Tak Semata Karena KPK, Pak Kapolri

polisi wanita

Kalau boleh jujur, saya sebenarnya malas menyikapi persoalan konflik antara KPK dengan Polri yang kini kerap terpampang di media cetak dan layar televisi kita. Saya tak mau dicap latah. Apalagi, saya hanya mengikuti perkembangannya dari media yang bisa saja bias.

Karena itu, saya tidak akan berbicara dari sisi yuridis. Sebab, terlalu naïf rasanya berbicara dari sisi hukum tanpa pemahaman latar belakang persoalan yang komplit.


Hanya saja, saya tertarik membuat tulisan ini setelah menyaksikan rapat kerja antara Komisi III DPR-RI dengan pejabat Polri yang berlangsung hingga tengah malam tadi. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap para wakil rakyat di Senayan, namun rapat kerja tadi malam hanya sedikit yang menyentuh ke pokok persoalan.

Para wakil rakyat kita lebih menjadikan rapat yang sebenarnya sangat penting itu menjadi ajang keahlian untuk berbicara lewat permainan intonasi dan mimik wajah. Menyaksikan rapat tersebut hanya bisa mengingatkan saya pada materi cara orasi yang saya dapatkan di pelatihan HMI waktu saya kuliah dulu.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan anggota Komisi III DPR RI tersebut juga bukanlah hal baru. Para wartawan sebelumnya telah menanyakan hal itu berkali-kali kepada Kapolri dan Kadiv Humas Polri; mulai dari bukti awal keterlibatan Bibit-Chandra dalam dugaan pemerasan terhadap Anggoro, kepergian Kabareskrim Mabes Polri Susno Duadji menemui Anggoro ke Singapura, surat Susno kepada petinggi Bank Century untuk mencairkan dana Budi Sampoerna yang tersimpan di Bank tersebut, sampai alasan penangkapan Bibit-Chandra dan rekaman hasil sadapan KPK terhadap telepon Anggodo yang selama ini dijadikan bukti kuat bagi beberapa pihak untuk menjustifikasi bahwa memang telah ada pengkriminalisasian terhadap KPK.

Tidak ada yang baru dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan hasilnya pun jelas, tidak ada yang baru pula dari penjelasan-penjelasan Kapolri. Alhasil, penyelesaian secara utuh dari persoalan yang melatarbelakangi munculnya kritikan tajam terhadap pihak kepolisian ketika berhadapan dengan lembaga KPK menjadi tidak tersentuh. Karena selebihnya, rapat yang berlangsung hingga berjam-jam itu berisikan dukungan-dukungan dewan terhadap Polri untuk tetap berjuang menegakkan hukum. Hmm… pernyataan yang tentunya sudah teramat ‘pasaran’.

***

Sejatinya, ada satu pertanyaan mendasar yang luput dari perhatian anggota dewan kita yang terhormat tersebut. Yaitu, kenapa dalam konflik KPK dengan Polri ini banyak kalangan masyarakat yang lebih cenderung menyalahkan Polri?

Jumlah pengguna grup dukungan terhadap Bibit dan Chandra di Facebook, bisa dijadikan salah satu barometer. Hanya dua pekan setelah grup tersebut diluncurkan, hampir 1 juta orang telah menjadi anggotanya yang terang-terangan menyatakan dukungan terhadap KPK. Bahkan, dalam ratusan ribu komen yang muncul di grup, sebagian besar bernada menghujat Polri dan menempatkan institusi tersebut dalam posisi yang bersalah.

Pertanyaannya, benarkah di antara ratusan ribu orang itu telah mengkaji secara utuh latar belakang yuridis konflik antara KPK dan Polri ini? Sekuat apa mereka memiliki keyakinan bahwa Polri memang tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menahan Bibit dan Chandra? Dan lebih mendasar lagi, sekuat apa bukti-bukti yang mereka pegang sehingga mereka seakan begitu hakkul yakin bahwa Bibit dan Chandra benar-benar tak pernah menerima suap dari Anggoro sebagaimana dituduhkan polisi?

Saya kira hanya sedikit dari kita yang benar-benar menguasai pokok persoalan sebenarnya. Bahkan, saya juga yakin, hanya sedikit dari kita yang mau mengubah pendirian kita yang menganggap polisi tidak punya bukti kuat untuk mengusut Bibit dan Chandra, kendati Kapolri telah membeberkan panjang lebar bukti permulaan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk pengakuan Kapolri bahwa mereka telah memiliki bukti adanya aliran dana dari Ali Muladi ke rekening milik Bibit dan Chandra.

Apapun penjelasan Kapolri, dan sepanjang apapun durasinya, saya yakin masih tetap banyak anggota masyarakat yang tetap menyalahkan Polri. Kenapa begitu?

Jawaban dari semua itu sebenarnya cukup sederhana; sebagian masyarakat kita sudah kadung apriori terhadap yang namanya polisi. Itu suatu fakta yang tidak bisa kita nafikan. Jadi kalau boleh jujur, dalam kasus ini, masyarakat membela KPK bukanlah semata karena mereka memahami sisi yuridis bahwa KPK memang benar, tapi lebih sebagai penyaluran kekesalan dan protes ‘subtitusi’ atas perlakuan oknum-oknum polisi yang selama ini dirasa melukai rasa keadilan mereka.

Adalah suatu fakta jika masyarakat masih kerap menemukan adanya anggota polisi yang bertingkah seperti warga negara kelas satu. Main pukul, main bentak, bahkan tanpa merasa berdosa patentengan menunjukkan pistol terselip di pinggangnya. Padahal, saat itu tidak ada sama sekali situasi genting yang mengharuskan dia menunjukkan pistol tersebut.

Bagi kita yang sering wara-wiri di dunia hiburan malam, mungkin bukan sekali dua kali kita melihat oknum polisi yang berlagak seperti pendekar. Minta dilayani dan diperlakukan lebih baik dari pengunjung lainnya. Jika tidak, oknum ini tidak segan-segan untuk membentak, atau bahkan memukul siapapun yang mengurangi hak keistimewaannya di sana. Teman saya pernah menjadi korban dalam kasus seperti ini saat berkaraoke di salah satu tempat hiburan di Padangsidimpuan.

Maka tak heran, banyak orang yang menghindari tempat hiburan malam yang diketahui kerap menjadi tempat mangkal oknum. “Akh, payah nanti. Gara-gara mata benjol jidat awak,” begitu ucapan yang kerap saya dengar dari teman-teman penikmat dunia hiburan malam.

Sederhananya, sikap mentang-mentang dan sok jago, masih mudah kita pergoki, terutama di kalangan polisi muda yang berpangkat rendah. Gaya gagah-gagahan ini kemudian menjadikan polisi bukannya melindungi dan mengayomi, tapi justru mengancam warga. Kita senantiasa prihatin melihat fakta banyak polisi yang harus terluka atau terbunuh ketika memburu penjahat. Tetapi, kita juga tidak rela kalau mereka serampangan menggunakan pentungan dan pistolnya untuk menyakiti warga.

Begitu pula di jalanan. Sudah menjadi pembicaraan umum bagaimana prilaku sebagian oknum polisi kita di jalan raya. Bukan cerita baru lagi kalau kita mendengar ada oknum polisi yang melakukan penangkapan di jalan raya, namun ujung-ujungnya (tanpa malu) meminta sekadar uang rokok.

Silahkan tanyakan kepada pengemudi taksi, truk atau bus antarkota antarpropinsi, atau paling tidak bagi mereka yang biasa melintasi jalan Medan-Banda Aceh, Medan-Padang, dan Medan Pekanbaru. Merupakan pemandangan biasa bagi mereka ketika ada oknum-oknum polisi yang meminta uang di jalanan. Dan gawatnya, ‘arisan’ ini kerap dilakukan tengah malam di lokasi yang tidak jauh dari kantor polsek setempat.

Citra kepolisian semakin tercoreng akibat ulah oknum ini. Sebab, untuk ‘arisan’ itu, para sopir cukup mengeluarkan seribu rupiah dan langsung melengos begitu saja. “Biarlah, itung-itung amal,” begitu kerap saya dengar ucapan si sopir taksi setelah menyerahkan uang tersebut. Sementara kami para penumpang hanya bisa menghela nafas panjang sambil geleng-geleng kepala melihat kejadian itu.

Itu baru di level bawahan. Di level petinggi, bukan cerita baru pula jika banyak orang mengatakan kongkalikong seperti sudah menjadi sarapan. Pengusaha dan orang berduit ditengarai mendapat banyak kemudahan atas kongkalikong dengan oknum petinggi kepolisian di berbagai tingkatan ini.

Tragisnya, hanya sedikit dari masyarakat kita yang berani mempersoalkannya, apalagi sampai mengadu ke Provost. Sebabnya sangat sederhana pula; mereka enggan menambah kerjaan dan enggan menjadi pihak yang malah dipermasalahkan.

Pertimbangan yang tentu saja cukup beralasan. Sebab sudah menjadi rahasia umum, institusi-institusi penegak hukum biasa membela mati-matian anggotanya yang bersalah, demi menjaga nama baik lembaga. Dan, impunitas atau pembelaan itu, tidak jarang harus dilakukan dengan memutarbalikkan fakta.

***

Sejatinya, pihak kepolisian secara institusi telah melakukan upaya untuk memperbaiki citra. Lihat saja di setiap kantor polisi. Tulisan “Polisi adalah pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat” sudah dipampang besar-besar. Tujuannya jelas, agar anggota polisi yang bertugas di situ senantiasa diingatkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Harus diakui, pembenahan kepolisian yang dilakukan sejak delapan tahun lalu, sudah tampak hasilnya. Pada masa lalu, polisi yang terbukti melanggar hukum hanya dijatuhi hukuman administratif, semisal skorsing atau penurunan pangkat. Malah, pelanggaran pidana yang melibatkan polisi, sering tidak jelas penyelesaiannya. Tetapi belakangan, sudah banyak polisi dipecat lantaran melawan hukum.

Tidak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu lima bulan saja (Januari-Mei 2009), tercatat sudah 169 anggota polisi yang diberhentikan tidak dengan hormat (Kompas, 17 Juli 2009). Ini perkembangan menggembirakan menyangkut kecenderungan perubahan paradigma polisi.

Namun, tentunya masih butuh upaya lebih keras lagi untuk memperbaiki citra kepolisian ini. Karena setelah resmi disapih dari TNI, polisi harusnya punya cara berpikir baru dalam tugas pengabdiannya. Paradigma Polri sebagai alat penguasa yang sangar dan siap tempur sudah saatnya digeser menjadi pengabdi kepentingan masyarakat. Polisi harus mengubah penampilannya dari wajah kaku menjadi luwes, dari berlagak jagoan menjadi ramah, murah senyum dan siap sedia melayani.

***

Dengan demikian, menyikapi hujatan terhadap lembaga kepolisian akhir-akhir ini, tidak cukup dengan penjelasan panjang lebar soal penanganan kasus KPK yang sedang ditanganinya. Biarlah polisi melanjutkan proses hukumnya dan membuktikannya di persidangan nanti.

Namun, yang lebih penting harus dilakukan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Daruri dan seluruh jajaranya adalah perbaikan pola relasi dan interaksi antara polisi dan masyarakat. Trauma dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sosok polisi karena pengalaman gelap masa lalu, harus secepatnya disembuhkan. Dan itu tentu tidak bisa dilakukan oleh polisi yang arogan, angkuh dan sok hebat. Tidak pula bisa dilakukan oleh petinggi polisi yang membela bawahannya secara membabi buta.

Serahkanlah tugas perbaikan citra kepolisian ini kepada anggota polisi yang bermoral, punya integritas dan punya sense of interest terhadap masyarakat. Wajib dipercaya, masih banyak orang bermoral dan punya integritas tinggi di kepolisian. Kepada orang-orang inilah kita menyandarkan pembenahan institusi yang punya peran vital dalam mengamankan, menertibkan, mengayomi dan melindungi masyarakat ini.

Akhir kata, kita berharap, polisi segera menghapus coreng hitam yang mengotori wajahnya. Upaya memperbaiki citra buruk polisi di mata masyarakat merupakan suatu kerja yang harus terus menerus dan kontinu. Dalam konteks ini, tentu saja, dibutuhkan kemauan kuat untuk berani membersihkan lembaga ini dari orang-orang yang tidak pantas menjadi penegak hukum. (***)

Salam saya,

Rahmad Nur H Lubis
Jurnalis, alumnus FH USU

~ oleh rahmadlbs pada 5 November 2009.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: