Awas, Ada Polisi!

Suatu hari, ketika masih kuliah dulu, saya terheran-heran ketika nebeng di sepeda motor teman yang saya tumpangi dari kawasan Padang Bulan menuju Stadion Teladan Medan. Betapa tidak, teman itu membawa saya keliling jalan-jalan kecil, bahkan ada yang belum pernah saya lalui sama sekali, untuk menuju ke tempat yang sejatinya lebih cepat dituju melalui jalan-jalan protokol.

“Tenang ajalah kau, banyak razia. Lewat sini aman kita, tak ada polisi,” jawab teman itu ketika saya mencoba protes.

Karena status numpang, saya pun tak enak hati kalau harus protes lagi. Hanya saja, segepok pertanyaan masih tetap menggumpal di hati. Soalnya, setahu saya, teman itu punya SIM dan STNK yang masih berlaku. Kami juga memakai helm. Rasanya tak ada hal yang membuat kami layak ditangkap polisi lalu lintas.

Tak tahan menyimpan pertanyaan di hati, akhirnya saya protes juga. “Kenapa rupanya, SIM kau kan ada, STNK mu juga lengkap. Kita pake helm. Udahlah lewat dari (Jalan) Juanda aja kita biar cepat sampai. Bentar lagi mau main nih bolanya.”

Dengan enteng teman saya menjawab, “Iya lengkap memang. Tapi kau lihat itu, tak ada kaca spionnya. Gara-gara itu nanti kena pula kita 20 ribu. Aku kemarin udah kena. Payah betekak ama polisi ini.”

Olala, saya tak mengada-ada, ini memang kisah nyata saya di suatu sore dengan teman yang tentu tak perlu saya tuliskan namanya.

Mungkin, kisah ini bukan saya dan teman saja yang pernah mengalami. Kreativitas kita berbicara ketika polisi mulai razia di sana-sini. Jalan-jalan tikus pun menjadi ramai dilewati pengendara yang kucing-kucingan dengan aparat. Di satu sisi, ini memang mencerminkan budaya hukum kita yang masih rendah. Namun, di sisi lain, kesan malas berurusan dengan polisi sudah begitu mengental di benak para pengendara.

Harus diakui, sebagian oknum polisi kita masih lebih gemar mencari-cari kesalahan ketimbang melihat esensi suatu peraturan. Benar, suatu peraturan memang dibuat untuk kemaslahatan, tapi bagaimana pula kalau dalam menjalankan peraturan itu kesan membabi buta lebih mengemuka?

Saya tak berkompoten untuk mengatakan polisi di jalanan menangkap pengendara yang tak punya SIM, STNK atau tak memakai helm, adalah tindakan salah. UU dengan jelas mengatur kewenangan itu. Tapi apakah tidak membabi buta, jika seandainya setiap polisi merasa berhak menangkap setiap pengendara yang dilihatnya tak pakai helm, tanpa peduli di bagian mana dia bertugas?

Apakah tidak lucu, ketika seorang oknum polisi dari bagian Satuan Anti Bandit dan Huru-Hara (Sabhara) pulang dari kantor, kemudian di jalan melihat ada seorang pengendara yang sepeda motornya tak pakai kaca spion, lantas menangkapnya? Mending jika niatnya murni ingin menegakkan peraturan lalu lintas, tapi faktanya, ada yang menjadikannya untuk mencari uang saku tambahan pulang ke rumah.

Pembuat UU sebenarnya telah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan adanya oknum polisi nakal tersebut. Dalam UU Lalu Lintas (UU No. 14 tahun 1992) dengan tegas-tegas dinyatakan, polisi harus memasang plakat adanya pemberitahuan razia lalu lintas di satu tempat. Tujuannya, agar tak sembarangan oknum polisi bisa melakukan penangkapan di jalan raya.

Makanya, dalam berbagai razia, polisi kerap memakai sandi-sandi tertentu, seperti Operasi Zebra, Operasi Tertib, Operasi Ketupat, dan lain sebagainya.

Namun, entah siapa yang sengaja memingsankan UU tersebut. Bukan denda-dendanya yang selangit itu saja yang memang telah direvisi oleh pemerintah, tapi berbagai aturan hukum acara dalam UU itu juga ikut-ikutan pingsan. Ya, contohnya, ketentuan memasang plakat itu.

Jika ditanyakan kepada pengendara yang sering wara-wiri di jalanan kota ini, mungkin, banyak yang mengaku tak jarang mereka merasa terjebak oleh oknum polisi. Tiba-tiba saja muncul dari simpang jalan, lantas menyetop kendaraan lalu menanyakan STNK dan SIM.

Di satu sisi ada baiknya, sebab bisa saja dengan cara ini seorang pencuri sepeda motor ketangkap. Tapi, tindakan ini tetap saja tak bisa dibenarkan. Bukan saja efektifitasnya yang tergolong rendah karena unsur ‘damai’ lebih mengemuka, namun karena hukum memang tak membenarkan cara-cara seperti itu.

Kalau polisi saja sudah tak perduli lagi dengan aturan hukum, bagaimana pula bisa diharapkan rakyat akan patuh? Alhasil, yang muncul adalah, kepatuhan pengendara bukan pada hukum atau keselamatan diri apalagi pengguna jalan lain, melainkan ketakutan untuk merogoh kocek kepada oknum polisi.

Karena itu, saya mengucapkan salut atas kinerja polisi lalu lintas kita sepekan belakangan ini. Di beberapa ruas jalan yang rentan terjadi pelanggaran lalu lintas, polisi kita sudah stand by di sana. Bahkan, plakat-plakat adanya penertiban terpampang jelas. Penertiban Helm, Penertiban Menerobos Lampu Merah, dan berbagai penertiban lainnya kini nyata-nyata dituliskan. Dan semua pelanggaran terhadap itu berakhir di surat tilang, bukan di saku oknum.

Institusi kepolisian sepertinya ingin mencoba membongkar budaya razia sembunyi- sembunyi oknumnya. Sekarang, perlu kita tunggu kontinuitasnya.

Namun, setelah itu, seharusnya polisi lalu lintas kini lebih rajin berkeliling-keliling, tentunya dengan surat resmi berdasarkan UU Lalu Lintas. Sebab, sangatlah aneh, bila polisi lalu lintas bersusah payah menunggu mobil-mobil salah jalan atau melanggar rambu-rambu di jalan-jalan tertentu. Sementara pelanggaran atau kesewenang-wenangan pengendara, yang nyata-nyata terjadi setiap saat di berbagai pelosok kota, dibiarkan saja.

Tapi, tugas ini tentu tak bisa dilakukan polisi yang iseng-iseng, apalagi yang mau pulang kantor!

Medan, 27 April 2007

~ oleh rahmadlbs pada 15 Desember 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: