Saya Bangga Jadi Wartawan!

Profesi wartawan, agaknya, tak ada duanya di muka bumi ini. Para wartawan dibutuhkan, disanjung, sekaligus dibenci anggota masyarakat. Setiap bangun pagi sebelum memulai aktivitasnya, sebagian besar anggota masyarakat ‘berjumpa’ dulu dengan wartawan melalui media massa, baik itu koran, televisi, portal berita di internet maupun radio.

Karena itu, wartawan, disadari atau tidak, adalah teman dan sahabat paling dekat bagi banyak orang. Bahkan, melebihi kedekatan hubungan dengan istri atau keluarga mereka sendiri. Banyak orang bisa berhari-hari tak berjumpa dengan keluarga, tetapi sulit bagi mereka untuk tak bertemu koran, televisi, portal internet atau radio.

Mungkin, karena kedekatan itu pula, wartawan dibutuhkan sekaligus dibenci. Tak seorang pun tokoh, baik tokoh pemerintahan, tokoh politik, pengusaha, maupun profesi, apalagi artis, yang tak dibesarkan oleh wartawan. Karena wartawanlah mereka dikenal, dan bersamaan dengan itu mereka bisa meraup berbagai kesempatan, termasuk materi. Wartawan bisa mengangkat orang yang sebelumnya tak dikenal ke langit, dan suatu ketika bisa pula membantingnya ke bumi.

Mungkin, karena itu pula banyak tokoh yang terkena masalah takut kepada wartawan. Walau banyak pula rekan wartawan yang mengejarnya dengan cara berlebihan, sehingga menjengkelkan si narasumber.

Tapi di sisi lain, sebagaimana layaknya manusia, banyak di antara tokoh yang sudah melejit lupa akan jasa wartawan. Ketika dia sudah menjadi orang terkenal dan diburu banyak wartawan, banyak tokoh, termasuk artis, mulai tak menganggap lagi si wartawan. Bahkan, mereka merasa terganggu dan sebagian berbalik membenci.

Pola yang sama juga terjadi di antara tokoh politik dan aparat pemerintah. Hampir semua kegiatan pemerintah bisa sampai ke masyarakat berkat ‘jasa’ wartawan, termasuk kegiatan penegakan hukum.

Sebagai wartawan, tak terhitung berapa kali saya dengan suka rela memberitakan siaran pers pejabat atau pesan-pesan mereka di media tempat saya bekerja. Tak terhitung pula berapa kali saya memberitakan kegiatan projustisia aparat, baik itu kepolisian maupun kejaksaan, mulai dari tahap penyelidikan suatu kasus hingga pemeriksaan di pengadilan.

Saya sadar benar, banyak di antara berita itu, khususnya yang masih dalam tahap penyelidikan, dilansir oleh petinggi-petinggi kejaksaan dan kepolisian semata untuk membentuk opini publik. Setelah itu, mereka melakukan operasi penegakan hukum, sehingga tidak mendapat resistensi lagi dari masyarakat.

Uniknya, sering wartawan memuat hal tersebut di media tempatnya bekerja tanpa mereka sadar apa rencana aparat itu nantinya. Bagi wartawan yang tak kritis, semua informasi itu merupakan bahan menarik untuk diterbitkan di medianya, sehingga tanpa berpikir lagi langsung saja menyajikan informasi tersebut. Padahal, selain berpegang pada asas praduga tak bersalah, wartawan juga perlu punya ‘praduga bersalah’, terutama terhadap narasumber-narasumbernya.

Berdasarkan hal-hal di atas, terasa berlebihan jika seorang wartawan harus dibunuh semata gara-gara pemberitaannya. Kasus terkini dialami AA Narendra Prabangsa, wartawan Radar Bali, yang tewas (diduga) dibunuh oleh petinggi-petinggi di Kabupaten Bangli, Bali. Tidak tanggung-tanggung kegeraman di pembunuh itu kepada si oknum wartawan, sampai-sampai, mayatnya pun dibuang ke Pantai Padangbai, Kabupaten Karangasem, Bali.

Tragisnya, berdasarkan keterangan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali Irjen Pol T Ashikin Husein, motif pembunuhan tersebut berlatar belakang sakit hati terkait berita yang ditulis korban di harian Radar Bali yang secara gamblang menyoroti kasus penyimpangan sejumlah proyek di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangli. Hal itu terungkap setidaknya berdasarkan keterangan tujuh tersangka yang sudah ditangkap polisi, salah satunya adik kandung Bupati Bangli I Nengah Arnama yang dalam kasus ini ditengarai sebagai aktor intelektual.

Sesungguhnya, ini merupakan aksi kekerasan yang kesekian kali diterima oleh seorang wartawan dalam menjalankan tugasnya. Tak hanya dalam kasus di Bali ini, dalam banyak kasus, wartawan memang sering menjadi kambing hitam dan dianggap sebagai ‘perusak’ ketika berita suatu kebobrokan menyeruak ke tengah masyarakat.

Dan, seperti biasa, pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan itu senantiasa berlindung di balik asas praduga tak bersalah untuk melegalkan aksi kekerasan yang dilakukannya. Padahal, menurut saya, wartawan memang harus menghormati asas itu dalam pemberitaannya, tapi sesungguhnya asas itu dibuat oleh pembuat undang-undang lebih ditujukan kepada penegak hukum sendiri, agar mereka tak berlebihan dan menghalalkan segala cara ketika memeriksa seorang tersangka.

Untuk wartawan, asas itu diperlukan sebagai rem agar berita yang dimuat tetap proporsional, kendati menyangkut kejahatan dan penjahat. Yang jadi pertanyaan, haruskah wartawan tak memberitakan suatu kasus dugaan korupsi yang nyata-nyata dia lihat di depan mata kepalanya sendiri, hanya karena yang diduga korupsi itu tak mau mengakui dirinya korupsi?

Haruskah wartawan menyimpan saja data-data korupsi yang dia miliki, hanya semata karena petugas kepolisian dan kejaksaan tidak melakukan pengusutan? Jika memang harus seperti itu, rasanya tidak akan pernah terkuak kasus Watergate yang sempat mengguncangkan Amerika Serikat dan membuat Presiden Nixon hengkang dari kursi jabatannya. Sebab, kasus itu justru bisa terungkap lewat pemberitaan wartawan Washington Times, sedangkan senat dan kejaksaan masih lelap dalam tidurnya.

Kembali ke soal pembunuhan wartawan di Bali. Salahkah si wartawan yang memberitakan dugaan penyelewengan proyek yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah, apapun motivasi munculnya pemberitaan itu? Kalau berita perselingkuhan Antasari Azhar hanya menyangkut kepentingan keluarga almarhum Nasruddin, berita penyelewengan proyek benar-benar menyangkut kepentingan masyakat.

Namun, harus diakui, pasca-penghapusan pemberlakuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), membuka peluang bagi setiap orang, tak perduli dia bermodal besar atau hanya bermodal dengkul, untuk membuka media pemberitaan. Tragisnya, banyak di antaranya yang tak sanggup memberikan gaji yang memadai buat wartawannya. Sehingga, wartawannya harus berprilaku nakal di lapangan.

Walau begitu, harus dipahami pula, kondisi itu bisa muncul tak lepas dari masih bobroknya birokrasi kita juga. Sungguh tidak logis, jika ada seorang pejabat mau jor-joran memberikan sejumlah uang kepada oknum wartawan, apabila si pejabat itu sendiri tidak bergelimang masalah. Kalaupun ada, dan biasanya dengan jargon persahabatan, tentu bukan sesuatu yang mengikat untuk tidak memberitakan sesuatu.

Dengan demikian, prilaku kekerasan terhadap wartawan, apapun alasannya, hanya akan dilakukan oleh orang yang benar-benar bergelimang dosa. Tidak bisa tidak, hukum harus ditegakkan dalam hal ini. Penyelesaian jalur damai, sebagaimana yang kerap terjadi, sudah saatnya ditinggalkan. Sebab, dengan penyelesaian seperti itu justru tidak menyelesaikan masalah. Bahkan, bisa dikatakan menjadi suatu alasan pemudah bagi orang untuk melakukan tindakan yang sama.

Jika bukan karena wartawan, bisa jadi kita tidak pernah tahu apa kejadian yang menimpa tetangga kita. Jika bukan karena wartawan, kita tidak akan pernah tahu bahwa kondisi suatu daerah benar-benar butuh bantuan. Jika tanpa wartawan, kita tidak akan pernah tahu bahwa pajak yang kita bayar ternyata ditelan oleh beberapa oknum pejabat.

Wartawan adalah cermin dari kehidupan. Lantas, haruskah karena wajah kita yang ‘buruk’, cermin itu harus dibelah pula?

Rahmad Nur Lubis
(Wartawan Seputar Indonesia paling manis.. hehe..)

~ oleh rahmadlbs pada 1 Juni 2009.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: