Beli Klub Liverpool?

Pekan ini, saya merasa seperti seorang pejabat yang baru dilantik. Intensitas dering HP saya meningkat dibanding sebelum-sebelumnya. Bahkan, teman yang selama ini sudah hilang kontak, tiba-tiba nelpon saya.

Setelah berbasa-basi sebentar, di ujung telepon dia langsung menukik kepada pokok persoalan. “Gimana kira-kira kawan, ada nggak jalur kita untuk ngurus masuk CPNS ini?” tanyanya.

Waduh. Saya tak tahu mau berada di posisi mana. Di satu sisi, saya miris dengar pertanyaan teman itu. Masih bisa toh sogok menyogok masuk PNS? Bukankah (katanya) di era SBY ini tak boleh lagi KKN?

Tapi di sisi lain, ada sedikit kebanggaan juga. Ternyata, saya kini dianggap orang hebat yang bisa mengurus orang masuk CPNS (he..he..he..). Walau pada dasarnya, jelas saya tidak sanggup untuk itu. Untuk mengurus KTP saja saya kerap dipersulit, konon lagi mengurus orang masuk CPNS. Akhirnya, saya geli sendiri mendengar pertanyaan teman itu.

Baru saja lepas ‘kerja keras’ saya untuk meyakinkan teman itu, tiba-tiba nada dering SMS di handphone saya kembali berbunyi. “Friend, pantau dulu ah pnerimaan CPNS ini. Aq dngr clo-2 dah mulai brmain. Tarifnya smp 150 jt. Krn ktnya bnyk bpati yg lg ngumpulin duit utk modal pilkada. Ributi dululah di koran,” demikian bunyi SMS yang dikirimkan seorang teman yang tentu tak perlu saya tulis namanya.

Heran, teman saya itu bisa menulis SMS sedemikian ‘pedas’. Maklum, dia tergolong alergi politik dan tetek-bengek pemerintahan. Tapi mungkin, karena menyangkut nasibnya, membuat teman saya itu mau tak mau menjadi sedemikian perduli perkembangan politik dan pemberantasan korupsi. Lagi-lagi, saya harus menahan geli sendiri.

Pun begitu, mungkin teman saya luput perhatiannya dari pemberitaan yang sedang berkembang belakangan ini. Bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan ujian CPNS tahun ini, sepertinya akan melemah. Betapa tidak. KPK yang selama ini diandalkan untuk menakut-nakuti pejabat yang coba-coba bermain curang, kini malah lebih sibuk menyelamatkan dirinya dari rongrongan institusi lain yang merasa terusik.

Tapi, jika saya melanjutkan tulisan ini dengan tema yang berkaitan dengan tes CPNS, bukan berarti saya terikut dengan irama yang disebut teman saya tadi dalam SMS-nya. Saya tak mau berburuk sangka. Dan saya juga tak ingin melemahkan mentalnya dengan mengatakan bahwa peluang KKN di sini cukup terbuka lebar.

Saya juga tak mau terikut dengan gendang beberapa bupati/walikota yang enggan bekerja sama dengan USU untuk pembuatan dan pemeriksaan soal. Walau sesungguhnya, saya mencium aroma tidak sedap di balik kebijakan mereka tersebut.

Sudah menjadi rahasia umum, pelaksanaan ujian CPNS kerap dianggap sekadar formalitas belaka. Empat tahun lalu, pemerintah pusat coba membuat terobosan dengan mengadakan tes CPNS secara tersentralisasi. Semua kertas jawaban dikirim ke Jakarta dan diperiksa langsung oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya diberi kewenangan sebagai pelaksana, sedangkan kelulusan ditentukan pusat. Sayang, terobosan itu hanya berlangsung selama dua kali penerimaan CPNS. Padahal, berdasarkan yang saya tahu, memang banyak orang yang lulus murni saat itu, termasuk adik kandung saya sendiri.

Tragisnya, alasan pengembalian penentuan kelulusan CPNS ke daerah sebenarnya juga tidak masuk akal amat. Pertimbangannya, banyak kepala daerah yang keberatan dengan kebijakan tersebut. Mereka tetap ingin diberi peran untuk menentukan kelulusan CPNS di daerahnya dengan dua alasan pokok. Pertama, penggajian CPNS ke depannya merupakan tanggungan daerah. Dan yang kedua, untuk menghindarkan kecemburuan sosial.

Alasan pertama soal penggajian CPNS, masih dapat diterima akal. Dari sisi logika, jelas yang menggaji harus dilibatkan untuk menentukan orang yang bakal digaji. Namun, alasan kedua itu yang sungguh membuat akal sehat saya tidak bisa diajak berkrompomi.

Kecemburuan sosial? Ya, jargon putra daerah dan bukan putra daerah diangkat. Katanya, banyak orang di luar putra daerah yang lulus jadi CPNS di suatu daerah saat penentuan kelulusan berada di tangan pemerintah pusat.

Pertanyaannya, apa salahnya? Bukankah orang yang di luar putra daerah juga warga negara Indonesia? Lagipula, bukankah untuk menentukan seseorang putra daerah atau bukan, sangat dipengaruhi oleh unsur subjektifitas?

Penilaian soal putra daerah itu benar-benar sangat subjektif. Apakah Masniari Harahap dan Longgom Siahaan yang lahir dan besar di Jakarta masih layak disebut putra daerah Tapsel dan Tobasa? Apakah Turimin dan Suminah yang lahir dan besar di Kotanopan dan Barus tak termasuk putra daerah Madina dan Tapteng? Siapakah diantara mereka yang paling layak disebut putra daerah?

Hingga tulisan ini saya buat, saya belum tahu benar kriteria apa yang dipakai para bupati/walikota untuk menentukan seseorang putra daerah atau bukan.

Sudahlah, saya juga tak mau memikirkannya lagi. Toh, faktanya sekarang, teriakan para walikota/bupati itu sudah dipenuhi oleh pemerintah pusat. Mereka kini benar-benar diberi kebebasan, termasuk kebebasan kemana dibawa ribuan kertas ujian itu. Mau diperiksa di UI, USU, ITB, dan sebagainya, atau dibuang ke Sungai Deli, terserah. Orang Melayu bilang, lantaklah situ!

Biar begitu, saya ingin mengajak Anda (dan untung-untung ada bupati/walikota yang membaca tulisan ini) bicara soal kerugian negara yang ditimbulkan dari CPNS ini.

Tiap tahun PNS sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat terus bertambah. Sebagai catatan, tahun ini pemerintah akan menambah sekitar 325.000 PNS baru, dengan rincian 50.000 PNS untuk pusat, dan 275.000 sisanya daerah.

Tapi sadarkah kita, sebelum PNS tahun ini resmi diterima, berdasarkan berbagai penelitian, dari empat juta lebih PNS yang telah ada, hanya 60% yang bekerja efektif. Selebihnya, 40% makan gaji buta! (Business News English Edition 6791/6792/24-7-2002)

Berapa kerugian negara untuk menggaji PNS yang tak produktif ini? Mari kita hitung dari uang negara yang terserap untuk gaji dan tunjangan para PNS. Tahun ini, total belanja negara untuk membayar gaji PNS mencapai Rp143,8 triliun (pembiayaan APBN tahun ini sebesar Rp1.037 triliun). Nah, jika 40% makan gaji buta, maka artinya, Rp57,52 triliun uang rakyat hilang untuk menggaji pegawai yang tak jelas kerjanya.

Tentu itu bukan angka yang sedikit. Jika uang sejumlah itu digunakan untuk pengentasan kemiskinan tentu akan sangat bermanfaat, karena paling sedikit Rp400 miliar tiap bulan bisa dialokasikan untuk 29,99 juta jiwa orang miskin di negeri ini.

Atau jika ingin gaya-gayaan agar dikenal sebagai negara hebat di seluruh dunia, Indonesia bisa membeli sembilan tim sekelas Liverpool dari anggaran PNS yang makan gaji buta itu. Bayangkan, Nasser al-Kharafi, miliuner Kuwait telah menawar saham dominan Liverpool ‘hanya’ dengan harga Rp6,1 triliun. Konon, penawaran tersebut bakal disetujui oleh Tom Hicks dan George Gillet, dua konglomerat asal Amerika Serikat yang kini menjadi pemegang sahan dominan di klub berjuluk The Reds itu. Artinya, dengan angka tadi pemerintah Indonesia bisa membeli sembilan klub sepakbola sekelas Liverpool dan itupun masih tersisa sekitar Rp3 triliun lagi untuk belanja pemain. Hebat bukan?

Dengan demikian, jadi pertanyaan, berapa rupiah lagi uang negara dibuang-buang jika PNS yang masuk tahun ini ternyata makan gaji buta pula? Bukankah tidak makan gaji buta namanya kalau yang diterima adalah orang-orang bermodal uang dan koneksi, bukan otak?

Memiriskan memang jika tahun ini pemerintah kembali menambah PNS yang pada akhirnya hanya untuk membebani keuangan negara. Tanpa kerja, pakai baju dinas, duduk-duduk ngalor ngidul di kantin, lantas pulang. Ups, tapi itu masih lebih mending, soalnya ada juga PNS yang sudah seperti di atas, malah membebani pengeluaran listrik lagi karena kebiasaan main game dan facebook- an di komputer kantor.

Akh, menuliskannya saja sudah cukup membuat kepala pening. Alangkah malangnya negeri ini, punya banyak uang tapi tak efektif penggunaannya. Tragis! (***)

Salam saya,

Rahmad Nur Lubis
jurnalis

~ oleh rahmadlbs pada 26 Desember 2009.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: