Lepas Helm, Kau Kupenjara!

Seringkah Anda patentengan naik sepeda motor tanpa helm? Mulai sekarang, kebiasaan buruk itu sebaiknya pelan-pelan Anda kurangi. Jika tidak, siap-siap sajalah mendekam di balik jeruji besi paling tidak selama sebulan hanya karena persoalan helm. Alamak!!

Itulah yang termaktub jelas dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Undang-Undang yang menggantikan UU Nomor 14 tahun 1992 ini sudah ditandatangani Presiden SBY pada tanggal 22 Juni 2009 lalu. Artinya, UU yang terdiri dari 326 pasal ini sudah bisa diberlakukan karena telah dimaktubkan dalam lembaran negara dan dianggap semua warga telah mengetahuinya.

Pagi ini, saya tersentak membaca pasal demi pasal undang-undang tersebut. Tiba-tiba saya teringat dengan istilah kriminalisasi KPK yang belakangan ini kerap menghiasi halaman surat kabar. Kini, ternyata bukan KPK saja yang terancam dikriminalisasi, tapi juga Anda yang kerap wara-wiri di jalanan.

13344_1232048034548_1029561114_758079_1353359_n

Ya, kini Anda dan saya terancam dikriminalisasi ketika berkendaraan. Betapa tidak, beberapa pelanggaran lalu lintas yang mungkin saja Anda lakukan, baik secara sengaja atau tidak, dalam sekejap bisa mengantar Anda ke dalam hotel prodeo.

Tidak cukup karena persoalan helm. Beberapa pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan lainnya juga bisa membuat Anda masuk penjara. Terus terang, saya bergidik membaca pasal demi pasalnya.

Lihat saja bunyi pasal Pasal 281. Di sana tegas-tegas dinyatakan apabila pengendara kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) bisa dikenakan denda paling banyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah) atau dipidana kurungan paling lama 4 bulan. Wow, sekali lagi, 4 bulan wak…

Begitu pula jika Anda lupa membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 288, Anda bisa dikurung selama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), tanpa pertimbangan apakah Anda benar-benar kelupaan membawanya atau memang Anda tidak memiliki STNK.

Bagaimana jika kendaraan Anda tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban? Hmm.. siap-siap pula Anda menjalani hukuman kurungan paling lama 1 bulan atau membayar denda denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 285.

Satu lagi, jika selama ini Anda kerap mematikan lampu sepeda motor Anda saat berkendaraan di siang hari, maka siap-siap pulalah untuk menjalani hukuman kurungan selama 15 hari. Sebab dalam pasal 293 disebutkan dengan tegas, pengendara motor yang tidak menyalakan lampu utama di siang hari dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100.000.

Lebih gawat lagi kalau Anda tidak menghidupkan lampu kendaraan di malam hari. Anda bisa dikenakan pidana kurungan paling lama sebulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terlepas dari apakah lampu kendaraan Anda tiba-tiba mati di tengah jalan.

Yang menjadi tanda tanya, dalam aturan pasal-pasal UU Lalu Lintas yang baru tersebut sama sekali tidak mengenal alasan pemaaf. Padahal, dalam teori-teori hukum yang saya pelajari bertahun-tahun di Fakultas Hukum USU, penerapan hukum tetap harus mengedepankan kemaslahatan dan pembinaan. Karena itu, dalam aturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) digariskan pasal-pasal alasan pemaaf bagi seorang pelaku tindak kejahatan.

Alasan pemaaf dalam KUHP itu terdiri dari dua garis besar, yaitu alasan penghapus pidana yang berlaku umum untuk setiap tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44, 48–51 KUHP. Selain itu, ada alasan penghapus pidana yang berlaku hanya untuk tindak pidana tertentu, misalnya pasal 122, 221 ayat (2), 261, 310, dan 367 ayat (1) KUHP.

Di luar itu, dikenal pula beberapa alasan penghapus pidana yang diatur di luar KUHP. Diantaranya hak mendidik dari orang tua, izin dari orang yang dirugikan, hak jabatan dari dokter (gigi), mewakili urusan orang lain, tidak adanya melawan hukum materiil, dan tidak adanya kesalahan sama sekali.

Namun, dalam UU Lalu Lintas yang baru ini, saya sama sekali tak melihat ada pasal-pasal yang mengatur alasan-alasan pemaaf. Jadi, Anda sama sekali tidak dibuka peluang untuk mencari pembenaran. Misalkan saja, kelupaan bawa SIM atau STNK. Padahal seyogyanya, SIM dan STNK harus dipandang sebagai esensi administrasi yang apabila telah berhasil ditunjukkan, maka akan menghapuskan pidana penjara bagi pelakunya dan pemberlakuan denda yang tidak sama.

Namun, setelah saya telusuri pasal demi pasal, di sana tidak ada dijelaskan bagaimana ketentuan jika SIM dan STNK si pengendara memang ada, tapi dia kelupaan membawanya. Apakah si pengendara yang demikian bisa dipidana juga? Bukankah seharusnya cukup kendaraan saja yang ditahan dan begitu si pengendara bisa menunjukkan SIM dan STNK di kantor polisi, maka dia cukup dikenakan denda?

Terlepas dari itu, menilik ancaman-ancaman hukuman yang demikian ngeri itu, satu pertanyaan besar di benak saya; sudahkah ini diimbangi dengan perbaikan mental aparat kepolisian yang akan menjadi eksekutornya di lapangan?

Harus diakui, sebagian oknum polisi kita masih lebih gemar mencari-cari kesalahan ketimbang melihat esensi suatu peraturan. Sudahkah pembuat UU ini telah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan adanya oknum polisi nakal yang lebih mengesankan mencari-cari kesalahan?

Hal tersebut memang telah diantisipasi dengan ketentuan bahwa polisi harus memasang plakat adanya pemberitahuan razia lalu lintas di satu tempat. Tujuannya, agar tak sembarangan oknum polisi bisa melakukan penangkapan di jalan raya. Makanya dalam berbagai razia, polisi kerap memakai sandi-sandi tertentu, seperti Operasi Zebra, Operasi Tertib, Operasi Ketupat, dan lain sebagainya.

Namun faktanya, benarkah itu telah dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen? Jika ditanyakan kepada pengendara yang sering wara-wiri di jalanan kota ini, mungkin, banyak yang mengaku tak jarang merasa terjebak oleh oknum polisi. Tiba-tiba saja muncul dari simpang jalan, lantas menyetop kendaraan lalu menanyakan STNK dan SIM.

Di satu sisi ada baiknya, sebab bisa saja dengan cara ini seorang pencuri sepeda motor ketangkap. Tapi, tindakan ini tetap saja tak bisa dibenarkan. Bukan saja efektifitasnya yang tergolong rendah karena unsur ‘damai’ lebih mengemuka, namun karena hukum memang tak membenarkan cara-cara seperti itu.

Nah, yang menggelitik, bukankah dengan ancaman-ancaman yang super duper membuat jiper itu, tidak membuka peluang munculnya oknum polisi nakal untuk meminta uang ‘damai’ lebih besar?

Selain itu, saya menggarisbawahi satu hal pula dalam UU ini, yaitu tidak adanya aturan tegas tentang biaya-biaya pembuatan administrasi untuk kendaraan maupun pengendara. Jadi, kita tidak akan tahu pasti berapa sebenarnya biaya mengurus SIM dan STNK karena dalam UU ini disebutkan ketentuan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Padahal, seharusnya ketentuan mengenai tarif ini ditegaskan saja dalam sebuah Undang-undang agar daya tembusnya ke masyarakat bisa lebih kuat. Sebab, jika hanya diatur dalam peraturan kepolisian yang cenderung bersifat intern, maka tarif-tarif tersebut akan selamanya menjadi abu-abu alias tidak transparan.

Terlepas dari itu, saya tetap mencatat suatu terobosan besar yang bernada positif dari UU ini. Yaitu, ancaman bagi penyelenggara yang tidak memperbaiki jalan rusak.

Dalam Pasal 273 disebutkan setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana penjara paling lama 6 bulan dan denda Rp12 juta. Jika luka berat dipidana 1 tahun dan denda Rp20 juta. Jika sampai ada korban mati akibat jalan rusak itu, maka penyelenggara dapat dipidana paling lama 5 tahun dan denda Rp120 juta.

Jika menilik kepada ketentuan pasal ini, maka pemerintah yang membiarkan terjadinya kerusakan jalan sehingga menimbulkan korban dapat dipidana atau dijatuhi denda. Jika sudah begini, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa tidak dikenal alasan pemaaf dalam UU ini, tentunya tidak ada lagi alasan keterbatasan anggaran untuk memperbaiki jalan-jalan rusak yang bertebaran di sepanjang kota Medan!

Namun, bukankah biasanya hukum hanya berlaku untuk orang kecil, bukan untuk para petinggi?

Salam saya,

Rahmad Nur Lubis
Mantan pembalap..

~ oleh rahmadlbs pada 5 November 2009.

2 Tanggapan to “Lepas Helm, Kau Kupenjara!”

  1. Sbnarx mau tnya nch, apa bleh opnum polisi men_stop kndaraan yg pgendarax tdk mmkai helm?
    Lalu brtnya apa mempunyai sim n stnk,,
    n mematok hrga untk dmai d lpangan..
    Apa t bleh d lakukan? Thanks before🙂

  2. baru aja hari ini gua kena, pertama lewat di stop`in dan liat surat2 lengkap, lolos !! balik lagi terus di stop`in lagi,, doipermasalahkan knalpot, emang ada undang2nya??

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: