Kalau Anda mencintai PSMS Medan, mestinya saat ini Anda layak menangis. Tim yang pernah menyandang nama besar di kancah sepakbola nasional, kini telah mengerucut menjadi tim yang lunglai dan sekarat.

Seberapa gemuruh Anda melihat Stadion Gelora Bung Karno saat Timnas Indonesia bertanding di Piala AFF Suzuki 2010 lalu? Merah di setiap sudut, hiruk pikuk terompet dan petasan bergemuruh nyaris dari seluruh sisi stadion. Statistik mencatat, sekitar 80 ribu penonton memenuhi stadion dalam setiap laga Timnas Indonesia.

Tak ayal, kehadiran puluhan ribu penonton itu seakan membangkitkan kembali euphoria publik terhadap sepakbola nasional. Semua pihak seakan baru menyadari bahwa sepakbola telah menjelma menjadi suatu kekuatan baru pemersatu, sekaligus manifestasi dari harkat dan martabat suatu bangsa.

Namun, sadarkah Anda bahwa fenomena yang ditunjukkan Timnas Indonesia sebulan lalu itu, sesungguhnya telah dikalahkan oleh dua tim ‘lokal’, yakni PSMS Medan dan Persib Bandung, 25 tahun lalu? Jika Timnas Indonesia bertanding mewakili seluruh bangsa, PSMS dan Persib hanya mewakili dua daerah di nusantara, tapi telah mengalahkan gaung yang baru ditunjukkan Timnas Indonesia sekarang.

Ya, Final Kompetisi Divisi Utama Perserikatan tahun 1985 yang mempertemukan PSMS Medan versus Persib Bandung tercatat sebagai pertandingan sepakbola paling fenomenal dalam kancah sepakbola Indonesia. Ada dua indikasi yang memperkuat itu.

Pertama, menurut buku Asian Football Confederation (AFC) terbitan 1987, pertandingan itu ditonton oleh sekitar 150.000 orang. Bobotoh Persib dan suporter PSMS membuat Senayan banjir manusia. Spanduk “Kami Medan Bung” berkibar di seluruh penjuru stadion.

Ini merupakan pertandingan terbesar dalam sejarah sepakbola amatir di dunia. Saat itu kompetisi perserikatan masih digolongkan ke dalam liga amatir karena para pemainnya belum diikat kontrak yang jelas.

Kedua, meskipun penontonnya demikian banyak, kedua suporter tak saling bentrok sepanjang dan hingga usai pertandingan. Suporter PSMS Medan yang secara geografis lebih jauh dari Jakarta dibanding Jawa Barat, saat itu dikenal sebagai suporter fanatik yang santun. Bahkan, Mamek Sudiono, salah seorang pilar PSMS Medan saat itu pernah menceritakan betapa merindingnya dia memasuki Senayan ketika puluhan ribu suporter PSMS meneriakkan koor horas berkali-kali.

Dan yang lebih penting lagi, fanatisme luar biasa yang ditunjukkan para suporter PSMS  itu dibayar tunai oleh Ponirin Meka dkk. Mereka sukses memboyong Piala Presiden ke Medan setelah menang melalui drama adu penalti 2-1, menyusul hasil imbang 2-2 pada waktu normal.

Semakin fenomenal, karena itu adalah keberhasilan PSMS beruntun kedua kalinya setelah mengalahkan lawan yang sama dua tahun sebelumnya. Tahun 1983, Ayam Kinantan juga mengalahkan Persib Bandung 3-2 di partai final melalui drama adu penalti setelah keduanya bermain imbang tanpa gol melalui waktu normal dan perpanjangan waktu.

Namun apa boleh buat, itulah catatan terakhir Ayam Kinantan mengepakkan sayapnya dalam puncak sepakbola Indonesia. Selepas itu, sepakbola Sumut (Medan) boleh dikata terlelap dalam tidur panjangnya. Kalaupun sempat menggeliat sebentar, hanya saat tim sepakbola Sumut meraih medali emas di PON tahun 1993.

Jika itu dimasukkan sebagai bagian dari catatan keberhasilan sepakbola Medan, berarti bisa disebut bahwa 17 tahun sudah publik sepakbola Medan puasa prestasi. Pelan-pelan, nama PSMS Medan semakin tenggelam dalam riuh rendah pembicaraan publik sepakbola nasional. Tak salah, karena kini PSMS satu kasta dengan tim ‘antah berantah’ selevel Persires Rengat dan Persih Tembilahan. Tanpa bermaksud meremehkan, PSMS sekarang hanya bertanding melawan tim-tim kemarin sore yang tak pernah sekalipun menorehkan nama timnya di papan skor Stadion Senayan sejak stadion itu diresmikan Bung Karno pada 24 Maret 1956. 

Dua tahun belakangan inilah prestasi PSMS benar-benar berada di titik nadir dalam sejarah sepakbola nasional. Dua musim berlaga di kasta kelas dua liga sepakbola Indonesia, tentu merupakan catatan memalukan bagi tim bernama besar sebesar PSMS.

Tragisnya, di tengah jalan menukik yang semakin meluncurkan PSMS ke titik nadir itu, terjadi pula dekadensi militansi para pendukungnya. Kini, sulit rasanya berharap militansi puluhan ribu perantau asal Sumut akan membanjiri Stadion GBK saat PSMS bertanding, seperti yang mereka tunjukkan di tahun 1980-an. Jika pun ada, harus pahit mengatakannya, bahwa faktor mobilisasi berbau untung rugi yang lebih memegang peranan.

Apa yang terjadi dengan pembinaan sepakbola di Sumut pada umumnya, dan Medan pada khususnya? Kemana militansi suporter yang dulunya sangat ditakuti oleh suporter dari tim manapun itu?

Harus diakui, pembinaan sepakbola di daerah ini memang nyaris tidak berbentuk. Indikasinya cukup sederhana, kompetisi klub binaan PSMS sudah beberapa tahun ini tak pernah bergulir lagi. Padahal, seorang pemain bertalenta hanya bisa terpantau dan terasah dari sebuah kompetisi yang rutin dan berkesinambungan.

Bagaimana mungkin manajemen PSMS bisa mengetahui bahwa ada anak Medan yang lihai dan ngotot berjibaku di lapangan hijau, kalau mereka sendiri tak pernah ditampilkan dalam rentetan laga berlabel kompetisi?

Tak ayal, 40 klub di bawah naungan PSMS kini hanya main bola ‘ecek-ecek’ karena mereka tidak difasilitasi untuk menunjukkan kemampuannya dalam suatu ajang kompetisi. Bahkan, sebagian di antaranya telah benar-benar mati suri, walau masih ada pengurusnya yang mengatasnamakan tim itu ketika rapat-rapat tentang PSMS digelar secara sporadis.

Tahun lalu, polemik ini sempat mengemuka, dan sebagian jajaran pengurus PSMS di bawah kendali Wakil Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sempat berkoar di media bahwa kompetisi PSMS akan digelar lagi. Namun, janji itu hanya tinggal janji. Hingga tulisan ini dibuat, kompetisi 40 klub tersebut yang sejatinya dibagi dalam beberapa divisi tak pernah terselenggara.

Karena itu, tidak bisa tidak, jika PSMS ingin kembali bangkit dari tidur panjangnya, kompetisi antarklub di bawah naungan PSMS itu harus diaktifkan kembali. Manajemen PSMS tak bisa begitu saja menyerahkan urusan tersebut kepada Pengda PSSI. Sebab, toh pada akhirnya, PSMS lah yang akan menuai keuntungan dari kompetisi itu berupa penemuan bakat-bakat pemain yang kelak bisa memperkuat Ayam Kinantan.

Banyak keuntungan sebenarnya yang bisa didapat manajemen dari bergulirnya kompetisi itu. Satu yang terpenting adalah meminimalisasi cost pembayaran kontrak pemain yang saat ini memang sudah di luar nalar. Sebagai pemain yang lahir dan terasah dari sebuah kompetisi intern, tentu akan lebih ekonomis ketimbang merekrut pemain jadi.

Tidak itu saja. Militansi pemain yang memang berasal dari Medan atau Sumut pada umumnya tentu akan jauh lebih kuat ketimbang pemain yang tiba-tiba memperkuat PSMS hanya karena hitungan fulus bertopengkan profesionalitas.

Betul, sepakbola hari ini memang telah mengarah kepada profesionalisme yang cenderung kapitalis, tapi militansi dan fanatisme kedaerahan adalah suatu hal yang tak bisa dinilai dengan uang. Sentuh mereka dari sisi itu, dan saya percaya masih banyak bibit pesepakbola Medan yang memilikinya. Hanya saja belum tersentuh karena manajemen sendiri tak pernah berupaya menyentuhnya.

Bagaimana soal dana? Rasanya teramat miris jika manajemen senantiasa melantunkan lagu lama itu untuk tidak menggelar laju kompetisi. Harus dipahami, aturan APBD yang tidak dibenarkan untuk tim sepakbola, tidaklah berlaku jika digunakan untuk menggelar suatu pembinaan sepakbola.

Masalahnya, ketika manajemen masih tetap menggunakan APBD dengan beragam pembenarannya, tapi mereka seakan menutup mata bahwa APBD itu selayaknya digunakan untuk membina bibit-bibit pemain muda. Ambivalensi yang sempurna telah ditunjukkan para pengurus PSMS sejak beberapa tahun lalu hingga kepengurusan yang sekarang.

Miliaran rupiah dana APBD tetap mereka ambil dengan mengatasnamakan PSMS sebagai tim milik masyarakat Medan, tapi mereka seakan menutup mata ketika talenta ribuan pesepakbola Medan mati sebelum lahir.

Ya, mati sebelum lahir, karena manajemen tak memberi mereka ruang untuk tumbuh dan berkembang. Hanya keajaiban berbau mukjizat jika pun ada satu dua bakat pesepakbola Medan itu yang terendus.

Lantas, jika sudah begini, masih layakkah militansi itu muncul dari publik Medan? Mungkinkah orang yang tak pernah merasa dilibatkan akan mempunyai rasa memiliki? Mungkinkah orang yang telah dibunuh talentanya akan merasa penting untuk membela panji-panji kebesaran Ayam Kinantan dengan semangat ala rap-rap yang sempat mencengangkan mata publik sepakbola nasional puluhan tahun yang lalu?

*Dimuat di Majalah Kover Magazine Edisi Februari 2011

Tidak percaya? Suatu hari, dari Bandara Hang Nadim ke kawasan Nagoya, Batam, saya terlibat pembicaraan yang menarik dengan supir taksi yang saya tumpangi. Ringan memang bahasan kami; tentang persaingan dua media cetak besar di kota itu. Di sana, sebelumnya ada satu media besar yang sangat merajai dan boleh dikata memonopoli pasaran.

Belakangan ini, disebut-sebut hegemoni media itu mulai goyah dengan kehadiran salah satu media besar lainnya. Konon, banyak pembaca yang beralih ke media baru tersebut. Nah, salah satu pembaca yang pindah media itu adalah si bapak paruh baya yang menjadi supir taksi ini.

Saya cukup tercengang mendengar alasannya. “Di koran anu (menyebut nama merek media lama), tak pernah mengulas tim favorit saya, Valencia. Tiap hari Real Madrid terus yang mereka tulis. Saya tidak suka Real Madrid. Kalau di koran anu (menyebut nama media baru), tidak hanya tim besar saja yang mereka beritakan. Dan lumayan sering juga Valencia ditulis,” bebernya dengan wajah serius.

Lihatlah, betapa militansi seseorang terhadap bacaan yang telah dia lahap selama bertahun-tahun, bisa saja berubah hanya karena persoalan tim kebanggaannya yang tidak diakomodir. Padahal, apa sih hubungan si bapak ini dengan tim Valencia yang mungkin dalam mimpi pun dia tidak pernah bisa menonton permainannya secara langsung?

Tapi itulah sepakbola. Jargon romantisme ‘jauh di mata dekat di hati itu’ memang sepertinya lebih tepat untuk disematkan kepada penggila olahraga yang berasal dari Inggris ini. Tanpa batas dan tanpa logika. Football without frointers

Kegilaaan pencinta sepakbola terhadap tim kebanggaannya juga pernah saya alami dalam suatu perjalanan kereta api dari Jakarta menuju Surabaya. Di sebelah saya duduk seorang bapak tua, berkaca mata dan nyaris seluruh rambutnya sudah dipenuhi uban. Bawaannya dingin dan terkesan lelah, sehingga sapaan basa-basi saya tidak begitu banyak dia tanggapi, selain menjawab singkat bahwa dia berasal dari Malang.

Namun, sikap dinginya berubah 180 derajat ketika saya menanyakan satu pertanyaan; “Oya, Bapak tahu Aremania?”

Sontak, dia tersenyum dan menjelaskan kepada saya panjang lebar kalau dia masih sering datang ke Stadion Kanjuruhan Malang untuk mendukung Arema berlaga. Dia juga mengaku sering ikut bernyanyi bersama puluhan ribu suporter lainnya di dalam stadion. “Saya hapal lho lagu-lagu Aremania,” ucapnya.

Dari ceritanya yang berapi-api soal Arema, saya sudah bisa membayangkan bagaimana si bapak tua ini akan merasa jauh lebih muda puluhan tahun saat berada di tengah ribuan suporter Aremania. Sepakbola, setidaknya, telah membuatnya lupa akan umurnya yang sudah mendekati uzur.

Kisah kegilaan ini juga pernah saya dengar dari seorang teman asal Surabaya yang merantau ke Medan. “Awalnya, saya takut juga dengar cerita orang-orang Medan yang katanya kasar dan keras. Tapi ketika saya ingat bahwa saya Bonek, ketakutan saya itu sontak sirna,” ujarnya sembari tertawa ngakak.

Lihatlah, betapa jargon bondo nekat (bonek) yang disematkan kepada suporter Persebaya Surabaya, bisa menyuntikkan api keberanian bagi teman itu. Maklum saja, bonek ini dikenal memiliki darah yang pemberani, bahkan terkesan tidak takut kepada siapapun. Sepakbola, setidaknya, telah membuat teman saya ini lebih tenang dalam menjalani hidupnya di daerah baru.

Apakah masyarakat Medan tidak memiliki orang-orang seperti si supir taksi, bapak tua dan teman saya tadi? Saya yakin cukup banyak. Lantas, kalau ada, kenapa PSMS tidak kunjung berprestasi, paling tidak dalam kurun 15 tahun belakangan? Kemana dan dimana para penggila bola Medan?

Suporter, bagaimanapun, adalah bagian dari sebuah tim. Lewat tiket yang mereka beli, klub mendapatkan pemasukan dana. Lewat yel-yel mereka, 11 pemain yang berlaga di lapangan seakan mendapat suntikan darah baru, sementara 11 pemain lainnya mengalami penurunan nyali. Tak heran, jika faktor tuan rumah cenderung lebih memungkinkan untuk menang, ya itu tadi, karena pengaruh pemain ke 12; suporter.

Namun, jangan dilupakan, rasa memiliki suatu tim tidaklah bisa muncul begitu saja. Ada proses panjang dan perasaan keterwakilan di sana. Cerita romantisme tahun 1980-an kala PSMS berlaga di Jakarta dan kaum inang-inang Pasar Tanah Abang ikut mendukung, menjadi bukti bagaimana proses keterwakilan itu berjalan. PSMS adalah kami dan kami adalah PSMS, begitu mungkin yang tertanam di benak mereka.

Persoalannya, seiring waktu, proses keterwakilan itu seperti tergerus dari masyarakat Medan dimanapun berada. PSMS menjadi barang asing yang tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan mereka. Jangankan bagi mereka yang hanya memiliki darah Sumatera Utara, yang lahir dan besar di Sumut pun sepertinya lebih memilih untuk mencintai MU, Liverpool, Real Madrid, atau tim-tim Eropa lainnya, ketimbang tim yang memang bercokol di tanah kelahirannya.

Ada apa? Selain faktor minimnya prestasi, faktor rasa ketidakterwakilan itu ikut juga ambil peranan. PSMS seakan menjadi milik segelintir orang, sementara suporter atau fans hanya ditempatkan sebagai penggembira yang uangnya bisa digerus untuk pemasukan pengurus. Indikasinya, dapat dilihat dari mahalnya tiket menonton di Stadion Teladan yang minimalnya Rp20 ribu.

Jika saat itu disuguhkan dengan permainan yang apik, mungkin angka Rp20 ribu tidak menjadi soal. Namun, bagaimana kalau dengan angka sebegitu, suporter hanya disuguhi permainan sepakbola kelas antar-kampung? Salahkah jika fanatisme mereka juga ikut tergerus?

Ini tentunya layak menjadi catatan bagi pengurus. Utamanya, bagaimana agar mereka bisa menanamkan rasa memiliki itu kepada publik sepakbola Medan. Cara termudah, turunkan dulu harga tiket dan libatkan mereka yang tergabung dalam kelompok suporter dalam pengambilan keputusan.

Tanpa itu, PSMS akan tetap seperti raksasa yang kesepian, dan akhirnya hanya bisa tertidur lelap! (***)

Secarik keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan telah cukup untuk menggugurkan hak Rudolf untuk dipilih dalam Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) Walikota Medan 2010-2015. Sia-sia sudah kerja kerasnya mengumpulkan sedikitnya 81 ribu lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai persyaratan utama keikutsertaannya dari calon independen. Sia-sia sudah upayanya menggalang kekuatan dengan road show ke beberapa tempat seperti yang kerap dia lakukan sebulan belakangan.

Sia-sia sudah dia membentuk tim sukses yang telah bekerja membangun opini publik. Tak kalah sia-sianya, spanduk bergambar Rudolf dan Afifuddin yang bertebaran di beberapa ruas jalan Kota Medan. Dan bisa dipastikan, sia-sia pula dana yang dia gelontorkan untuk semua itu yang tentunya jumlahnya tidak sedikit.

KPU Medan telah mengambil keputusan final; Rudolf dan calon wakilnya Afifuddin Lubis dicoret dari daftar calon Walikota Medan. Cukup mengejutkan memang, mengingat dari enam calon pasangan independen, hanya Rudolf yang dibatalkan. Satu calon lagi, Denny Ilham Panggabean, dibatalkan karena tidak mendapat restu dari partainya, Partai Demokrat, yang lebih memilih untuk mengajukan nama Rahudman Harahap-Dzulmi Eldin.

Alasan KPU Medan menggugurkan pencalonan Rudolf pun sebenarnya cukup unik dan mengandung tanda tanya. KPU Medan menilai surat keterangan lulus Rudolf dari SMA Penabur Sukabumi tidak memenuhi syarat. Singkatnya, pria yang masih menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sumatera Utara ini dianggap tidak pernah lulus SMA, sebagai syarat minimal pendidikan untuk bisa mencalonkan diri dalam Pilkada.

Ya, ini tentu cukup unik. Dengan keputusan KPU tersebut, berarti 13 juta penduduk Sumut telah pernah dipimpin oleh seorang Gubernur yang tidak tamat SMA. Mungkin satu-satunya provinsi di dunia yang pernah punya Gubernur seperti itu.

Putra dari pengusaha terkenal TD Pardede ini menggantikan Gubernur Sumatra Utara Rizal Nurdin yang tewas karena pesawat yang ditumpanginya jatuh pada 5 September 2005. Sebelumnya, Rudolf adalah Wakil Gubernur Sumatra Utara. Dari September 2005 hingga 8 Februari 2006, jabatannya adalah pelaksana harian Gubernur Sumatra Utara. Melalui Keputusan Presiden No 27/2006, dia kemudian dikukuhkan sebagai Gubernur hingga masa jabatannya berakhir pada 2008 lalu. Jadi, paling tidak dua tahun, orang yang tak lulus SMA mengendalikan laju pembangunan di provinsi ini.

Karena itu, di satu sisi, keputusan KPU Medan tentu bisa dibenarkan. Bukan saja secara manual memang telah ditegaskan bahwa seorang calon harus tamat SMA, tapi juga alangkah bodohnya kita jatuh ke dalam lobang yang sama dua kali. Sudah pernah dipimpin oleh gubernur tak tamat SMA, dan juga (bisa jadi) memiliki Walikota tak tamat SMA pula.

Namun, menjadi mengherankan apabila menilik perjalanan politik Rudolf. Kenapa saat terpilih sebagai Wakil Gubernur Sumut pada 2003 lalu, ijazah SMA Rudolf tidak menjadi kendala? Apakah 80 orang anggota DPRD Sumut yang memilihnya saat itu tidak menemukan fakta yang sama dengan KPU Medan sekarang, bahwa mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut ini tidak pernah lulus dari bangku SMA?

Daftar pertanyaan itu akan semakin panjang jika menilik posisi Rudolf yang masih menjabat sebagai anggota DPD RI dari Sumut. Baru tahun lalu, pria berusia 63 tahun ini ikut dalam Pemilu Legislatif bersama 41 orang calon anggota DPD dari Sumut. Hasilnya, Rudolf meraup suara terbanyak untuk calon anggota DPD.

Nah, bukankah calon anggota DPD juga syarat minimalnya harus tamat SMA? Kenapa KPU Sumut yang anggotanya masih sama dengan yang sekarang meluluskan Rudolf sebagai calon anggota DPD? Bukankah berkas ijazah yang diberikan Rudolf saat itu tentunya sama dengan berkas ijazah yang dia ajukan dalam pencalonannya sebagai calon Walikota Medan ini? Kenapa dulu dinyatakan sah tapi sekarang tidak?

Beragam spekulasi pun sayup-sayup terdengar. Konon, beberapa calon lain memang berupaya untuk mengganjal Rudolf sebagai salah satu calon. Mereka ditengarai ‘gerah’ dan khawatir dengan peluangnya apabila Rudolf ikut menjadi calon.

Dan alasan berbau SARA ikut mengemuka. Maklum, dari 12 calon baik dari partai maupun independen, hanya Rudolf yang beragama Nasrani. Memang masih ada Binsar Situmorang yang menjadi wakilnya Ajib Shah, tapi popularitas Binsar di kalangan kaum Nasrani dianggap masih kalah jauh dari Rudolf yang disebut-sebut sebagai salah satu donatur Huria Kristen Batak Protestan (HKPB).

Harus dipahami, di tengah masih rendahnya pemahaman politik masyarakat, dasar pemilihan berdasar suku, agama dan ras tetap menjadi patokan. Apalagi, di tengah apatisme masyarakat terhadap calon walikota dan pola pikir ‘siapapun walikotanya sama saja, yang penting orang kita’, membuat masyarakat tidak terlalu mempersoalkan program kerja dan janji-janji politik yang pada faktanya memang tak lebih dari jualan kecap semata.

Berdasarkan itu, jika penganut Nasrani Kota Medan yang diperkirakan mencapai 40 persen dari jumlah pemilih bulat suara untuk Rudolf, ditambah 11 persen saja dari suara suku Mandailing sebagai basisnya Afifuddin Lubis, maka bisa dipastikan Rudolf akan menang dalam satu putaran. Cukup potensial memang si Rudolf ini, paling tidak untuk melaju sebagai salah satu calon di putaran kedua apabila tak ada calon yang mencapai suara di atas 50 persen dalam satu putaran.

Sebagaimana isu, spekulasi ini tentunya juga tidak bisa dikatakan valid betul. Dan alangkah naifnya KPU Medan jika memang benar mengambil keputusan berdasar spekulasi di atas. Itu jelas akan menjadi sumbu yang sewaktu-waktu bisa memicu api permusuhan antara penganut agama di daerah ini, karena akan ada satu penganut agama yang merasa dianaktirikan.

Karena itu, KPU Medan harus bisa menjawab spekulasi itu dengan serinci-rincinya. Caranya, KPU Medan harus proaktif memberikan bukti-bukti tambahan kepada kepolisian untuk menuntaskan persoalan ijazah Rudolf ini. Sebab, bila ada kekuatan hukum lewat proses peradilan bahwa ijazah Rudolf memang tidak sah, maka spekulasi tersebut otomatis akan terbantahkan dengan sendirinya.

Apalagi, sejatinya sejak 18 Juli 2003 lalu, Rudolf telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Polri atas kasus dugaan pemalsuan ijazah yang digunakannya saat mencalonkan diri menjadi Wakil Gubsu. Namun hingga detik ini, pengusutan kasus tersebut tak jelas ujungnya. Jadi sebenarnya belum ada satu kekuatan hukum pun yang mengatakan bahwa ijazah Rudolf tidak sah.

Kini, KPU telah berani mendahului pihak kepolisian, bahkan pengadilan. Maka itu, KPU tidak bisa membiarkan bara panas begitu saja. Walau kemungkinan besar bakal menghadapi gugatan dari kubu Rudolf, tapi KPU tetap harus bisa memberi pemahaman yang utuh kepada publik bahwa keputusannya itu adalah benar untuk menjalankan peraturan, bukan pesanan pihak tertentu. Dan lebih penting lagi, KPU harus bisa menjawab tanda tanya publik terkait ketidakkonsistenan mereka soal keabsahan ijazah Rudolf.

Di sisi lain, tentunya menjadi tanda tanya pula, mungkinkah Rudolf memang tidak pernah tamat SMA? Sebagai seorang anak pengusaha yang kaya raya, rasanya tidak masuk akal jika Rudolf tak bisa menyelesaikan sekadar SMA. Ke sekolah mana pun, TD Pardede pasti sanggup menyekolahkan anaknya. Namun, kenapa pula Rudolf tidak pernah bisa menunjukkan keabsahan ijazahnya, sehingga sejak tahun 2003 lalu, persoalan ijazahnya ini terus saja menjadi komoditi publik? Jika memang ijazahnya itu benar ada, rasanya tidak mungkin pula Rudolf terus menerus membiarkan dirinya jadi sorotan publik.

Entahlah. Hanya, jangan sampai kasus Rudolf tersebut mencoreng nilai-nilai demokrasi di negeri ini. Dan lebih penting lagi, jangan sampai merembet ke sensitifitas SARA. Walau mungkin saat ini masih desas-desus dari mulut ke mulut, tapi itu tetap bisa menjadi pemantik api permusuhan yang berbahaya apabila tidak diredam sejak jauh-jauh hari.

Wahai KPU Medan, kalian telah mengambil keputusan, dan kalian pulalah yang harus memberi pemahaman yang utuh kepada masyarakat. Kalau mau berantam, biarlah kalian yang berantam, rakyat yang sudah susah ini jangan sampai terbawa-bawa!!!

Rahmad Nur Lubis
Wartawan Harian Waspada

* Tulisan ini merupakan opini pribadi, bukan kebijakan redaksional media tempat saya bekerja.

Bagi Anda yang belum tahu latar belakang munculnya kasus Luna Maya yang diadukan ke polisi oleh sekelompok pekerja infotainment, saya akan coba deskripsikan berdasarkan informasi yang saya dapat.

Kasus ini berawal saat Luna Maya ‘mengumpat’ di twitternya. Tanpa tedeng aling-aling, Luna menulis; “Infotaiment derajatnya lebih HINA dari pada PELACUR, PEMBUNUH!!!! may ur soul burn in hell!!”

Wow, jika Anda hanya membaca sampai di situ, mungkin Anda akan berpendapat bahwa Luna Maya memang keterlaluan. Namun, sesungguhnya tidak. Sekali lagi tidak. Saya sangat bisa memaklumi kenapa seorang Luna Maya sampai harus mengeluarkan umpatan yang mungkin kedengaran sarkas di situs jejaring sosial itu.

Munculnya tulisan tersebut sebagai akibat yang sesungguhnya sangat masuk akal untuk membuat orang geram. Semua itu berawal saat Selasa (15/12) malam, Luna Maya menghadiri pemutaran film Sang Pemimpi bersama orangtua dan putri Ariel ‘Peter Pan’ bernama Alleia. Bukan rahasia umum lagi, Luna Maya dan Ariel telah menjalin hubungan kekasih.

Seusai acara, Luna Maya menggendong Allea yang tengah tertidur. Merasa itu bahan liputan yang menarik, para pekerja infotainment kemudian mengejar Luna Maya untuk diwawancarai. Luna Maya sempat meminta agar pekerja infotainment itu bersabar karena dia hendak memasukkan dulu Alleia ke dalam mobil agar bisa tidur dengan nyaman.

Namun, para pekerja infotainment ini lebih memperdulikan permintaan wawancaranya ketimbang tidur si gadis kecil itu. Mereka tetap ngotot mengejar hingga kemudian Luna Maya terdesak, dan kepalanya terbentur kamera salah satu pekerja infotainment.

Amarah Luna pun muncul. Dia menyerahkan Alleia kepada ibunya Ariel dan meladeni kemauan pekerja infotainment untuk diwawancarai. Dalam wawancara tersebut, Luna tidak sedikitpun mengeluarkan makian atau umpatan. Dia hanya menyampaikan kekesalannya atas perlakukan para pekerja infotainment tersebut.

Hanya, setiba di rumahnya, amarah Luna sepertinya tetap membuncah di benaknya. Hingga akhirnya dia buat tulisan di twitter miliknya seperti yang saya kutip di atas tadi.

Setelah mengikuti kronologis kasus di atas, masihkah Anda menyalahkan Luna Maya? Kalau saya jelas tidak. Sebab, jika pekerja infotainment tersebut memang betul-betul jurnalis, maka mereka tentu harus menghargai privasi seorang narasumber. Mereka harusnya memberi kesempatan kepada Luna Maya untuk menempatkan si anak kecil yang sedang tertidur itu dalam tempat yang nyaman sebelum wawancara. Kalau pekerja infotainment memahami ini, mungkin makian di twitter tersebut jelas tidak akan pernah ada.

Di sisi lain, menurut saya, adalah hak seorang Luna Maya untuk mengungkapkan kekesalannya di Twitter yang memang miliknya sendiri. Bukankah kita kerap melakukan hal yang sama, bahkan kepada seorang Presiden SBY sekalipun? Lantas, apakah pekerja infotaiment ini sudah lebih hebat dari seorang Presiden, sehingga tidak boleh dimaki di situs jejaring sosial seperti facebook dan twitter? Apakah mereka sudah menjadi lembaga yang tidak boleh dikritik?

Ketika kasus Prita Mulyasari muncul ke permukaan, kita ramai-ramai mengutuk RS OMNI yang kita anggap tidak berprikemanusiaan karena mempidanakan Prita hanya karena ungkapan kekesalannya di email. Bukankah sebenarnya kasus Luna dengan Prita ini memiliki kesamaan? Lantas, kenapa kita harus bermuka dua menyikapinya?

***

Terlepas dari itu, terus terang saja, sebagai jurnalis saya turut tercoreng muka oleh ulah rekan-rekan pekerja infotainment yang selama ini kerap menyebut dirinya dengan jurnalis ini. Saya tidak sepakat jika pekerja infotainment disebut dengan jurnalis.

Alasannya, metode kerja yang dilakoni jurnalis dengan pekerja infotainment tersebut memang berbeda. Jurnalis bekerja dengan mencari dan menyiarkan berita demi kepentingan publik dan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang lebih luas. Karena itu, seorang jurnalis harus bekerja berdasarkan standar profesi yang tinggi dengan regulasi yang diatur dalam Kode Etik Jurnalis Indonesia (KEJI).

Sedangkan para pekerja infotainment hanya berkutat pada wilayah personal yang lebih bersifat privasi dari seorang artis. Domain yang digarap adalah hiburan yang melulu bicara soal kehidupan pribadi artis, kawin, cerai, selingkuh, meninggal, melahirkan, pindah agama, merayakan hari besar dan bahkan profil dari benda-benda pribadi yang dimiliki si artis.

Semakin jauh dari kerja-kerja jurnalistik, para pekerja infotaintment ini pun banyak yang tidak memikirkan dampak sosial dari suatu informasi yang disampaikan. Salah satu contohnya, pekerja infotainment tidak merasa bersalah ketika menayangkan liburan sepasang artis yang nyata-nyata kumpul kebo, seakan-akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa kumpul kebo bukanlah perbuatan yang terlarang.

Mereka juga dengan gayeng saja mempertontonkan bagaimana seorang aktor dan artis menjalani liburan berdua tanpa didampingi keluarga. Bagi remaja-remaja kita, ini jelas sangat berbahaya karena bukan tidak mungkin akan tertanam di benak mereka bahwa berduaan dengan lawan jenis di tempat yang jauh dari keluarga adalah hal yang wajar.

Dengan demikian, pekerja infotainment ini lebih memfokuskan dirinya terhadap pemberitaan pribadi seorang artis, tanpa perduli apakah pribadi yang dipertontonkan itu berakibat buruk terhadap pembentukan mental masyarakat. Padahal, sejatinya, berita soal artis tidaklah harus melulu dari pribadinya, tapi bisa juga dari struktur ekonomi-politik-hukum dari dunia hiburan secara global.

Selain itu, saya tidak sepakat dengan cara-cara kerja banyak pekerja infotainment dalam mendapatkan informasi. Ketua Persatuan Artis Sinetron Indonesia (PARSI) Anwar Fuadi dalam buku Potret Pers Indonesia (yang diterbitkan Dewan Pers-2005) menyebutkan, para pekerja infotainment ini sering memaksa, mencaci maki, menggedor pintu dan bahkan lebih parah menerobos masuk pekarangan rumah narasumbernya untuk melakukan wawancara.

Padahal, artis yang menjadi domain liputan para pekerja infotaintmen ini bukanlah seorang pejabat negara. Jika seorang jurnalis berupaya keras mendapatkan wawancara dengan seorang pejabat negara, itu adalah hal yang wajar karena pejabat negara telah disumpah dan digaji oleh negara. Jadi, adalah hal yang wajar pula jika publik harus tahu apa yang mereka kerjakan terkait pelaksanaan tugasnya. Sekali lagi, itu pun hanya menyangkut pelaksanaan tugas yang dibebankan negara kepadanya, bukan soal pribadi dan keluarganya.

Apakah artis bisa disamakan dengan pejabat negara? Jelas tidak. Artis, pada dasarnya, adalah profesi. Tak beda dengan profesi jurnalis, pengacara, konsultan, akuntan, dan sebagainya. Lantas, sepenting apa bagi masyarakat untuk mengetahui kehidupannya sehingga dia harus dipaksa berbicara?

Karena itu, saya sangat menyayangkan dan menyesalkan sikap PWI Jaya dan pekerja infotainment yang melaporkan Luna Maya ke polisi. Tindakan itu layak ditolak, karena tidak boleh ada institusi atau pun individu yang mencoba menjerat komen-komen pengguna situs jejaringan sosial ke jalur hukum. Itu adalah bentuk kriminalisasi berekspresi yang melanggar Hak Azasi Manusia (HAM).

Dan lebih mengkhawatirkan lagi, tindakan pekerja infotainment lewat PWI Jaya tersebut akan menjadi preseden buruk bagi pers Indonesia yang selama ini mengagungkan hak jawab bagi narasumber yang merasa keberatan atas pemberitaan media. Adalah hal yang kontradiktif, ketika narasumber keberatan dengan pemberitaan, kita meminta mereka menempuh jalur hak jawab, sementara ketika narasumber salah, kita dengan seenaknya langsung mempidanakannya.

Seharusnya, jika memang pekerja infotainment itu benar-benar sebagai jurnalis, mereka mengikuti aturan hukum dalam UU Pers untuk menyelesaikan persoalan ini. Mereka harusnya meminta klarifikasi ke Luna Maya terhadap pernyataannya tersebut. Jika tidak bisa juga, lakukan mediasi ke Dewan Pers.

Saya khawatir, jika pekerja infotainment ini disejajarkan dengan jurnalis, maka tindakan mereka ini akan merusak sistem jurnalistik yang belakangan ini pelan-pelan mulai terbangun di negeri ini. Besok, kejadian ini akan menjadi alat justifikasi bagi narasumber untuk tak menggunakan hak jawab atas pemberitaan yang merugikannya, melainkan langsung mempidanakan si jurnalis.

Sebelum itu terjadi, saya hanya bisa berharap agar para pekerja infotainment tak lagi menyebut dirinya dengan jurnalis. Jika tidak, mungkin sudah saatnya para jurnalis yang sebenarnya ramai-ramai melaporkan balik para pekerja infotainment ini, karena telah mempermalukan profesi jurnalis!

Jurnalis mengedepankan kepentingan publik, bukan kepentingan artis yang mau kawin cerai, apalagi artis yang kumpul kebo. Bagaimana PWI dan AJI, apakah kalian berani mengatakan bahwa pekerja infotainment bukan jurnalis?

Medan, 18 Desember 2009

Rahmad Nur Lubis…
Jurnalis

Setelah berbasa-basi sebentar, di ujung telepon dia langsung menukik kepada pokok persoalan. “Gimana kira-kira kawan, ada nggak jalur kita untuk ngurus masuk CPNS ini?” tanyanya.

Waduh. Saya tak tahu mau berada di posisi mana. Di satu sisi, saya miris dengar pertanyaan teman itu. Masih bisa toh sogok menyogok masuk PNS? Bukankah (katanya) di era SBY ini tak boleh lagi KKN?

Tapi di sisi lain, ada sedikit kebanggaan juga. Ternyata, saya kini dianggap orang hebat yang bisa mengurus orang masuk CPNS (he..he..he..). Walau pada dasarnya, jelas saya tidak sanggup untuk itu. Untuk mengurus KTP saja saya kerap dipersulit, konon lagi mengurus orang masuk CPNS. Akhirnya, saya geli sendiri mendengar pertanyaan teman itu.

Baru saja lepas ‘kerja keras’ saya untuk meyakinkan teman itu, tiba-tiba nada dering SMS di handphone saya kembali berbunyi. “Friend, pantau dulu ah pnerimaan CPNS ini. Aq dngr clo-2 dah mulai brmain. Tarifnya smp 150 jt. Krn ktnya bnyk bpati yg lg ngumpulin duit utk modal pilkada. Ributi dululah di koran,” demikian bunyi SMS yang dikirimkan seorang teman yang tentu tak perlu saya tulis namanya.

Heran, teman saya itu bisa menulis SMS sedemikian ‘pedas’. Maklum, dia tergolong alergi politik dan tetek-bengek pemerintahan. Tapi mungkin, karena menyangkut nasibnya, membuat teman saya itu mau tak mau menjadi sedemikian perduli perkembangan politik dan pemberantasan korupsi. Lagi-lagi, saya harus menahan geli sendiri.

Pun begitu, mungkin teman saya luput perhatiannya dari pemberitaan yang sedang berkembang belakangan ini. Bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan ujian CPNS tahun ini, sepertinya akan melemah. Betapa tidak. KPK yang selama ini diandalkan untuk menakut-nakuti pejabat yang coba-coba bermain curang, kini malah lebih sibuk menyelamatkan dirinya dari rongrongan institusi lain yang merasa terusik.

Tapi, jika saya melanjutkan tulisan ini dengan tema yang berkaitan dengan tes CPNS, bukan berarti saya terikut dengan irama yang disebut teman saya tadi dalam SMS-nya. Saya tak mau berburuk sangka. Dan saya juga tak ingin melemahkan mentalnya dengan mengatakan bahwa peluang KKN di sini cukup terbuka lebar.

Saya juga tak mau terikut dengan gendang beberapa bupati/walikota yang enggan bekerja sama dengan USU untuk pembuatan dan pemeriksaan soal. Walau sesungguhnya, saya mencium aroma tidak sedap di balik kebijakan mereka tersebut.

Sudah menjadi rahasia umum, pelaksanaan ujian CPNS kerap dianggap sekadar formalitas belaka. Empat tahun lalu, pemerintah pusat coba membuat terobosan dengan mengadakan tes CPNS secara tersentralisasi. Semua kertas jawaban dikirim ke Jakarta dan diperiksa langsung oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya diberi kewenangan sebagai pelaksana, sedangkan kelulusan ditentukan pusat. Sayang, terobosan itu hanya berlangsung selama dua kali penerimaan CPNS. Padahal, berdasarkan yang saya tahu, memang banyak orang yang lulus murni saat itu, termasuk adik kandung saya sendiri.

Tragisnya, alasan pengembalian penentuan kelulusan CPNS ke daerah sebenarnya juga tidak masuk akal amat. Pertimbangannya, banyak kepala daerah yang keberatan dengan kebijakan tersebut. Mereka tetap ingin diberi peran untuk menentukan kelulusan CPNS di daerahnya dengan dua alasan pokok. Pertama, penggajian CPNS ke depannya merupakan tanggungan daerah. Dan yang kedua, untuk menghindarkan kecemburuan sosial.

Alasan pertama soal penggajian CPNS, masih dapat diterima akal. Dari sisi logika, jelas yang menggaji harus dilibatkan untuk menentukan orang yang bakal digaji. Namun, alasan kedua itu yang sungguh membuat akal sehat saya tidak bisa diajak berkrompomi.

Kecemburuan sosial? Ya, jargon putra daerah dan bukan putra daerah diangkat. Katanya, banyak orang di luar putra daerah yang lulus jadi CPNS di suatu daerah saat penentuan kelulusan berada di tangan pemerintah pusat.

Pertanyaannya, apa salahnya? Bukankah orang yang di luar putra daerah juga warga negara Indonesia? Lagipula, bukankah untuk menentukan seseorang putra daerah atau bukan, sangat dipengaruhi oleh unsur subjektifitas?

Penilaian soal putra daerah itu benar-benar sangat subjektif. Apakah Masniari Harahap dan Longgom Siahaan yang lahir dan besar di Jakarta masih layak disebut putra daerah Tapsel dan Tobasa? Apakah Turimin dan Suminah yang lahir dan besar di Kotanopan dan Barus tak termasuk putra daerah Madina dan Tapteng? Siapakah diantara mereka yang paling layak disebut putra daerah?

Hingga tulisan ini saya buat, saya belum tahu benar kriteria apa yang dipakai para bupati/walikota untuk menentukan seseorang putra daerah atau bukan.

Sudahlah, saya juga tak mau memikirkannya lagi. Toh, faktanya sekarang, teriakan para walikota/bupati itu sudah dipenuhi oleh pemerintah pusat. Mereka kini benar-benar diberi kebebasan, termasuk kebebasan kemana dibawa ribuan kertas ujian itu. Mau diperiksa di UI, USU, ITB, dan sebagainya, atau dibuang ke Sungai Deli, terserah. Orang Melayu bilang, lantaklah situ!

Biar begitu, saya ingin mengajak Anda (dan untung-untung ada bupati/walikota yang membaca tulisan ini) bicara soal kerugian negara yang ditimbulkan dari CPNS ini.

Tiap tahun PNS sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat terus bertambah. Sebagai catatan, tahun ini pemerintah akan menambah sekitar 325.000 PNS baru, dengan rincian 50.000 PNS untuk pusat, dan 275.000 sisanya daerah.

Tapi sadarkah kita, sebelum PNS tahun ini resmi diterima, berdasarkan berbagai penelitian, dari empat juta lebih PNS yang telah ada, hanya 60% yang bekerja efektif. Selebihnya, 40% makan gaji buta! (Business News English Edition 6791/6792/24-7-2002)

Berapa kerugian negara untuk menggaji PNS yang tak produktif ini? Mari kita hitung dari uang negara yang terserap untuk gaji dan tunjangan para PNS. Tahun ini, total belanja negara untuk membayar gaji PNS mencapai Rp143,8 triliun (pembiayaan APBN tahun ini sebesar Rp1.037 triliun). Nah, jika 40% makan gaji buta, maka artinya, Rp57,52 triliun uang rakyat hilang untuk menggaji pegawai yang tak jelas kerjanya.

Tentu itu bukan angka yang sedikit. Jika uang sejumlah itu digunakan untuk pengentasan kemiskinan tentu akan sangat bermanfaat, karena paling sedikit Rp400 miliar tiap bulan bisa dialokasikan untuk 29,99 juta jiwa orang miskin di negeri ini.

Atau jika ingin gaya-gayaan agar dikenal sebagai negara hebat di seluruh dunia, Indonesia bisa membeli sembilan tim sekelas Liverpool dari anggaran PNS yang makan gaji buta itu. Bayangkan, Nasser al-Kharafi, miliuner Kuwait telah menawar saham dominan Liverpool ‘hanya’ dengan harga Rp6,1 triliun. Konon, penawaran tersebut bakal disetujui oleh Tom Hicks dan George Gillet, dua konglomerat asal Amerika Serikat yang kini menjadi pemegang sahan dominan di klub berjuluk The Reds itu. Artinya, dengan angka tadi pemerintah Indonesia bisa membeli sembilan klub sepakbola sekelas Liverpool dan itupun masih tersisa sekitar Rp3 triliun lagi untuk belanja pemain. Hebat bukan?

Dengan demikian, jadi pertanyaan, berapa rupiah lagi uang negara dibuang-buang jika PNS yang masuk tahun ini ternyata makan gaji buta pula? Bukankah tidak makan gaji buta namanya kalau yang diterima adalah orang-orang bermodal uang dan koneksi, bukan otak?

Memiriskan memang jika tahun ini pemerintah kembali menambah PNS yang pada akhirnya hanya untuk membebani keuangan negara. Tanpa kerja, pakai baju dinas, duduk-duduk ngalor ngidul di kantin, lantas pulang. Ups, tapi itu masih lebih mending, soalnya ada juga PNS yang sudah seperti di atas, malah membebani pengeluaran listrik lagi karena kebiasaan main game dan facebook- an di komputer kantor.

Akh, menuliskannya saja sudah cukup membuat kepala pening. Alangkah malangnya negeri ini, punya banyak uang tapi tak efektif penggunaannya. Tragis! (***)

Salam saya,

Rahmad Nur Lubis
jurnalis

Kalau boleh jujur, saya sebenarnya malas menyikapi persoalan konflik antara KPK dengan Polri yang kini kerap terpampang di media cetak dan layar televisi kita. Saya tak mau dicap latah. Apalagi, saya hanya mengikuti perkembangannya dari media yang bisa saja bias.

Karena itu, saya tidak akan berbicara dari sisi yuridis. Sebab, terlalu naïf rasanya berbicara dari sisi hukum tanpa pemahaman latar belakang persoalan yang komplit.

Hanya saja, saya tertarik membuat tulisan ini setelah menyaksikan rapat kerja antara Komisi III DPR-RI dengan pejabat Polri yang berlangsung hingga tengah malam tadi. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap para wakil rakyat di Senayan, namun rapat kerja tadi malam hanya sedikit yang menyentuh ke pokok persoalan.

Para wakil rakyat kita lebih menjadikan rapat yang sebenarnya sangat penting itu menjadi ajang keahlian untuk berbicara lewat permainan intonasi dan mimik wajah. Menyaksikan rapat tersebut hanya bisa mengingatkan saya pada materi cara orasi yang saya dapatkan di pelatihan HMI waktu saya kuliah dulu.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan anggota Komisi III DPR RI tersebut juga bukanlah hal baru. Para wartawan sebelumnya telah menanyakan hal itu berkali-kali kepada Kapolri dan Kadiv Humas Polri; mulai dari bukti awal keterlibatan Bibit-Chandra dalam dugaan pemerasan terhadap Anggoro, kepergian Kabareskrim Mabes Polri Susno Duadji menemui Anggoro ke Singapura, surat Susno kepada petinggi Bank Century untuk mencairkan dana Budi Sampoerna yang tersimpan di Bank tersebut, sampai alasan penangkapan Bibit-Chandra dan rekaman hasil sadapan KPK terhadap telepon Anggodo yang selama ini dijadikan bukti kuat bagi beberapa pihak untuk menjustifikasi bahwa memang telah ada pengkriminalisasian terhadap KPK.

Tidak ada yang baru dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan hasilnya pun jelas, tidak ada yang baru pula dari penjelasan-penjelasan Kapolri. Alhasil, penyelesaian secara utuh dari persoalan yang melatarbelakangi munculnya kritikan tajam terhadap pihak kepolisian ketika berhadapan dengan lembaga KPK menjadi tidak tersentuh. Karena selebihnya, rapat yang berlangsung hingga berjam-jam itu berisikan dukungan-dukungan dewan terhadap Polri untuk tetap berjuang menegakkan hukum. Hmm… pernyataan yang tentunya sudah teramat ‘pasaran’.

***

Sejatinya, ada satu pertanyaan mendasar yang luput dari perhatian anggota dewan kita yang terhormat tersebut. Yaitu, kenapa dalam konflik KPK dengan Polri ini banyak kalangan masyarakat yang lebih cenderung menyalahkan Polri?

Jumlah pengguna grup dukungan terhadap Bibit dan Chandra di Facebook, bisa dijadikan salah satu barometer. Hanya dua pekan setelah grup tersebut diluncurkan, hampir 1 juta orang telah menjadi anggotanya yang terang-terangan menyatakan dukungan terhadap KPK. Bahkan, dalam ratusan ribu komen yang muncul di grup, sebagian besar bernada menghujat Polri dan menempatkan institusi tersebut dalam posisi yang bersalah.

Pertanyaannya, benarkah di antara ratusan ribu orang itu telah mengkaji secara utuh latar belakang yuridis konflik antara KPK dan Polri ini? Sekuat apa mereka memiliki keyakinan bahwa Polri memang tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menahan Bibit dan Chandra? Dan lebih mendasar lagi, sekuat apa bukti-bukti yang mereka pegang sehingga mereka seakan begitu hakkul yakin bahwa Bibit dan Chandra benar-benar tak pernah menerima suap dari Anggoro sebagaimana dituduhkan polisi?

Saya kira hanya sedikit dari kita yang benar-benar menguasai pokok persoalan sebenarnya. Bahkan, saya juga yakin, hanya sedikit dari kita yang mau mengubah pendirian kita yang menganggap polisi tidak punya bukti kuat untuk mengusut Bibit dan Chandra, kendati Kapolri telah membeberkan panjang lebar bukti permulaan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk pengakuan Kapolri bahwa mereka telah memiliki bukti adanya aliran dana dari Ali Muladi ke rekening milik Bibit dan Chandra.

Apapun penjelasan Kapolri, dan sepanjang apapun durasinya, saya yakin masih tetap banyak anggota masyarakat yang tetap menyalahkan Polri. Kenapa begitu?

Jawaban dari semua itu sebenarnya cukup sederhana; sebagian masyarakat kita sudah kadung apriori terhadap yang namanya polisi. Itu suatu fakta yang tidak bisa kita nafikan. Jadi kalau boleh jujur, dalam kasus ini, masyarakat membela KPK bukanlah semata karena mereka memahami sisi yuridis bahwa KPK memang benar, tapi lebih sebagai penyaluran kekesalan dan protes ‘subtitusi’ atas perlakuan oknum-oknum polisi yang selama ini dirasa melukai rasa keadilan mereka.

Adalah suatu fakta jika masyarakat masih kerap menemukan adanya anggota polisi yang bertingkah seperti warga negara kelas satu. Main pukul, main bentak, bahkan tanpa merasa berdosa patentengan menunjukkan pistol terselip di pinggangnya. Padahal, saat itu tidak ada sama sekali situasi genting yang mengharuskan dia menunjukkan pistol tersebut.

Bagi kita yang sering wara-wiri di dunia hiburan malam, mungkin bukan sekali dua kali kita melihat oknum polisi yang berlagak seperti pendekar. Minta dilayani dan diperlakukan lebih baik dari pengunjung lainnya. Jika tidak, oknum ini tidak segan-segan untuk membentak, atau bahkan memukul siapapun yang mengurangi hak keistimewaannya di sana. Teman saya pernah menjadi korban dalam kasus seperti ini saat berkaraoke di salah satu tempat hiburan di Padangsidimpuan.

Maka tak heran, banyak orang yang menghindari tempat hiburan malam yang diketahui kerap menjadi tempat mangkal oknum. “Akh, payah nanti. Gara-gara mata benjol jidat awak,” begitu ucapan yang kerap saya dengar dari teman-teman penikmat dunia hiburan malam.

Sederhananya, sikap mentang-mentang dan sok jago, masih mudah kita pergoki, terutama di kalangan polisi muda yang berpangkat rendah. Gaya gagah-gagahan ini kemudian menjadikan polisi bukannya melindungi dan mengayomi, tapi justru mengancam warga. Kita senantiasa prihatin melihat fakta banyak polisi yang harus terluka atau terbunuh ketika memburu penjahat. Tetapi, kita juga tidak rela kalau mereka serampangan menggunakan pentungan dan pistolnya untuk menyakiti warga.

Begitu pula di jalanan. Sudah menjadi pembicaraan umum bagaimana prilaku sebagian oknum polisi kita di jalan raya. Bukan cerita baru lagi kalau kita mendengar ada oknum polisi yang melakukan penangkapan di jalan raya, namun ujung-ujungnya (tanpa malu) meminta sekadar uang rokok.

Silahkan tanyakan kepada pengemudi taksi, truk atau bus antarkota antarpropinsi, atau paling tidak bagi mereka yang biasa melintasi jalan Medan-Banda Aceh, Medan-Padang, dan Medan Pekanbaru. Merupakan pemandangan biasa bagi mereka ketika ada oknum-oknum polisi yang meminta uang di jalanan. Dan gawatnya, ‘arisan’ ini kerap dilakukan tengah malam di lokasi yang tidak jauh dari kantor polsek setempat.

Citra kepolisian semakin tercoreng akibat ulah oknum ini. Sebab, untuk ‘arisan’ itu, para sopir cukup mengeluarkan seribu rupiah dan langsung melengos begitu saja. “Biarlah, itung-itung amal,” begitu kerap saya dengar ucapan si sopir taksi setelah menyerahkan uang tersebut. Sementara kami para penumpang hanya bisa menghela nafas panjang sambil geleng-geleng kepala melihat kejadian itu.

Itu baru di level bawahan. Di level petinggi, bukan cerita baru pula jika banyak orang mengatakan kongkalikong seperti sudah menjadi sarapan. Pengusaha dan orang berduit ditengarai mendapat banyak kemudahan atas kongkalikong dengan oknum petinggi kepolisian di berbagai tingkatan ini.

Tragisnya, hanya sedikit dari masyarakat kita yang berani mempersoalkannya, apalagi sampai mengadu ke Provost. Sebabnya sangat sederhana pula; mereka enggan menambah kerjaan dan enggan menjadi pihak yang malah dipermasalahkan.

Pertimbangan yang tentu saja cukup beralasan. Sebab sudah menjadi rahasia umum, institusi-institusi penegak hukum biasa membela mati-matian anggotanya yang bersalah, demi menjaga nama baik lembaga. Dan, impunitas atau pembelaan itu, tidak jarang harus dilakukan dengan memutarbalikkan fakta.

***

Sejatinya, pihak kepolisian secara institusi telah melakukan upaya untuk memperbaiki citra. Lihat saja di setiap kantor polisi. Tulisan “Polisi adalah pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat” sudah dipampang besar-besar. Tujuannya jelas, agar anggota polisi yang bertugas di situ senantiasa diingatkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Harus diakui, pembenahan kepolisian yang dilakukan sejak delapan tahun lalu, sudah tampak hasilnya. Pada masa lalu, polisi yang terbukti melanggar hukum hanya dijatuhi hukuman administratif, semisal skorsing atau penurunan pangkat. Malah, pelanggaran pidana yang melibatkan polisi, sering tidak jelas penyelesaiannya. Tetapi belakangan, sudah banyak polisi dipecat lantaran melawan hukum.

Tidak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu lima bulan saja (Januari-Mei 2009), tercatat sudah 169 anggota polisi yang diberhentikan tidak dengan hormat (Kompas, 17 Juli 2009). Ini perkembangan menggembirakan menyangkut kecenderungan perubahan paradigma polisi.

Namun, tentunya masih butuh upaya lebih keras lagi untuk memperbaiki citra kepolisian ini. Karena setelah resmi disapih dari TNI, polisi harusnya punya cara berpikir baru dalam tugas pengabdiannya. Paradigma Polri sebagai alat penguasa yang sangar dan siap tempur sudah saatnya digeser menjadi pengabdi kepentingan masyarakat. Polisi harus mengubah penampilannya dari wajah kaku menjadi luwes, dari berlagak jagoan menjadi ramah, murah senyum dan siap sedia melayani.

***

Dengan demikian, menyikapi hujatan terhadap lembaga kepolisian akhir-akhir ini, tidak cukup dengan penjelasan panjang lebar soal penanganan kasus KPK yang sedang ditanganinya. Biarlah polisi melanjutkan proses hukumnya dan membuktikannya di persidangan nanti.

Namun, yang lebih penting harus dilakukan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Daruri dan seluruh jajaranya adalah perbaikan pola relasi dan interaksi antara polisi dan masyarakat. Trauma dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sosok polisi karena pengalaman gelap masa lalu, harus secepatnya disembuhkan. Dan itu tentu tidak bisa dilakukan oleh polisi yang arogan, angkuh dan sok hebat. Tidak pula bisa dilakukan oleh petinggi polisi yang membela bawahannya secara membabi buta.

Serahkanlah tugas perbaikan citra kepolisian ini kepada anggota polisi yang bermoral, punya integritas dan punya sense of interest terhadap masyarakat. Wajib dipercaya, masih banyak orang bermoral dan punya integritas tinggi di kepolisian. Kepada orang-orang inilah kita menyandarkan pembenahan institusi yang punya peran vital dalam mengamankan, menertibkan, mengayomi dan melindungi masyarakat ini.

Akhir kata, kita berharap, polisi segera menghapus coreng hitam yang mengotori wajahnya. Upaya memperbaiki citra buruk polisi di mata masyarakat merupakan suatu kerja yang harus terus menerus dan kontinu. Dalam konteks ini, tentu saja, dibutuhkan kemauan kuat untuk berani membersihkan lembaga ini dari orang-orang yang tidak pantas menjadi penegak hukum. (***)

Salam saya,

Rahmad Nur H Lubis
Jurnalis, alumnus FH USU

Itulah yang termaktub jelas dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Undang-Undang yang menggantikan UU Nomor 14 tahun 1992 ini sudah ditandatangani Presiden SBY pada tanggal 22 Juni 2009 lalu. Artinya, UU yang terdiri dari 326 pasal ini sudah bisa diberlakukan karena telah dimaktubkan dalam lembaran negara dan dianggap semua warga telah mengetahuinya.

Pagi ini, saya tersentak membaca pasal demi pasal undang-undang tersebut. Tiba-tiba saya teringat dengan istilah kriminalisasi KPK yang belakangan ini kerap menghiasi halaman surat kabar. Kini, ternyata bukan KPK saja yang terancam dikriminalisasi, tapi juga Anda yang kerap wara-wiri di jalanan.

Ya, kini Anda dan saya terancam dikriminalisasi ketika berkendaraan. Betapa tidak, beberapa pelanggaran lalu lintas yang mungkin saja Anda lakukan, baik secara sengaja atau tidak, dalam sekejap bisa mengantar Anda ke dalam hotel prodeo.

Tidak cukup karena persoalan helm. Beberapa pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan lainnya juga bisa membuat Anda masuk penjara. Terus terang, saya bergidik membaca pasal demi pasalnya.

Lihat saja bunyi pasal Pasal 281. Di sana tegas-tegas dinyatakan apabila pengendara kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) bisa dikenakan denda paling banyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah) atau dipidana kurungan paling lama 4 bulan. Wow, sekali lagi, 4 bulan wak…

Begitu pula jika Anda lupa membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 288, Anda bisa dikurung selama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), tanpa pertimbangan apakah Anda benar-benar kelupaan membawanya atau memang Anda tidak memiliki STNK.

Bagaimana jika kendaraan Anda tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban? Hmm.. siap-siap pula Anda menjalani hukuman kurungan paling lama 1 bulan atau membayar denda denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 285.

Satu lagi, jika selama ini Anda kerap mematikan lampu sepeda motor Anda saat berkendaraan di siang hari, maka siap-siap pulalah untuk menjalani hukuman kurungan selama 15 hari. Sebab dalam pasal 293 disebutkan dengan tegas, pengendara motor yang tidak menyalakan lampu utama di siang hari dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100.000.

Lebih gawat lagi kalau Anda tidak menghidupkan lampu kendaraan di malam hari. Anda bisa dikenakan pidana kurungan paling lama sebulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terlepas dari apakah lampu kendaraan Anda tiba-tiba mati di tengah jalan.

Yang menjadi tanda tanya, dalam aturan pasal-pasal UU Lalu Lintas yang baru tersebut sama sekali tidak mengenal alasan pemaaf. Padahal, dalam teori-teori hukum yang saya pelajari bertahun-tahun di Fakultas Hukum USU, penerapan hukum tetap harus mengedepankan kemaslahatan dan pembinaan. Karena itu, dalam aturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) digariskan pasal-pasal alasan pemaaf bagi seorang pelaku tindak kejahatan.

Alasan pemaaf dalam KUHP itu terdiri dari dua garis besar, yaitu alasan penghapus pidana yang berlaku umum untuk setiap tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44, 48–51 KUHP. Selain itu, ada alasan penghapus pidana yang berlaku hanya untuk tindak pidana tertentu, misalnya pasal 122, 221 ayat (2), 261, 310, dan 367 ayat (1) KUHP.

Di luar itu, dikenal pula beberapa alasan penghapus pidana yang diatur di luar KUHP. Diantaranya hak mendidik dari orang tua, izin dari orang yang dirugikan, hak jabatan dari dokter (gigi), mewakili urusan orang lain, tidak adanya melawan hukum materiil, dan tidak adanya kesalahan sama sekali.

Namun, dalam UU Lalu Lintas yang baru ini, saya sama sekali tak melihat ada pasal-pasal yang mengatur alasan-alasan pemaaf. Jadi, Anda sama sekali tidak dibuka peluang untuk mencari pembenaran. Misalkan saja, kelupaan bawa SIM atau STNK. Padahal seyogyanya, SIM dan STNK harus dipandang sebagai esensi administrasi yang apabila telah berhasil ditunjukkan, maka akan menghapuskan pidana penjara bagi pelakunya dan pemberlakuan denda yang tidak sama.

Namun, setelah saya telusuri pasal demi pasal, di sana tidak ada dijelaskan bagaimana ketentuan jika SIM dan STNK si pengendara memang ada, tapi dia kelupaan membawanya. Apakah si pengendara yang demikian bisa dipidana juga? Bukankah seharusnya cukup kendaraan saja yang ditahan dan begitu si pengendara bisa menunjukkan SIM dan STNK di kantor polisi, maka dia cukup dikenakan denda?

Terlepas dari itu, menilik ancaman-ancaman hukuman yang demikian ngeri itu, satu pertanyaan besar di benak saya; sudahkah ini diimbangi dengan perbaikan mental aparat kepolisian yang akan menjadi eksekutornya di lapangan?

Harus diakui, sebagian oknum polisi kita masih lebih gemar mencari-cari kesalahan ketimbang melihat esensi suatu peraturan. Sudahkah pembuat UU ini telah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan adanya oknum polisi nakal yang lebih mengesankan mencari-cari kesalahan?

Hal tersebut memang telah diantisipasi dengan ketentuan bahwa polisi harus memasang plakat adanya pemberitahuan razia lalu lintas di satu tempat. Tujuannya, agar tak sembarangan oknum polisi bisa melakukan penangkapan di jalan raya. Makanya dalam berbagai razia, polisi kerap memakai sandi-sandi tertentu, seperti Operasi Zebra, Operasi Tertib, Operasi Ketupat, dan lain sebagainya.

Namun faktanya, benarkah itu telah dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen? Jika ditanyakan kepada pengendara yang sering wara-wiri di jalanan kota ini, mungkin, banyak yang mengaku tak jarang merasa terjebak oleh oknum polisi. Tiba-tiba saja muncul dari simpang jalan, lantas menyetop kendaraan lalu menanyakan STNK dan SIM.

Di satu sisi ada baiknya, sebab bisa saja dengan cara ini seorang pencuri sepeda motor ketangkap. Tapi, tindakan ini tetap saja tak bisa dibenarkan. Bukan saja efektifitasnya yang tergolong rendah karena unsur ‘damai’ lebih mengemuka, namun karena hukum memang tak membenarkan cara-cara seperti itu.

Nah, yang menggelitik, bukankah dengan ancaman-ancaman yang super duper membuat jiper itu, tidak membuka peluang munculnya oknum polisi nakal untuk meminta uang ‘damai’ lebih besar?

Selain itu, saya menggarisbawahi satu hal pula dalam UU ini, yaitu tidak adanya aturan tegas tentang biaya-biaya pembuatan administrasi untuk kendaraan maupun pengendara. Jadi, kita tidak akan tahu pasti berapa sebenarnya biaya mengurus SIM dan STNK karena dalam UU ini disebutkan ketentuan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Padahal, seharusnya ketentuan mengenai tarif ini ditegaskan saja dalam sebuah Undang-undang agar daya tembusnya ke masyarakat bisa lebih kuat. Sebab, jika hanya diatur dalam peraturan kepolisian yang cenderung bersifat intern, maka tarif-tarif tersebut akan selamanya menjadi abu-abu alias tidak transparan.

Terlepas dari itu, saya tetap mencatat suatu terobosan besar yang bernada positif dari UU ini. Yaitu, ancaman bagi penyelenggara yang tidak memperbaiki jalan rusak.

Dalam Pasal 273 disebutkan setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana penjara paling lama 6 bulan dan denda Rp12 juta. Jika luka berat dipidana 1 tahun dan denda Rp20 juta. Jika sampai ada korban mati akibat jalan rusak itu, maka penyelenggara dapat dipidana paling lama 5 tahun dan denda Rp120 juta.

Jika menilik kepada ketentuan pasal ini, maka pemerintah yang membiarkan terjadinya kerusakan jalan sehingga menimbulkan korban dapat dipidana atau dijatuhi denda. Jika sudah begini, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa tidak dikenal alasan pemaaf dalam UU ini, tentunya tidak ada lagi alasan keterbatasan anggaran untuk memperbaiki jalan-jalan rusak yang bertebaran di sepanjang kota Medan!

Namun, bukankah biasanya hukum hanya berlaku untuk orang kecil, bukan untuk para petinggi?

Salam saya,

Rahmad Nur Lubis
Mantan pembalap..

Begitu pula Taufiek Kiemas. Pidatonya yang berselemak peak dalam pelantikan Presiden SBY kemarin, sepertinya hanya akan menjadi konsumsi media yang sekilas lalu saja. Maklum, selain bangsa kita yang memang dari sononya dianugerahkan sifat pelupa, peran Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR sejatinya tidaklah begitu signifikan. Kendati berposisi sebagai kepala lembaga tertinggi negara, namun MPR praktis hanya bekerja sekali dalam lima tahun, kecuali ada kejadian luar biasa yang memaksa mereka menggelar sidang istimewa.

Lantas, siapa nama yang bakal menuai kritikan tajam itu? Sebuah nama yang keberadaannya nun-jauh di luar bumi pertiwi ini. Dia adalah seorang warga negara Spanyol yang mengais hidup dengan menjadi pelatih di Liverpool, salah satu klub besar sarat sejarah di dataran Inggris. Namanya adalah Rafael Benitez.

Dua kekalahan beruntun yang dialami Liverpool di Liga Champions musim ini, sepertinya sudah cukup menjadi alasan kuat bagi publik Anfield untuk menyoal kredibilitasnya. Ketika kekalahan pertama 0-2 melawan Fiorentina, publik mungkin masih bisa memaafkannya, karena itu terjadi di Artemio Franchi, kandang Fiorentina.

Menjadi aib besar bagi publik Anfield, ketika tadi malam, Liverpool harus menoreh luka di depan publiknya sendiri dengan menyerah kalah 1-2 dari Lyon, klub asal Prancis yang selama ini juga lebih dikenal sebagai penguasa liga domestik semata. Tragis, keunggulan 1-0 lewat gol Bennayoun di babak pertama, menjadi tidak berarti ketika dalam 20 menit menjelang pertandingan berakhir, Lyon membalas dengan dua gol lewat Gonalons dan Delgado.

Kekalahan yang tidak saja memalukan, tapi juga semakin memperkecil langkah Liverpool untuk berkiprah lebih jauh di Liga Champions musim ini. Kendati Steven Gerrard dkk masih menyisakan tiga pertandingan sisa, namun harus diakui mencuri poin dari kandang Lyon dan menjinakkan Firorentina di Anfield tentu bukan pekerjaan mudah. Apalagi jika menilik kepada trend menukik tajam yang terus ditunjukkan anak buah Benitez.

Liverpool kini benar-benar dalam masa kritis. Di kancah liga Inggris pun, Liverpool masih terdampar di posisi delapan, setelah hanya mampu mengumpulkan 15 poin dari sembilan pertandingan. Mereka berselisih tujuh angka dari Manchester United di puncak klasemen. Suatu posisi yang tentunya tak layak dihuni oleh sebuah tim dengan nama besar dan dikenal dengan suporternya yang militan.

Apa sebenarnya yang terjadi dengan tim ini? Empat kekalahan beruntun yang dialaminya di Liga Inggris dan Liga Champions jelas menunjukkan bahwa sesungguhnya tim ini sedang menderita penyakit akut yang secepatnya harus diamputasi.

Penyakit apa? Keterbatasan dana pembelian pemain? Jelas tidak tepat jika ada yang menuding hal tersebut menjadi penyebab. Sebab, ditilik dari total anggaran yang dikeluarkan George Gillet dan Tom Hicks, dua pemodal klub ini, sejatinya sudah lebih dari cukup untuk mendapatkan pemain berkaliber. Bahkan, dana yang mereka gelontorkan tercatat sebagai dana belanja terbesar yang pernah dikeluarkan Liverpool sepanjang sejarah.

Betapa tidak, dalam kurun waktu 18 bulan, dua konglomerat asal Amerika Serikat itu telah menggelontorkan dana sebesar 128 juta pounds atau setara dengan Rp2,1 triliun! Itu belum lagi dari dana segar yang didapatkan dari hasil penjualan Xabi Alonso ke Real Madrid dengan harga 30 juta pounds. “Kami mengeluarkan dana belanja lebih banyak ketimbang para pesaing demi mempertahankan sejarah klub ini,” ujar Gillet sebagaimana dikutip situs biangbola.com.

Tak ayal, penjelasan Gillet ini akan membuat posisi Rafael Benitez sebagai manajer akan semakin tersudut. Apalagi, Gillet sudah mulai mengarahkan telunjuknya ke Benitez pasca-kekalahan atas Chelsea pekan lalu. “Ini bukan lagi soal Gillet dan Hicks, namun Benitez,” ketusnya.

Saat tulisan ini saya buat, belum ada konfirmasi resmi dari pemilik modal Liverpool itu menyikapi hasil buruk timnya dari Lyon. Namun saya yakin, nama Benitez kembali bakal disebut-sebut sebagai biang kerok. Dan bukan tidak mungkin, kinerja lumayan bagus Benitez dalam kurun 4 musim belakangan, akan sirna tak berbekas dengan ‘hadiah’ pemecatan.

Layak ditunggu, apakah Benitez akan menjadi pengangguran paling tidak hingga paruh musim nanti pasca-kekalahan atas Lyon ini. Yang bisa dipastikan, kalangan pers Inggris yang terkenal ‘kejam’ terhadap kinerja seorang pelatih, akan berteriak keras menuding jidat Benitez. Sekarang, tergantung kekuatan telinga dari duet Gillet dan Hicks untuk menyikapi sorotan tajam media itu, plus kuat tidaknya desakan dari publik Anfield sendiri.

Namun, menurut saya, pemecatan terhadap Benitez tidak akan menyelesaikan persoalan di tubuh tim ini seutuhnya. Untuk jangka pendek atau setidaknya untuk memulihkan kepercayaan publik, kehadiran pelatih baru memang bisa menjadi pilihan. Hanya, untuk benar-benar mengembalikan nama besar Liverpool, itu saja jelas tidak cukup. The Reds butuh suatu kebijakan revolusioner.

Apa itu? Liverpool harus punya seorang Peter Kenyon. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan agar manajemen Liverpool mau mengeluarkan dana lebih besar untuk menarik seorang Kenyon dari Chelsea. Tapi, Liverpool butuh seorang pemandu talenta sekaliber Kenyon.

Adalah suatu fakta, pembelian pemain Liverpool musim ini tidak memberi ekses positif. Hal itu tentu tidak lepas dari lemahnya kemampuan seorang pemandu talenta dalam memberikan masukan kepada manajer. Musim ini, Liverpool memang telah mendatangkan bek timnas Yunani Sotiros Kyrgiakos dari AEK Athens dan menarik kembali Glen Johnson dari masa pinjamannya ke Portsmouth.

Pun begitu, kehadiran pemain tersebut jelas tidak bisa menggantikan Sami Hyypia, Alvaro Arbeloa, Xabi Alonso dan Albert Rieara yang eksodus awal musim ini. Di sinilah letak ketelodaran Liverpool, eksodusnya empat pemain yang tiga musim belakangan menjadi pemain jangkar ternyata tidak diimbangi dengan masuknya pemain yang memiliki kualitas setara.

Alhasil, ketergantungan tim terhadap sederet nama yang tersisa menjadi begitu besar. Lihat saja bagaimana Liverpool bermain tanpa Steven Gerrard dan Ferando Torres seperti yang terjadi melawan Lyon tadi malam. Nyaris tanpa pola dan kehilangan roh permainan. Padahal, bagi suatu tim yang mengarungi jadwal pertandingan yang sangat ketat, kualitas antara pemain inti dan cadangan tidak boleh begitu jauh.

Saya tidak tahu pasti, apakah Benitez mengalami overconfidence pada awal musim lalu. Mungkin saja dia berpikir pemain-pemain muda yang telah ada di Liverpool sudah cukup untuk menjadi pelapis. Dia sepertinya hakkul yakin bahwa Lucas, Ryan Babel dan N’gog sudah menemukan performa terbaiknya musim ini. Suatu keyakinan yang sejauh ini ternyata jauh panggang dari api, setelah menilik performa mereka yang masih gagok diberi tanggung jawab besar di lapangan.

Dengan pola pikir seperti itulah sebenarnya dibutuhkan peran besar seorang pemandu talenta. Dari bisikannya, seorang manajer bisa mendapat bahan masukan ketika membeli atau menjual pemain. Jika Benitez diberi cek kosong untuk melakukan pembelian dan penjualan pemain, tanpa masukan dari pihak lain, bisa saja dia cenderung subjektif seperti yang selama ini dituding banyak pihak ketika dia terinspirasi untuk membeli banyak pemain asal Spanyol.

Mulai dari sekarang, Liverpool harus kembali berbenah. Kritik tajam dari dua pemilik klub terhadap Benitez harusnya sudah dihentikan. Mereka harus duduk bersama untuk mengembalikan mental pemain dan pelan-pelan menata elemen klub. Jika memang reposisi pelatih adalah suatu pilihan, apa boleh buat, publik Anfield harus memahami itu sebagai upaya mengembalikan mental pemain dan kepercayaan publik.

Tapi tidak cukup itu saja. Sekali lagi, elemen klub harus benar-benar kembali ditata, termasuk dengan mendatangkan seorang pemandu bakat sekaliber Peter Kenyon. Tanpa itu, Liverpool akan terus berada di bawah bayang-bayang Manchester United dan Chelsea, plus cap sebagai klub kuda hitam yang angin-anginan.

Liverpool, Anda selayaknya berada di kasta tertinggi, bukan terseok-seok di papan tengah, apalagi hanya sebagai kuda hitam!

Salam saya,
Dedengkot Liverpudlian

Rahmad Nur Lubis

Perjalanan hampir 24 jam dari kota Padangsidimpuan sudah cukup meremukkan segala persediaanku. Sebenarnya, tidak perlu melalui perjalanan selama itu. Normalnya, perjalanan darat dari Padangsidimpuan menuju Padang bisa ditempuh dengan 10 jam saja. Sebab, jarak dua kota berbeda propinsi ini ‘hanya’ sekitar 400 km, lebih dekat ketimbang Padangsidimpuan-Medan yang jaraknya mencapai sekitar 500 km.

Namun, longsor yang menutupi badan jalan di kawasan perbatasan Sumut dengan Sumbar membuat bus yang aku tumpangi terhambat selama hampir 14 jam. Di tengah hutan belantara dan di antara ratusan kendaraan yang terjebak longsor, aku bersama dua teman menghabiskan waktu di dalam bus dengan menahan lapar dan haus.

Setibanya di Padang sekira pukul 18.00 WIB, dengan tubuh lemas, kami terduduk di salah satu bangku panjang terminal Andalas. Tak lama kemudian, dengan taksi gelap kami bergerak menuju Lubuk Begalung, rumah kerabat yang akan menjadi tempat tujuan kami.

***

Mengikuti bimbingan tes, itulah tujuanku mendatangi kota ini. Sebenarnya sangat berat bagiku ketika ayah mengetukkan palunya untuk memberangkatkan aku ke kota ini. Aku tidak bisa membayangkan akan menjalani hari-hari di sana tanpa teman yang aku kenal. Dengan bahasa yang berbeda pula.

Maklum, sebagian besar teman sekolahku (SMA Negeri 2 Padangsidimpuan) memilih untuk mengikuti bimbingan tes dan melanjutkan study ke Medan. “Pokoknya kau di Padang saja. Kalau mau belajar itu di sana, bukan di Medan. Di Medan nanti banyakan main-main kau sama kawan-kawanmu,” begitu titah sang ayah yang di keluarga kami tak satu pun bisa membantahnya.

Beruntung, dua teman sekolah bisa kupengaruhi untuk mengikutiku ke Padang. Aku memastikan tempat tinggal mereka aman; bersama kerabatku di suatu rumah yang bisa kami tempati secara gratis.

Namun, kebersamaanku dengan mereka tidak berlangsung lama. Tiga hari kemudian setelah kami berjalan-jalan mengitari pusat kota Padang, mereka sepertinya berubah pikiran. Mereka akhirnya memilih pulang ke Sidimpuan. Seorang mengaku disuruh pulang untuk mengikuti tes kepolisian di Medan. Sedangkan seorang lagi, katanya, disuruh keluarganya melanjutkan pendidikan ke Jakarta saja.

Entahlah, apakah keputusan mereka itu muncul karena mereka juga merasakan hal yang sama denganku; merasa tinggal di Padang akan terasa garing. Maklumlah, kondisi kota Padang jauh dari hingar bingar dan keasyikan bermain dari mall ke mall seperti yang diceritakan oleh teman-temanku yang memilih melanjutkan study ke Medan.

Saat itu, Padang memang belum memiliki satupun pusat perbelanjaan besar berbentuk mall. Kalaupun ada, hanya Damar Plaza yang sebenarnya lebih layak disebut minimarket ketimbang Plaza. Bayangkan saja, Plaza ini hanya terdiri dari tiga tingkat dan sama sekali tidak memiliki lift dan tangga berjalan!!

Jadi, kalaupun hendak menghabiskan waktu untuk berjalan-jalan, kota Padang tidak mampu menawarkan tempat-tempat yang glamour. Palingan hanya ada bioskop di lantai dua Pasar Timur dan sekumpulan tukang koyok di terminal Andalas. Hmm.. tentunya hiburan yang sama tidak sulit untuk didapatkan di Padangsidimpuan. Kalaupun ada yang sedikit istimewa dibanding Padangsidimpuan, yah paling keberadaan pantai yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari Jalan Damar. Sementara Padangsidimpuan tidak memiliki pantai.

***

Malam sebelum mereka meninggalkan Padang, kami berencana berpesta kecil-kecilan. Jamaknya anakmuda kampung-kampung, pesta kurang terasa afdol tanpa kehadiran minuman keras. Lagi pula, kendati bukan peminum berat, tapi kedua teman saya ini memang tergolong bandel, setidaknya untuk ukuran ‘anakmuda kampung’ kala itu. Masih terkontaminasi dengan pikiran bahwa merayakan sesuatu harus ada minuman keras.

Dengan berjalan kaki menyusuri pasar di sekitaran terminal Andalas di Jalan Pemuda, Padang, sore itu kami mencari minuman keras bermerk Kamput atau Topi Miring, minuman keras murahan yang rasanya tak jauh beda dengan spritus. Di Sidimpuan, minuman sekelas itu cukup untuk menghangatkan suasana pesta. Yang penting mabuk… hahaha…

Namun, dua jam kami berkeliling pasar Andalas, tak satupun kami temukan penjual minuman keras, bahkan minuman sekelas bir sekalipun. “Di sini tak boleh jual minuman keras,” jawab seorang pedagang grosir yang kami tanyai di kawasan Pasar Timur.

Apa boleh buat, suasana malam perpisahan akhirnya hanya ditingkahi dengan minuman sekelas coca-cola sembari duduk-duduk dan berbincang di depan rumah. “Betul-betul religius kali yah Padang ini. Yang jual minuman keras pun tak ada. Di Sidimpuan aja sudah ada yang jual di dalam gang-gang,” ucap seorang teman setengah ngedumel.

***

Sehari setelah mereka pergi, aku mulai menjalani hari-hari dari sebuah rumah di kawasan Lubuk Begalung. Di rumah itu aku tinggal bersama keluarga anak beranak; seorang perempuan yang aku panggil nenek dan anak lelakinya yang aku panggil udak (panggilan kekerabatan Batak yang berarti paman). Dia adalah sepupu ayahku yang saat itu masih menjalani studi semester akhir di Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil, Universitas Andalas.

Keesokan harinya, dengan ditemani udak, aku mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan tes. Dengan pertimbangan siswanya yang tidak terlalu banyak dan biaya bimbingan yang relatif murah, aku memilih bimbingan tes NRC College.

“SMA-nya dari mana?” tanya petugas penerima pendaftaran.

Belum sempat aku menjawab, udakku langsung menyela. “SMA 5 Medan.”

Aku terperanjat. Tapi, di bawah meja, udakku menginjak kakiku memberi kode agar aku diam saja.

“Lho, kok bimbingannya ke mari? Di Medan kan banyak tempat bimbingan yang bagus,” tanya si petugas lagi.

“Dia di Medan bandel. Makanya dikirim ke mari tinggal sama neneknya,” jawab udakku.

Lagi-lagi sebenarnya aku mau protes. Tapi sekelabat pula, udakku langsung mengantukkan lututnya ke pahaku. Untung si petugas itu tak melihat drama kami dan hanya manggut-manggut seraya menyuruhku mengisi formulir.

Sepulang dari lokasi bimbingan tes, sembari berjalan di trotoar Jalan Damar menuju Jalan Pemuda, aku memberanikan diri bertanya, “Kok Udak bilang tadi aku tamatan SMA 5 Medan? Sekolahnya pun tak tau aku dimana itu.”

“Orang Padang ini aneh. Kalau mereka melihat kau berasal dari kota yang statusnya lebih rendah, layas (sepele) nanti orang itu nengok kau. Tapi kalau kau dari Medan, segan orang itu nengok kau. Lihatlah nanti,” jawabnya.

“Terus kok udak bilang pulak aku bandel?”

“Iya, biar takut orang itu gangguin kau. Tak bisa dimain-mainin ini, tukang tikam dari Medan, gitu pikir orang itu,” ujarnya, kali ini sembari tertawa.

***

Entahlah, apakah ada pengaruh antara kebohongan putih itu dengan sikap teman-temanku di lokasi bimbingan. Yang jelas, hanya butuh seminggu bagiku untuk menjadi ‘bintang’ di bimbingan tes tersebut. Hanya, baik teman-teman maupun tentor di sana, tak lagi memanggilku dengan nama asliku. Semuanya memanggilku dengan sebutan Ucok.

“Cok, masih ada hubungan saudara nggak ama si Tarigan?” tanya seorang teman bimbingan saat kami duduk-duduk di trotoar depan gedung bimbingan.

“Tarigan mana?”

“Itu, yang megang Terminal Andalas. Dia premannya di situ. Orang Medan juga.”

Argghhh… Hufff…..

“Cok, kau ajarinlah kami main gitar. Orang Medan kan jago-jago main gitar,” ajak seorang teman bimbingan lagi.

Keesokan sore aku bersama lima teman bimbingan lainnya, kemudian pergi ke salah satu studio band di kawasan Purus. Katanya, itu merupakan satu-satunya studio band yang ada di kota Padang saat itu.

Jujur, ada perasaan khawatir karena kemampuan gitarku memang sangat pas-pasan. Kalaupun aku kerap keluar masuk studio band di Padangsidimpuan ketika SMA, itu hanya sekelas band anak muda kampung-kampung yang genjrang-genjreng. Singkatnya, asal bising dan mirip dengan lagu aslinya.

Tapi, dengan model ‘pede’, aku pegang saja gitar itu. Dan aku mainkan intro musik Smell like Ten Spirit-nya Nirvana. Lagu itu sudah merupakan lagu wajibnya band-band anak SMU di Padangsidimpuan. Tapi ternyata itu pun sudah cukup hebat di mata mereka.

Jadilah kebintanganku di lokasi bimbingan semakin bersinar. Ditambah lagi, dalam jejeren siswa yang lulus tryout, namaku selalu masuk dalam daftar 10 besar. Hmmm… aku mulai menikmati pertemanan dengan beberapa teman-teman baru yang cukup bersahabat, menarik dan utamanya menempatkan aku dalam posisi hebat… hahahaha….

Saat itu pulalah aku ingat untuk pertamakalinya pusat perbelanjaan Matahari dibuka di Padang. Seusai bimbingan, teman-temanku mengajak aku ke sana. Suasananya sangat ramai. Di depan tangga berjalan, orang-orang pada antri dan saling berpegangan karena takut terjatuh. Bahkan, di mulut tangga berjalan itu berjaga dua orang satpam untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pengunjung yang terjatuh.

“Wah, kalau di Medan, sudah nggak gini lagilah yah, Cok. Di sana sudah biasa orang naik tangga berjalan,” ujar seorang teman.

Aku hanya manggut-manggut sembari tersenyum tipis seolah-olah aku sudah terbiasa keluar masuk pusat perbelanjaan. Padahal, aku juga tergolong jarang masuk ke mall atau plaza, karena di Padangsidimpuan saat itu juga tidak ada mall atau plaza. Jadi, kalaupun aku melalui tangga berjalan, hanya ketika ayah membawaku berlibur ke Medan, dan itu paling banyak dua kali dalam setahun.

****

Terlepas dari keramahtamahan teman-teman dan tentor di tempat bimbinganku, tapi ada satu hal yang tak terlalu aku sukai dari mereka. Setelah menanyakan nama dan asal, mereka kerap menanyakan agama yang aku anut. Pertanyaan yang risih kudengar karena tidak terbiasa ditanyakan di lingkunganku.

Tapi belakangan aku maklum, karena mereka kadung menggeneralisir bahwa orang Medan atau suku Batak adalah Kristen. Maka itu, ketika aku mengatakan aku muslim, awalnya banyak di antara mereka yang tidak percaya. Bahkan, saat aku sholat di musholla bimbingan, mereka seperti memperhatikan ritual sholatku apakah sesuai atau tidak.

Selain itu, walau ini di satu sisi cukup menguntungkanku, mereka juga kerap menstigma bahwa orang Medan atau suku Batak bermental bandit. Tidak takut mati. Berani berkelahi, dan satu lagi; doyan mengisap ganja!

Yang terakhir ini, ketika aku pulang ke Padangsidimpuan untuk mengambil ijazah, beberapa teman bahkan ada yang menitipkan agar aku membawa ganja. “Di sini susah dapat. Rp15 ribu satu amplop, itu pun hanya dapat dari anak buah kapal. Bawakanlah nanti pulang dari Medan. Di sana kan murah,” kata mereka.

“Iyalah nanti kubawakan,” jawabku asal, bercampur biar dicap ‘hebat’.. hahaha….

Ketika aku kembali ke Padang, mereka menagih ganja itu. Jelas saja tidak ada, karena memang aku tidak berniat membawanya. Selain karena tidak terlalu familiar dengan barang haram tersebut (walau aku tahu saat itu harganya hanya Rp5 ribu per amplop di Padangsidimpuan), aku juga tidak berani mengambil resiko untuk membawanya di bus dengan perjalanan 10 jam.

Mereka maklum saja ketika aku bilang stok ganja lagi susah didapat karena polisi lagi getol-getolnya razia. “Bandar-bandar ganja yang aku kenal pun tiarap dulu untuk sementara,”ujarku. Padahal tak satupun bandar ganja yang aku kenal.

****

Tibalah saat pendaftaran Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN). Ayah sudah terus mewanti-wanti agaraku menjatuhkan pilihan ke Universitas Andalas saja.Pilihan yang tentunya mendapat dukungan dari udakku. “Kalau mau kuliah itu di sini. Biar aku bisa mengawasi kau,” cetus udakku menjelang kami tidur.

Tapi, sontak ada perasaan khawatir di situ. Sejujurnya, aku tidak bisa membayangkan akan menjalani hari-hari kuliah dengan tinggal satu kamar bersama udakku ini. Ketika bimbingan saja, aku sudah merasa teraniaya oleh perintah-perintah dan pengawasannya.

Bayangkan saja, jarum jam sudah menunjukkan angka 12 malam, ketika dia baru pulang entah dari mana, dia tidak segan-segan membangunkanku. “Gimana kau bisa lulus UMPTN. Tidur aja kerjamu. Belajarlah. Kerjakan dululah soal Matematika ini, biar kutengok kekmana hasil bimbinganmu itu,” tukasnya.

Alhasil, dengan mata terkantuk-kantuk, aku mengerjakan 10 soal matematika, pelajaran yang paling kubenci. Hasilnya pun bisa ditebak; salah semua. Dan efeknya cukup mengerikan. “Duduk kau sini, biar kuterangkan. Entah kekmana pun kau kutengok yang bimbingan itu,” ujarnya dengan nada tinggi.

Aku tidak bisa membantah dan hanya bisa pura-pura mengangguk mendengarkan dia menjelaskan rumus-rumus yang sejujurnya tak masuk ke otakku. Kondisi itu nyaris terjadi tiap malam. Cilakanya, dia hanya menguasai mata pelajaran Matematika pula.

Aku semakin tak nyaman dengan sikapnya ketika dia juga mulai rajin mematai-mataiku di tempat bimbingan. Suatu hari, dia bisa tiba-tiba datang ke tempat bimbinganku. Ketika kutanya ada apa, dia hanya bilang biar ada temannya pulang. Satu sisi memang masuk akal, karena kampusnya di kawasan Air Tawar tidak terlalu jauh dari lokasi bimbinganku. Namun, aku merasa itu tak lebih dari pelepas naluri intelijennya untuk melihat apakah aku pergi bimbingan atau tidak.

“Alamak, mampuslah aku nanti kuliah kalau tinggal dengan intelijen seperti ini,”gitu pikirku.

Cerita menarik yang merubah jalan hidupku pun terjadi dari sini. Ketika pengisian lembar formulir UMPTN di depannya, aku mengisinya dengan pilihan pertama Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan pilihan kedua Fakultas Sastra jurusan Sastra Indonesia Universitas Andalas. “Nah, udah pas-lah itu. Besok kembalikanlah, aku tidak bisa ikut karena aku ada kuliah di kampus,” katanya.

Eureka, teriakku dalam hati. Keesokan harinya, persis di depan meja pengembalian formulir, aku menghapus kembali pilihan pertamaku. Dengan hati-hati, lingkaran-lingkaran hitam itu aku hapus dan mengisi pilihan baru; Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU).

Kelihatan bekas hapusan, tapi aku tidak perduli. Yang penting aku tidak mau kuliah di Padang ini karena aku tidak sanggup tinggal dengan seorang intelijen. Formulir itupun aku kembalikan dengan perasaan lega dan tak perduli lagi apakah OMR bisa membacanya atau tidak.

Sehabis UMPTN, akupun dipaksanya untuk mengikuti ujian masuk D3 di Universitas Andalas. Gawatnya, orangtuaku pun manggut-manggut saja kalau udakku ini sudah bicara. Padahal, saat itu sebenarnya aku sudah kepingin sekali pulang ke Padangsidimpuan sembari menunggu pengumuman hasil tes UMPTN.

****

Dua minggu berselang, pagi-pagi sekali ketika aku sudah di Padangsidimpuan. Udakku menelepon dari Padang. “Dia tidak lulus. Sudah kulihat pengumumannya di Unand. Tidak ada namanya. Harapannya tinggal D3 itu ajalah. Cammanalah pulak, belajar pun malas kali,” katanya dari ujung telepon kepada ayahku.

Di satu sisi aku merasa keder juga. Ayah pun diam saja. Tapi, dalam benakku masih tersimpan harapan bahwa aku lulus di pilihan pertama. Tak sabar aku menunggu koran tiba di Padangsidimpuan. Siangnya, begitu koran tiba dari Medan, aku segera membelinya dan berdebar melihat pengumuman UMPTN yang ada di sana. Ternyata ada namaku lulus di Fakultas Hukum USU.

Ayahku sempat terperanjat. Dia sebelumnya mengira aku hanya mengambil pilihan ke Unand. Hahaha.. dua orang yang sangat berperan dalam sejarah hidupku, berhasil aku kelabui.

Semenjak itu, aku tidak pernah lagi menginjakkan kaki di Padang. Hari-hari kuliah hingga masa kerja nyaris aku habiskan di Medan. Aku baru bertemu kembali dengan udakku setelah aku bekerja di Sumut Pos dan dia pun telah bekerja sebagai distributor Semen Padang di Pekanbaru.

Dia mendatangiku ke kantor Sumut Pos ketika dia ada urusan ke Medan. “Kalau kuingatlah kau dulu, lucu juga kurasa. Berhasil kau nokoh-nokohi aku,” katanya sembari tertawa kecut ketika kami kembali bertemu.

****

Empat belas tahun kemudian, tepatnya Juli 2009, aku kembali menapaktilasi kota Padang. Kondisinya sangat jauh berubah. Beberapa ruas jalan sudah terdiri dari dua jalur. Empat belas tahun lalu, setahuku hanya ada satu ruas jalan yang terdiri dari dua jalur di kota ini, yaitu di Jalan Pemuda.

Namun kini, sejak pintu masuk di kawasan Lubuk Alung, jalan sudah terdiri dari dua jalur. Cukup panjang, bahkan lebih panjang dari jalan dua jalur pintu masuk kota Medan melalui Jalan Sisingamangaraja. Di sekitaran pintu masuk juga sudah banyak berdiri gedung-gedung perkantoran dan hotel, plus jalan layang menuju Bandara Minangkabau. Padahal, seingatku dulu di situ hanya ada kebun-kebun masyarakat dan rawa-rawa.

Tempat-tempat perbelanjaan besar juga berdiri megah di kota ini. Terminal Andalas telah lenyap digantikan oleh Plaza Andalas. Begitu pula dengan kawasan pinggir jembatan menuju Tabing yang dulunya rawa-rawa, kini telah berdiri megah di sana bangunan mall dan hotel internasional yang menjulang tinggi.

Yang cukup mencengangkan adalah kawasan Khatib Sulaiman. Aku ingat betul dulu aku sering ke sana untuk menjumpai beberapa teman asal Padangsidimpuan yang kuliah di Akademi Keuangan, Bisnis dan Perbankan (AKBP) yang kampusnya berada di kawasan itu. Seingatku pula, bangunan di kawasan tersebut hanya kampus AKBP ini. Tapi kini, kampus AKBP itu tidak terlihat lagi dan telah berganti dengan gedung-gedung perkantoran yang berjejer di sepanjang jalan.

Tak ketinggalan dengan jalan di sekitaran Pantai Padang. Jalan ini semula hanya jalan satu jalur dengan lebar tak lebih dari 5 meter. Namun, kini telah disulap dengan jalan besar dua jalur yang lebarnya mencapai 10 meter. Kawasan inipun telah berubah menjadi lokasi bagi anakmuda Padang menghabiskan malam sembari nge-track dan hmmm.. berpacaran…

Tidak itu saja, warung-warung malam tempat nongkrong pun telah berjejer di sekitaran pantai. Dentuman musik yang distel kencang terdengar dari dalaam warung, nyaris mengalahkan suara deburan ombak pantai Padang yang memang relaitf tak terlalu besar.

Bukan saja perubahan fisik, tapi perubahan mental dan spiritual kota Padang juga pelan-pelan mulai bergeser. Minuman keras bukan lagi barang yang sulit untuk didapatkan di kota ini. “Sekarang mau minuman keras merk apapun ada di sini,” ujar seorang teman ketika aku menceritakan pengalamanku 14 tahun yang lalu.

Begitu pula dengan prostitusi. Kawasan pantai Padang yang dulu jauh dari prilaku-prilaku maksiat, pelan-pelan mulai terkontaminasi. Warung-warung yang berjejer di sana, ternyata diam-diam menjajakan wanita untuk ‘selimut malam’. Bahkan, lokasi eksekusinya bisa dilakukan di situ.

“Apa kemaksiatan yang sekarang tidak ada di Padang ini. Mau mabuk, gampang, mau melonte juga gampang. Ga usah jauh-jauh, ke Pantai Padang aja sudah bisa dapat dua-duanya sekaligus,” kata teman yang 4 tahun belakangan menjadi jurnalis di sana.

Naluri kewartawananku pun muncul. Di sela-sela proyek liputan, aku menyempatkan berjalan-jalan ke kawasan pantai yang disebut teman itu tadi. Benar saja. Dua malam berturut-turut aku menelusurinya dan aku menemukan fakta bahwa Padang telah terkontaminasi kemaksiatan.

Sebenarnya, kata teman itu, pemerintah kota Padang sudah berulangkali menertibkan kawasan tersebut. Namun, tak berselang lama muncul kembali. Selalu dan selalu begitu. Pemerintah kota dan penyedia layanan selangkangan seakan bermain petak umpet.

Walau begitu, kondisi tersebut tentunya tak lepas dari hukum ekonomi, bahwa penawaran berbanding lurus dengan permintaan. Artinya, munculnya prostitusi di kawasan pantai tersebut tak lepas juga dari tingginya permintaan para kaum hidung belang. Sayangnya, aku tidak sempat melakukan investigasi lebih mendalam untuk mengetahui apakah pelaku kemaksiatan tersebut (baik produsen maupun konsumen) lebih didominasi pendatang atau penduduk asli Padang itu sendiri.

Yang jelas, Padang yang 14 tahun lalu kukenal sebagai kota yang teramat religius, kini telah luluhlantak. Tepat pukul 17.16 WIB, 30 September 2009, gempa berkekuatan 7,6 SR telah merenggut nyawa lebih dari seribu orang (berdasarkan data PBB per 4 Oktober 2009).

Padang, suatu ironi yang menunjukkan bahwa perubahan bisa terjadi kapan saja dan berakibat apa saja pula. (***)

NB: Tulisan ini sangat subjektif berdasarkan pengalamanku sendiri. Jadi, hal yang kutuliskan di sini masih jauh dari metodologi penelitian yang general.

Medan, 4 Oktober 2009

Jika itu terjadi, bisa dikatakan kita hidup ibarat tanpa ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah. Atau bahkan seperti orang yang terus menerus makan, namun tak punya saluran pembuangan kotoran. Karena itu, tak heran jika bulan Ramadan dan Idul Fitri selalu dinanti, bahkan oleh mereka yang selama 11 bulan terus dirasuki setan. Berharap kotoran dan dosa-dosanya dihapus.

Namun, walau begitu, nyatanya Ramadan tetap kita ‘lecehkan’. Kita tetap senang memakai topeng dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengucapkan sesuatu, tapi tanpa merasa bersalah melakukan sesuatu yang berbeda pada saat bersamaan. Kita masih terus terjebak dalam pertarungan materialisme yang maha-dahsyat, tanpa pernah memerdulikan batas halal dan haram, batas antara yang hak dan batil, termasuk batas punya orang dan punya ayah kita sendiri.

Padahal, dari mulut kita, berkali-kali kita mengucapkan ungkapan bagus untuk melukiskan kebesaran Ramadan. Bulan suci. Penghulu segala bulan. Bulan turunnya Al Qur’an. Satu-satunya bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Bahkan, banyak di antara kita yang dengan mimik sedih bercerita bahwa dirinya enggan berpisah dengan bulan suci ini.

Masalahnya, sesuaikah perkataan dengan aplikasi perbuatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini? Ketika Tuhan mengkerangkeng setan, justru kita yang malah kesetanan. Pada saat mulut kita berpuasa dari makan dan minum, pada saat yang sama hati dan pikiran kita luar biasa ‘kreatifnya’ untuk melakukan berbagai macam hal yang justru bertentangan dengan esensi puasa itu sendiri.

Kita membuat puasa kita menjadi aneka macam. Ada puasa untuk konsumsi tetangga, teman-teman, keluarga, bahkan untuk konsumsi politik. Dari pagi sampai petang kita menahan lapar dan dahaga, hanya untuk menunggu pelampiasan di saat berbuka. Kita terus keliru, mengira Tuhan akan mengampuni dosa kita, cukup dengan hanya kita menahan lapar dan dahaga. Singkatnya, kita ‘menipu’ Tuhan dengan prilaku-prilaku sok alim yang kita tonjolkan.

Kita sepertinya lupa, jago tipu sehebat apapun tak mungkin bisa mengelabui Tuhan. Presiden bisa dikelabui, menteri bisa dikecoh, gubernur mungkin dapat dibodohin, KPK dapat ditokohin, tapi Tuhan tidak akan bisa. Tuhan pasti belum pernah mencipta manusia yang mampu mengelabuinya.

Mana pula Tuhan bisa kecolongan dengan memaafkan begitu saja dosa pejabat yang mengemplang bantuan untuk orang miskin dan jatah anak yatim. Tuhan mustahil bisa dikelabui oleh pengusaha nakal yang sebagian besar hartanya dari hasil ‘menjarah’ uang rakyat, walau pada bulan puasa ini si pejabat dan pengusaha itu royalnya tiada tanding. Sumbang sana sumbang sini.

Bagaimana mungkin pula Tuhan bisa kita kecoh tatkala atas nama dan untuk Ramadan dan Idul Fitri, kita seakan mendapatkan kebebasan untuk melakukan segala hal, bila perlu dengan menghalalkan segala cara. Kita ingin uang dan harta lebih banyak, jabatan lebih tinggi, derajat di atas langit dan penghormatan melebihi Tuhan.

Kita tidak perduli, apakah orang lain akan menjadi korban akibat ambisi-ambisi materialisme itu. Kita tidak mau tekor sedikitpun, walau sesungguhnya kita paham benar bahwa puasa secara tidak langsung mengajarkan kita untuk ikhlas menerima ketekoran; tekor tidur, tekor makan, tekor harta, tekor kegiatan jasmani, dan lain-lain.

Sebaliknya, kita kini lebih asyik berburu simbol-simbol perayaan lebaran. Punya baju baru, kue-kue lezat bertoples-toples, sirup dengan aneka macam warna, sepatu baru, cat rumah baru, mebel baru, dan lain-lain yang serba-baru, bahkan mungkin bisa jadi istri baru.

Memasuki dua pekan masa akhir Ramadan ini, gejala-gejala tersebut semakin menampakkan wujudnya. Pusat-pusat perbelanjaan mulai diramaikan oleh umat Islam yang ramai berburu pernak-pernik lebaran. Akibatnya, kita kembali terjerambab dalam kehidupan yang itu-itu lagi; kita saling sikut lagi, saling mengenyahkan dan saling adu mengambil dan hendak memiliki lebih banyak dari orang lain. Dan dengan permohonan maaf yang kita layangkan ke segala penjuru di Idul Fitri nanti, kita menganggap telah menyempurnakan puasa kita. Dosa telah diampuni Tuhan. Beres.

Sungguh ironis. Padahal, betapa melimpahnya fasilitas yang kita dapatkan setiap Ramadan tiba. Tidak hanya penghapusan dosa, kita diberi pula kiat memelihara kesehatan, memulihkan potensi jasmani dan rohani melalui puasa. Lebih penting lagi, kita diberi pula momentum mengasihi antar-sesama (hablumminannas), saling bersedekah, saling memberi, dan bermaaf-maafan.

Sayangnya, kita masih memaknai itu dalam retorika dan prilaku-prilaku manipulatif. Tahun ke tahun kita tetap memperlakukan Ramadan bagai siklus tahunan biasa. Kita hanya sibuk dengan atribut-atribunya yang artifisial. Kita pertukarkan Ramadan dan Idul Fitri dengan segala hal yang bersifat hedonistic, segala hal yang bersifat bendawi.

Maha besar Allah SWT. Dia tetap memberikan kita Ramadan setiap tahunnya. Dia tetap memberikan Idul Fitri. Dia tidak pernah lelah melihat tingkah kita. Tak pernah jemu menunggu sampai kita mampu, walau fakta menunjukkan, tahun ke tahun kita masih lebih suka memaknai Ramadan dengan penampilan dan pemanis kata-kata.

Ya Allah, semoga Engkau berkenan dengan gaya puasa dan lebaran seperti ini. Mohon maafkan kami.