Dicari: PNS Berotak!

Pekan ini, saya merasa seperti seorang pejabat yang baru dilantik. Intensitas dering HP saya meningkat dibanding sebelum-sebelumnya. Bahkan, teman yang selama ini sudah hilang kontak, tiba-tiba nelpon saya.

Setelah berbasa-basi sebentar, di ujung telepon dia langsung menukik kepada pokok persoalan. “Gimana kira-kira kawan, ada nggak jalur kita untuk ngurus masuk CPNS ini?” tanyanya.

Waduh. Saya tak tahu mau berada di posisi mana. Di satu sisi, saya miris dengar pertanyaan teman itu. Masih bisa toh sogok menyogok masuk PNS? Bukankah katanya sudah zaman reformasi yang tak boleh lagi KKN?

Tapi, di sisi lain, ada sedikit kebanggaan juga. Ternyata, saya kini dianggap orang hebat yang bisa mengurus orang masuk CPNS (he..he..he..). Walau pada dasarnya, jelas saya tidak berani jamin untuk itu. Wong untuk ngurus KTP aja saya kerap dipersulit, konon lagi ngurus orang masuk CPNS.

Akhirnya, saya geli sendiri mendengar pertanyaan teman itu.

Baru saja lepas ‘kerja keras’ saya untuk meyakinkan teman itu, tiba-tiba nada dering SMS di handphone saya kembali berbunyi. “Friend, pantau dulu ah pnerimaan CPNS ini. Aq dngr clo-2 dah mulai brmain. Tarifnya smp 100 jt. Krn ktnya bnyk bpati yg lg ngumpulin duit utk gnti modal pilkada. Ributi dululah di koran, biar ditangkapi KPK,” demikian bunyi SMS yang dikirimkan seorang teman yang tentu tak perlu saya tulis namanya.

Heran, teman saya itu bisa menulis SMS sedemikian ‘pedas’. Maklum, dia tergolong alergi politik dan tetek-bengek pemerintahan. Tapi mungkin, karena menyangkut nasibnya, membuat teman saya itu mau tak mau menjadi sedemikian perduli perkembangan politik dan pemberantasan korupsi. Lagi-lagi, saya harus menahan geli sendiri.

Tapi, jika saya melanjutkan tulisan ini dengan tema yang berkaitan seperti yang disampaikan teman-teman itu, bukan berarti saya terikut dengan irama yang disebut teman saya tadi dalam SMS-nya. Saya tak mau berburuk sangka.

Saya juga tak mau terikut dengan gendang beberapa bupati/walikota yang enggan bekerja sama dengan USU untuk pembuatan dan pemeriksaan soal. Walau sesungguhnya, saya mencium aroma tidak sedap di balik kebijakan mereka tersebut.

Betapa tidak. Sudah menjadi rahasia umum, pelaksanaan ujian CPNS tak lebih dari sekadar formalitas belaka. Empat tahun lalu, pemerintah pusat coba membuat terobosan dengan mengadakan tes CPNS secara tersentralisasi. Semua kertas jawaban dikirim ke Jakarta dan diperiksa langsung oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya diberi kewenangan sebagai pelaksana, sedangkan kelulusan ditentukan pusat.

Sayang, terobosan itu hanya berlangsung selama dua kali penerimaan CPNS. Padahal, berdasarkan yang saya tahu, memang banyak orang yang lulus murni saat itu, termasuk Adik kandung saya sendiri.

Tragisnya, alasan pengembalian penentuan kelulusan CPNS ke daerah sebenarnya juga tidak masuk akal amat. Pertimbangannya, banyak kepala daerah yang keberatan dengan kebijakan tersebut. Mereka tetap ingin diberi peran untuk menentukan kelulusan CPNS di daerahnya dengan alasan penggajian CPNS tersebut merupakan tanggungan daerah dan untuk menghindarkan kecemburuan sosial.

Alasan pertama soal penggajian CPNS, masih dapat sedikit diterima akal. Dari sisi logika, jelas yang menggaji harus dilibatkan untuk menentukan orang yang bakal digaji. Namun, alasan kedua itu yang sungguh membuat akal sehat saya tidak bisa diajak berkrompomi.

Kecemburuan sosial? Ya, jargon putra daerah dan bukan putra daerah diangkat. Katanya, banyak orang di luar putra daerah yang lulus jadi CPNS di suatu daerah saat penentuan kelulusan berada di tangan pemerintah pusat.

Pertanyaannya, apa sih salahnya? Bukankah orang yang di luar putra daerah juga warga negara Indonesia? Lagipula, bukankah untuk menentukan seseorang putra daerah atau bukan, sangat dipengaruhi oleh unsur subjektifitas?

Penilaian soal putra daerah itu benar-benar sangat subjektif. Apakah Masniari Harahap dan Longgom Siahaan yang lahir dan besar di Jakarta masih layak disebut putra daerah Tapsel dan Tobasa? Apakah Turimin dan Suminah yang lahir dan besar di Kotanopan dan Barus tak termasuk putra daerah Madina dan Tapteng? Siapakah diantara mereka yang paling layak disebut putra daerah?

Hingga tulisan ini saya buat, saya belum tahu benar kriteria apa yang dipakai para bupati/walikota untuk menentukan seseorang putra daerah atau bukan.

Sudahlah, saya juga tak mau memikirkannya lagi. Toh, faktanya sekarang, teriakan para walikota/bupati itu sudah dipenuhi oleh pemerintah pusat. Mereka kini benar-benar diberi kebebasan, termasuk kebebasan kemana dibawa ribuan kertas ujian itu. Mau diperiksa di UI, USU, ITB, dan sebagainya, atau dibuang ke Sungai Deli, terserah. Orang Melayu bilang, lantaklah situ!

Biar begitu, saya ingin mengajak Anda (dan untung-untung ada bupati/walikota yang membaca tulisan ini) bicara soal kerugian negara yang ditimbulkan dari CPNS ini. Tiap tahun PNS sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat terus bertambah. Tapi sadarkah kita, sebelum PNS tahun ini resmi diterima, berdasarkan berbagai penelitian, dari empat juta lebih PNS yang telah ada, hanya 60% yang bekerja efektif. Selebihnya, 40% makan gaji buta!

Berapa kerugian negara untuk menggaji PNS yang tak produktif ini? Mari kita hitung dari uang negara yang terserap untuk gaji dan honor para PNS setiap tahun yang mencapai Rp84 triliun (APBN tahun ini saja hanya Rp647 triliun). Nah, jika 40% makan gaji buta, maka artinya, Rp33,6 triliun uang rakyat setiap tahun hilang untuk menggaji pegawai yang tak jelas kerjanya.

Itu belum cukup. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Taufiq Effendi, beberapa waktu lalu, melansir negara dirugikan Rp227 miliar setiap bulan untuk menggaji 341 ribu PNS yang berstatus tidak jelas. Dalam jumlah itu terdapat 66 ribu PNS yang bergaji ganda. Ada PNS yang sudah meninggal, tetapi nomor induk pegawainya tidak dihapus sehingga negara tetap membayar gajinya. Demikian pula dengan yang pensiun.

Ada lagi PNS yang memiliki beberapa NIP dengan menggunakan identitas ganda. Tidak bisa dibayangkan kebobrokan birokrasi itu telah mengeruk uang negara selama bertahun-tahun. Bila satu bulan pemerintah membayar gaji fiktif sebanyak Rp227 miliar, berarti dalam setahun negara dirugikan Rp2.724 triliun.


Persoalannya, berapa rupiah lagi negara dirugikan jika PNS yang masuk tahun ini juga ternyata makan gaji buta pula? Bukankah tidak makan gaji buta namanya kalau yang diterima juga adalah orang-orang bermodal uang dan koneksi, bukan otak?

Memiriskan memang jika tahun ini pemerintah kembali menambah PNS yang pada akhirnya hanya untuk membebani keuangan negara. Tanpa kerja, pakai baju dinas, duduk-duduk ngalor ngidul di kantin, lantas pulang. Ups, tapi itu masih lebih mending, soalnya ada juga PNS yang sudah seperti di atas, malah membebani pengeluaran listrik lagi karena kebiasaan main game di komputer kantor.

Akh, menuliskannya saja sudah cukup membuat kepala pening. Alangkah malangnya negeri ini, punya banyak uang tapi tak efektif penggunaannya. Tragis! (***)

Salam,

Rahmad Nur Lubis

Medan, 16 Desember 2008

~ oleh rahmadlbs pada 16 Desember 2008.

5 Tanggapan to “Dicari: PNS Berotak!”

  1. ngehahahay, makanya luka mah ngeri deh sama PNS, judes, gak profesional, masuknya seh dititipin babeh,ngehahahay

  2. Emang bangsat tuh para calo PNS. Yang lebih bangsat adalah orang yang rela memberi bayaran kepada calo PNS tersebut untuk demi meluluskan seseorang.

    Negara gak bakal maju kalo begini.

    Calon istri saya jadi korban oomnya yang secara rahasia menghubungi calo PNS sehingga calon istri saya ini lulus PNS walau calon istri saya ini menyalahkan nomor ujiannya demi tidak lulus PNS di daerah tersebut. Dalam hal ini Daerah bengkulu kabupaten seluma thn 2008.

    Saya jadi bener2 kasihan melihat calon istri saya ini jadi korban.😦

  3. Iya, saya sepakat dengan Anda bro. Jika tidak ada orang bodoh yang secara tidak langsung mengaku tak punya otak untuk bersaing mencari kerja secara kompetitif, maka calo-2 PNS itu juga tidak akan ada. Jadi, sebenarnya langkah terutama untuk memberantas percaloan masuk CPNS ini harus diawali dari diri kita masing-masing. Jangan mau dan upayakan orang lain juga untuk mengambil langkah yang sama dengan kita.

    Tapi masalahnya, bro, jutaan sarjana di luar sana adalah sarjana yang tidak kompetitif. Mereka sadar betul, hanya dengan jadi PNS-lah mereka bisa kerja enak, tanpa kekhawatiran dipecat karena pekerjaan yang tak beres. Hanya dengan santai, gaji mengalir tiap bulan. Ironis memang, tapi itulah faktanya!

    Soal istri Anda, sudahlah bro, Anda tidak salah. Tapi jika memang Anda terus menerus dihantui perasaan tidak nyaman gara-2 persoalan tersebut, yah tanyakan istri Anda solusi apa yang bisa kalian ambil. Pikirkan pula, mana mudharatnya yang paling sedikit dari pilihan-2 solusi itu.

  4. Kami udah bicara dan dia setuju berhenti sebagai PNS di daerah tersebut jika kami sudah menikah dan kami lebih memilih membuka usaha sendiri daripada harus makan uang syubhat.

    Sekedar info aja, Si om nya ini membayar Rp70 juta kepada si calo demi kelulusan yang tidak diinginkan oleh calon istri saya ini.

    Doakan kami menikah dalam waktu 6 bulan ini…

    Regards

  5. Oke bro, kalo memang itu pilihan yang terbaik, lakukanlah. Toh hidup nyaman dan tenteram tidak harus jadi PNS kan?

    Doa saya menyertai Anda bro, semoga bisa melaksanakan perkawinan sesuai dengan yang Anda rencanakan. Tapi jangan lupa, kirimin saya undangannya yah, kali aja bisa datang makan siang gratis.. hehehe…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: